Strategi Kehumasan Pengadilan

Dalam beberapa obrolan santai yang didengar penulis tentang berbagai program unggulan MA dan badan peradilan di bawahnya dikaitkan dengan masih minimnya apresiasi publik, sering diilustrasikan seperti gadis cantik molek tapi tak pernah keluar kamar, sehingga para jejaka tidak tahu kalau ada gadis cantik di dalam rumah yang dilewatinya.

Padahal apa yang telah, sedang dan akan dilakukan MA dan seluruh satker pengadilan dalam kurun waktu hampir sepuluh tahun terakhir merupakan fenomena revolusioner kelembagaan pengadilan yang sesungguhnya pantas untuk “dipamerkan” kepada publik. Walaupun tentunya capaian-capaian yang ada, masih juga diikuti dengan temuan-temuan kekurangan di sana-sini baik menyangkut profesionalitas maupun integritas SDM maupun yang terkait dengan sarana dan prasarana.

Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak keliru pimpinan MA mulai menegaskan tentang perlunya sebuah kehumasan (yang dalam bahasa penulis) agar lebih proaktif dan jika perlu ofensif. Tidak boleh lagi humas-humas hanya sekedar menjadi pemadam kebakaran, hanya sekedar defensif menjawab pertanyaan2 publik melalui media pers. Pemaknaan istilah ” hakim adalah silent corps ” harus ditinjau ulang dengan pemaknaan yang benar, agar jangan sampai ribuan perkara yang dihasilkan hakim dengan adil dan bijaksana terlibas hanya oleh berita satu putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum. Hakim memang tidak boleh bicara tentang perkara yang ditanganinya, tapi tidak ada larangan bagi Hakim untuk mempublikasi putusan-putusannya. Dan penulis yakin para Hakim banyak yang menghasilkan putusan-putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu dari sisi core businnes pengadilan, belum dari sisi layanan non perkara.

MUST READ  Analisis terhadap Putusan MA No 574/K/Pid.Sus/2018, Kasus Baiq Nuril Maknun

Dari berbagai program unggulan seperti e-raterang, aplikasi SIWAS, SIPP, e-Court/e-Litigation dsb juga patut untuk “dipamerkan” secara masif, karena sepengetahuan penulis masih terasa sangat kurang sosialisasinya, jangankan di kalangan awam, barangkali di kalangan masyarakat hukum saja yang familiar dengan program-program tersebut baru kalangan advokat saja.

Pernah dalam sebuah acara coffe morning satker Pengadilan Negeri Bekasi dengan asosiasi wartawan di Bekasi yang penulis inisiasi, ternyata setelah dipresentasikan program-program unggulan tersebut, para wartawan sangat kaget dan mengapresiasinya, dan contohnya seperti melalui aplikasi SIPP, para wartawan dengan mudah memperoleh data sebagai bahan untuk membuat berita.

Lalu ketika penulis dalam kapasitas sebagai Humas PN Jakarta Utara mengundang bincang-bincang santai dengan salah seorang pemred media online tentang program-program di atas, akhirnya juga memperoleh kesan positif bahwa pengadilan sekarang ternyata bukan sebagaimana yang dibayangkan sebagai lembaga yang tertutup.

MUST READ  9 Tips dan Strategi untuk Pekerja yang Bekerja dari Jarak Jauh

Pada akhirnya dapat penulis sampaikan bahwa sebenarnya semua pihak di dalam masing-masing satker pengadilan bisa dan mampu untuk menjadi ‘duta kehumasan” untuk satuan kerja (satker) masing-masing, dengan asumsi mereka punya akun medsos ( FB, Instagram, twitter, WAG dll ). Apalagi jika mempunyai follower atau pertemanan yang banyak, maka akan menjadi sebuah potensi instrumen kehumasan yang dahsyat.

Misalnya di sebuah satker ada program atau aplikasi unggulan, ada putusan yang baik dan menjadi perhatian publik, maka semestinya muncul naluri kehumasan dari para person satker dimaksud untuk memposting atau membagikan di akunnya, jangan hanya mengandalkan postingan melalui website resmi satker. Dengan cara seperti ini, secara tidak langsung akan mampu mengimbangi berita-berita buruk tentang pengadilan. Apalagi jika follower dan pertemanannya terdiri dari berbagai latar profesi dan pendidikan, tentu akan sangat efektif dan efisien untuk memberikan alternatif berita tentang lembaga pengadilan.

MUST READ  Tips Mudah Berkomputer Nyaman dan Sehat

Jadi tunggu apalagi, mari seluruh warga pengadilan di mana pun satkernya, jadikan diri kita sebagai “duta kehumasan” kekuasaan kehakiman. Namun satu hal yang prinsipil adalah sampaikan sesuai apa yang telah, sedang dan akan dikerjakan, bukan sesuatu yang tidak ada.

 

Leave a Reply