Jilbab Sebagai Modifikasi Seragam: Putusan Pengadilan tentang Larangan Jilbab di Sekolah Negeri

“(pemakaian jilbab)…hanya sekedar modifikasi yang disesuaikan dengan tuntutan nilai-nilai iman dan taqwa siswa…sama sekali tidak mengganggu ketertiban dan tidak pula menimbulkan ketidakdisiplinan dan ketidastabilan jalannya Pendidikan…” (Putusan MA No. 419 K/Pdt/1991 tgl 30 Mei 1994)

Pada bulan Ramadhan umumnya masyarakat akan diperkenalkan dengan mode jilbab terbaru. Maraknya pemakaian jilbab baik di kalangan masyarakat umum, pekerja, pegawai negeri sipil maupun pelajar tidaklah dapat kita temui pada masa orde baru. Bebasnya perempuan dalam pemakaian jilbab saat ini tidak dapat dilepaskan dari putusan pengadilan atas gugatan orangtua para siswi yang dikeluarkan dari sekolah karena memakai jilbab pada tahun 1990an.

Sebagaimana kita ketahui, dalam kebijakan politik orde baru yang refresif, pemakaian jilbab dipandang sebagai bagian dari ideologi islam atau ekstrem kanan yang akan menganggu stabilitas keamanan negara. Karenanya, pemakaian jilbab termasuk di sekolah dilarang. Penggunaan seragam sekolah mengacu pada Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82 yang dikeluarkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen P dan K) pada tanggal 17 Maret 1982.

Sebelum keluarnya SK 052, peraturan seragam sekolah ditetapkan oleh masing-masing sekolah negeri secara terpisah. Dengan adanya SK 052 peraturan seragam sekolah menjadi bersifat nasional dan tidak mengakomodir kemungkinan untuk menggunakan seragam sekolah dalam bentuk lain. Karenanya, kebijakan pemerintah ini segera berbenturan dengan keinginan orangtua dan siswi muslim di sekolah-sekolah negeri yang memilih memakai jilbab. Pada tahun ajaran 1988/1987, cukup banyak kasus pelarangan jilbab yang terjadi, bukan hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Siswi-siswi yang tetap ingin bertahan dengan jilbab yang dikenakannya, dikembalikan oleh sekolah kepada orang tua mereka masing-masing dan akhirnya terpaksa harus pindah ke sekolah swasta.

Bahasan ini akan membahas landmark putusan terkait larangan pemakaian jilbab di sekolah negeri yang memberikan tafsir antara hak atas pendidikan dan hak kemerdekaan memeluk agama/keyakinan.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad)

Kasus yang pertama kali dibawa ke pengadilan adalah kasus pelarangan jilbab di SMAN 1 Bogor. Dalam mengajukan gugatannya, para siswi dibantu oleh LBH Jakarta. Setelah pertemuan dengan Ketua MUI Bogor, Walikota Bogor, kuasa hukum Departemen P dan K, Kandep P dan K Bogor, dan Kanwil P dan K Jawa Barat, disepakati siswi-siswi berjilbab harus dikembalikan pada statusnya semula dan Kepala SMAN 1 Bogor harus mengajukan surat permohonan maaf pada para orang tua siswi. Kasus ini ditarik dan masalah pun dianggap selesai.

Sedangkan kasus jilbab yang menimpa siswi SMAN 68 Jakarta berlangsung cukup lama dan mendorong gelombang gerakan yang oleh Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti sebagai “Revolusi Jilbab”. Sebelum diterima di SMAN 68 Jakarta, Cut Yusnita, Vienda Adriani, Alseis Nova, Uut Fiestyorini, Vivi Mulyani -sama sepertihalnya para siswi lainnya- menandatangani Surat Pernyataan untuk menaati dan mematuhi peraturan tata tertib sekolah yang diketahui dan ditandatangani oleh orangtuanya masing-masing. Salah satu tata tertib adalah ketentuan jenis bentuk dan warna pakaian yang mengacu pada SK 052 yaitu kemeja putih dengan rok span dengan panjang 5 cm dibawah lutut, warna abu abu. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa apabila tidak menaati semua peraturan maka siswi sanggup menerima sanksi antara lain: (1) Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu; (2) Dikeluarkan dari sekolah.

Setelah diterima sebagai siswi SMAN 68 Jakarta, kelima siswi pada awalnya memakai seragam sebagaimana ditentukan, dan 6 (enam) bulan kemudian mereka menggunakan jilbab. Kepala sekolah selanjutnya memberikan teguran tertulis kepada orangtua yang dianggap tidak menaati dan mematuhi peraturan tata tertib serta surat pernyataan yang telah ditandatanggani, khususnya melanggar ketentuan pakaian seragam sekolah. Teguran kepala sekolah tidak diindahkan dan mereka tetap memakai jilbab ke sekolah.

Setelah jalan musyawarah tidak membuahkan hasil, orang tua siswi-siswi ini kemudian menempuh jalur hukum dengan kuasa hukum LBH Jakarta. LBH Jakarta menyurati Kanwil P dan K DKI Jakarta dan Menteri P dan K, namun  tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Pada 2 Maret 1989, gugatan PMH diajukan kepada Negara Republik Indonesia cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah cq Kepala Kantor Wilayah Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta cq Kepala Sekolah SMA Negeri 68.

Para orangtua siswi berpendapat bahwa mengenakan seragam sekolah dengan berkerudung (jilbab) merupakan manifestasi dari iman anak-anak mereka sebagai orang-orang Muslimah hasil proses pendidikan agama Islam yang diterima di sekolah dari guru agama Islam. Pengugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang mengembalikan anak-anak Pengugat kepada para Pengugat dan tidak memperbolehkan anak anak Pengugat untuk mengikuti pelajaran, mengikuti ulangan dan memasuki halaman sekolah adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad). Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 dan tujuan pendidikan sesuai Tap MPR No. II tahun 1988 tentang GBHN dan UU Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah No. 4 tahun 1985 jo UU No. 12 tahun 1954 pasal 16 yang menyatakan bahwa: “di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama, keyakinan hidup”. Atas tindakan tersebut, para pengugat dan siswi merasa dirugikan yaitu kerugian materiil berupa transport anak-anak (5 siswi x 60 hari x Rp. 3000,-) berjumlah Rp. 900.000,- dan kerugian immaterial karena kehilangan kesempatan belajar dan ujian berjumlah Rp. 75.000.000,-

Sedangkan Tergugat berpendapat sebaliknya, tindakan yang dilakukan adalah sah menurut hukum. Karena anak-anak tidak mematuhi: (i) peraturan tata tertib siswa SMA Negeri 68 Jakarta tanggal 29 Juni 1987 khususnya tentang ketentuan pakaian seragam, (ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.052/C/Kep/D 82 tanggal 17 Maret 1982 tentang pakaian seragam sekolah, dan (iii) surat pernyataan yang ditandatanganinya.

Hakim tingkat pertama, dalam putusan No.115/Pdt/G/ PN Jkt Pst tanggal 23 Agustus 1989 mengadili gugatan ini dengan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer. Yakni: (i) adanya perbuatan melawan hukum, (ii) adanya kesalahan, (iii) adanya kerugian yang ditimbulkan dan (iv) adanya hukum kausal antara perbuatan dan kerugian. Karenanya Hakim dalam pertimbangannya mengkontruksikan putusan melalui bahasan tentang kedudukan Tergugat, tujuan pendidikan nasional dan apakah hak dan kewajiban setiap warga negara dalam bidang pendidikan.

Hakim berpendapat bahwa pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pasal 31 UUD 1945 memberikan hak setiap warga negara untuk menikmati pendidikan juga Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, UU No. 2 tahun 1989 mengatur sistem pendidikan nasional yang menjadi alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita cita dan tujuan nasional. Pemerintah dalam hal ini Tergugat mempunyai kewenangan mengatur tahap demi tahap agar tujuan tercapai.  Salah satu pengaturan adalah pengaturan tentang pakaian seragam yang telah berlaku di seluruh Indonesia, termasuk SMAN 68 Jakarta.

Diciptakannya pakaian seragam sekolah tujuannya agar tercipta suatu suasana dan tata kehidupan sekolah yang baik dan tertib karena dalam suasana yang tertib itulah dapat tertempa siswa-siswa yang berbudi baik dan luhur sebagaimana generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan yang ditandatangani pengugat secara hukum adalah perjanjian, dan jika tidak melaksanakan maka terjadi ingkar janji. Karena ingkar janji timbulah sanksi sanksi sesuai yang diperjanjikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum sehingga sah menurut hukum. Oleh karenanya gugatan ditolak seluruhnya. Putusan ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.212/Pdt/1990 tanggal 4 September 1990

Putusan MA: Jilbab sebagai Modifikasi Seragam

Selain di pengadilan, di luar pengadilan berlangsung kampanye termasuk aksi untuk mendesak pencabutan SK 052.  Ditenggarai karena gugatan di tingkat pertama dan banding dikalahkan, siswi siswi yang semula tidak berjilbab, atas nama apapun bersolidaritas memakai jilbab. Selama proses pengadilan berlangsung, kelima siswi diterima belajar di lingkungan sekolah Muhammadiyah dengan status “belum pindah dari SMAN 68.” Karena panjangnya proses pengadilan, siswi-siswi ini akhirnya terpaksa mengurus kepindahan secara resmi dari SMAN 68.

Pada tanggal 19 Desember 1990, Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Hakim Kasasi melalui putusan No. 419 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1994 memutus menerima gugatan. Putusan yang keluar pada tahun 1994 sangat lambat dibandingkan dengan kenyataan yang telah terjadi. Karena atas desakan berbagai elemen masyarakat, akhirnya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan SK No.100/C/Kep/D/1991 yang mencabut SK 052/C/Kep/D/82. Dengan sendirinya sejak tahu 1991, siswi dapat memakai jilbab ke sekolah. Namun demikian, putusan ini menjadi petusan penting terkait pakaian keagamaan dalam konteks hak atas pendidikan dan hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

Majelis Hakim Kasasi yaitu H.Yahya, M. Yahya Harahap dan Rukmini, berpandangan bahwa judex facti telah bertindak dan menerapkan peraturan perundang undangan secara strict law atau kaku, sehingga hakim yang mengadili perkara ini hanya menjadi cerobong undang undang dan tidak lebih sebagai antreaneninus (makhluk tak bernyawa) tanpa melenturkan dan mengaitkannya secara komprehensif dengan peraturan dasar yang lebih tinggi yaitu Pancasila dan pasal 29 UUD 1945, serta semangat dan jiwa UU Pendidikan Nasional.

Hakim Kasasi juga menilai terdapat kesimpulan judex facti yang saling bertentangan. Satu segi judex facti merestui landasan hukum dan filosofis pendidikan nasional tiada lain daripada untuk mencerdaskan bangsa untuk mewujudkan pengembangan manusia Indonesia yang seutuhnya yang memiliki kualitas Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur serta berpengetahuan luas. Di segi lain Untuk mencapai tujuan ini pihak penguasa dalam hal ini Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah membuat aturan tata tertib dan disiplin yang diperlukan pada sekolah. Khusus untuk tertib berbusana dikeluarkan SK No.052/C/082 tanggal 17 Maret 1982.

Semestinya aturan tersebut dibaca dan diterapkan sesuai konteksnya baik dengan Pancasila dan UUD 1945 serta UU No.2 /1989. Dengan demikian boleh diatur tertib berbusana yang semangat dan jiwanya tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, termasuk aspek-aspek membina manusia seutuhnya yang memiliki kualitas iman dan taqwa yang prima sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim Kasasi menilai pemakaian jilbab hanya sekedar modifikasi seragam yang disesuaikan dengan tuntutan nilai nilai iman dan taqwa para siswa. Modifikasi tersebut sama sekali tidak menganggu ketertiban dan tidak pula menimbulkan ketidakdisiplinan dan ketidakstabilan jalannya pendidikan jika hal-hal itu diterima dengan penuh pengertian dan tanpa prasangka buruk.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrecht matige overheids daad).

Pertimbangan Hakim Kasasi merujuk pada Pasal 29 dan Pasal 31 UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan pasal 29 UUD 1945 ini luput dijadikan argument baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Melalui putusan ini Hakim Kasasi mempertegas bahwa cara berpakaian keagamaan dijamin dalam konstitusi, dan tidak menjadi penghalang dalam mendapatkan hak atas pendidikan (Pasal 31 UUD 1945) karena pada dasarnya tujuan pendidikan nasional adalah manusia yang berkualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kini, di dunia pendidikan terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 45 tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada sekolah untuk mengatur pakaian seragam murid-muridnya. Namun sekolah harus “tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing”. Melalui peraturan ini, siswi muslim yang ingin mengenakan pakaian seragam khas muslimah dijamin haknya sebagai warga negara, dan diberikan contoh modifikasi seragam khas muslimah yang dikenakan. Terlepas, dari pelaksanaannya, peraturan saat ini tidak dapat dilepaskan dari putusan MA tentang jilbab. Perjalanan panjang ini menjadi gambaran bahwa negara harus senantiasa diingatkan untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak konstitusional setiap warganya.

Siti Aminah Peneliti dan Advokat Publik sejak tahun 2000. Pernah mengabdi di Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH APIK Semarang, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah, Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM (K2JHAM) LBH Semarang dan Yayasan Warung Konservasi Indonesia (WARSI) Jambi. Saat ini menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, periode 2020-2024.
Memiliki keahlian di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hak asasi perempuan. Berpengalaman menangani kasus kebebasan beragama/berkeyakinan, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Telah menerbitkan sejumlah buku diantaranya: Paralegal bukan Parabegal, Studi Persepsi Masyarakat atas Peran Paralegal dalam Memenuhi Hak Bantuan Hukum (2019), Buku Sumber Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Wahid Foundation (2017), Religious Hate Speech in Islam and Law Perspective, Rahima Institute, (2017), Keadilan dari Kampus; Buku Panduan Memberikan Bantuan Hukum untuk LKBH Kampus, (2016), Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief, ILRC (2016), Panduan Bantuan Hukum, (2008, dan 2010). Sampai saat ini masih aktif menulis artikel dalam issue hak perempuan.

Leave a Reply