Ini Dia Isi dari RUU Ibu Kota Negara yang Menjadi Prioritas DPR

Presiden Jokowi berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang mengenai ibu kota negara, yang ada saat ini adalah undang-undang yang hanya mengatur penetapan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai dasar hukum pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan, maka perlu adanya suatu undang-undang baru yang lebih detail menjelaskan mengenai ibu kota negara.

Dalam penjelasan RUU IKN, alasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan adalah didasarkan pada kajian yang telah dilakukan Pemerintah, yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Selain juga semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, serta tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu kota negara diharapkan dapat mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang menjadi prolegnas prioritas DPR tahun 2020 ini berisi 39 pasal yang diantaranya menjelaskan mengenai kedudukan dan cakupan wilayah ibu kota negara, bentuk dan susunan pemerintahan ibu kota negara, pembiayaan dan pendanaan, penataan ruang dan penanggulangan bencana, dan hal-hal lainnya terkait pembentukan ibu kota negara baru. Namun di dalam rancangan tersebut, masih belum dipastikan wilayah Kalimantan bagian mana yang tepatnya akan menjadi ibu kota negara yang baru. Berikut secara umum isi dari RUU IKN:

  • Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1)
  • Bab II : Kedudukan, Pembentukan, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah (pasal 2 hingga pasal 6)
  • Bab III : Pembagian Wilayah (pasal 7)
  • Bab IV : Bentuk, Susunan, dan Urusan Pemerintahan (pasal 8 hingga pasal 22)
  • Bab V : Kawasan Ibu Kota Negara (pasal 23 hingga pasal 27)
  • Bab VI : Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana (pasal 28 hingga pasal 30)
  • Bab VII : Keuangan Daerah (pasal 31)
  • Bab VII: Pemindahan Ibu Kota Negara (pasal 32 hingga pasal 36)
  • Bab IX : Ketentuan Peralihan (pasal 37)
  • Bab X : Ketentuan Penutup (pasam 38 dan pasal 39)

 

Leave a Reply