Urgensi Study Assesment Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Reaksi terhadap RUU Cipta Kerja (RUU CK) yang diinisiasi oleh Pemerintah sebagai legacy konsep Omnibus Law seakan tidak pernah berhenti bahkan mengundang perdebatan akibat kontroversi sebagai implikasinya. Omnibus Law Cipta Kerja diyakini Pemerintah sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit menahun bangsa ini untuk membuka kran investasi yang seluas-luasnya sehingga dengan begitu akan tercipta lapangan pekerjaan yang banyak. Filosofi RUU CK adalah pembukaan lapangan kerja dengan cara memsimplifikasi sekat-sekat birokrasi yang menghambat dunia investasi.

Semangat pemerintah dengan menggulirkan konsep Omnibus Law lewat RUU CK dengan menciptakan lapangan kerja perlu diapresiasi karena dengan pekerjaanlah warga negara dapat meningkatkan taraf hidupnya menuju kesejahteraan yang dimpikannya. Tidak ada negara yang mau sebagian besar warganya jobless, akhirnya miskin sehingga menjadi beban negara. Bahkan bagi sebagian orang, pekerjaan adalah identitas personal dalam menentukan status sosialnya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo membuat arah politik hukum melalui konsep Omnibus Law RUU CK.

RUU CK yang menjadi “jagoan” dari Pemerintah, tercatat ada 79 Undang-Undang terdampak dan terkait yang terdiri atas ribuan Pasal kemudian dikumpulkan menjadi satu undang-undang sehingga RUU CK sering disebut sebagai RUU SAPU JAGAT karena begitu luas dalam RUU CK yang lintas sektor dan interdispliner. RUU ini sifatnya merevisi (mengoreksi) pasal-pasal yang tidak sesuai dengan filosofi kemudahan berinvestasi dari Undang-Undang yang berserakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Maka, pasal-pasal yang cenderung menghambat investasi akan dihilangkan.

Ada beberapa catatan apabila konsep Omnibus Law ini menjadi pilihan sebuah politik hukum bangsa Indonesia dalam upaya memberikan dasar hukum penciptaan lapangan pekerjaan melalui RUU CK ini. Pertama, Ruh atau Jiwa sebuah Undang-Undang terletak dalam landasan filosofis yang termuat dalam konsiderans. Ruh Undang-Undang tersebut kemudian harus menjiwai dan mewarnai setiap pasal demi pasal. Ini yang dinamakan sebagai Asas materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika asas materil tidak menjiwai pasal-pasal dalam Undang-Undang tertentu, maka sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan (judicial review).

MUST READ  Omnibus Law Cipta Kerja: Selamat Tinggal Hans Kelsen! (Bagian Akhir)

Ilustrasinya sebagai berikut: RUU CK filosofinya adalah membuka dan mempermudah investasi sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan filosofinya adalah perlindungan tenaga kerja. Maka, jika ada Pasal-Pasal UU Ketenagakerjaan yang direvisi kemudian masuk dalam RUU CK maka akan terjadi konflik filosofis yaitu antara filosofi kemudahan investasi vis a vis dengan filosofi perlindungan pekerja sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai salah satu contohnya konflik filosofis adalah terkait pengaturan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya membolehkan TKA bekerja di Indonesia, namun demikian tidak semua posisi kerja di perusahaan dapat diisi oleh TKA. Ada beberapa posisi yang dilarang dijabat oleh TKA. Ketentuan ini dibuat untuk memproteksi tenaga kerja Indonesia dari liberalisasi sektor tenaga kerja. Namun, regulasi yang baik ini dihilangkan dalam RUU CK. Akibatnya semua TKA dapat mengisi jabatan di perusahaan dan secara bebas bersaing dengan tenaga kerja Indonesia. Contoh ini membuka mata kita semua bahwa pemerintah dan DPR harus hati-hati dalam mengkonsepsikan Omnibus Law. Ruh dari Undang-Undang yang direvisi tidak boleh dihilangkan.

Kedua, Pertanyaannya kemudian apakah bangsa Indonesia telah siap untuk menerapkan konsep Omnibus Law ini?. Sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Pastinya, konsep Omnibus Law ini bukanlah barang baru. Jauh sebelumnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, bahkan Vietnam sudah pernah melakukkannya terlebih dahulu. Omnibus Law atau Omnibus Bill membutuhkan tenaga SDM yang besar dan profesional, koordinasi antara lembaga negara harus terjalin baik, keterlibatan pakar dari berbagai disiplin ilmu dan terlibatnya stakeholder merupakan conditio sine qua non.

Mari kita belajar dari negara yang tidak jauh dari negara kita yaitu Vietnam. Vietnam mulai mengadopsi Omnibus Law pada tahun 2006. Ketika itu mereka meminta Assement Report kepada World Bank guna mengevaluasi apakah sistem hukum mereka mampu beradaptasi dengan konsep Omibus Law yang notabene berasal dari tradisi Common Law System yang pasti berbeda karena sistem hukum dan tradisi pemerintahannya. Assesment Report sebenarnya tidak terlalu njelimet karena hanya berisi dari 3 hal penting yaitu Introduction, Findings and Recommendations.

Bagaimana dengan Indonesia ?, rasanya sampai dengan tulisan dini dibuat belum ditemukan Assement untuk mengukur apakah negara kita mampu untuk merealisasikan konsep Omnibus Law ini sehingga apa yang kita liat saat ini menuai kontroversi. Menurut World Bank, jika sebuah negara ingin menerapkan konsep Omnibus Law ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik pembuatannya:

MUST READ  Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Korban Perkosaan)

To apply omnibus legislative technique for the implementation of international trade agreements requires certain conditions: First, it is required that a comprehensive review of relevant laws and regulations be conducted horizontally (to review a law and all its implementing regulations on the same subject matter or sector) and vertically (to review all related laws or all related regulations). Second, the review can be done by a government agency or professional organization with government supports. Third, the review results are widely disseminated to different stakeholders and used to make specific recommendations to the competent state agencies.

Ada 3 syarat dasar dalam pembuatan Omnibus Law yaitu: Pertama, dengan banyaknya sektor yang diatur dalam Omibus Law (ada 79 Undang-Undang terdampak), maka dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi baik horizontal maupun vertikal agar tidak terjadi konflik norma. Kedua, sinkronisasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga profesional di luar negara dengan pengawasan pemerintah. Ketiga, hasil review dari lembaga tersebut kemudian didiseminasikan kepada publik agar mendapatkan masukan dan kritikan. Tiga hal tersebut yang mungkin dalam draft RUU CK ada hal yang tidak dilakukan secara maksimal sehingga saat ini ramai diperbincangkan khalayak luas baik yang pro maupun yang kontra.

MUST READ  RUU Cipta Lapangan Kerja: Disukai Pengusaha Tapi Ditolak Buruh

Semoga RUU CK ini bisa berjalan dalam koridor maslahat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima Kasih.

Leave a Reply