Independent Auxiliary State Organ

Independent Auxiliary State Organ, begitu bunyi salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu putusan perkara mengatakan bahwa Organisasi Advokat adalah “Independent Auxiliary State Organ” Lembaga Negara dalam arti yang diperluas.

Dengan mempunyai 8 kewenangan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), salah satunya adalah mengangkat calon Advokat baru menjadi anggota, disamping mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), juga mengadakan ujian dan menyatakan kelulusan dalam Ujian Profesi Advokat (UPA), maka tidak salah jika Organisasi Advokat adalah suatu Lembaga Negara dalam arti yg diperluas.

Kalau kita semua advokat Indonesia sepakat demikian, maka akan menimbulkan pertanyaan kesepakatan untuk mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) bersama tiga PERADI yang ditandatangani tiga Ketua Umum PERADI di hadapan dan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM (MenKUMHAM) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (MenKOPOLHUKAM) tanggal 25 Februari 2020 untuk menyatukan kembali Organisasi Advokat dalam wadah tunggal “single bar“, dan diembel-embeli tagline “Mengembalikan Kejayaan Advokat Indonesia”.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Advokat bahwa Organisasi Advokat haruslah terbentuk setelah 2 tahun sejak UU Advokat diundangkan pada tahun 2003, kita tahu khususnya bagi para Advokat senior bahwa filisofi dikeluarkannya UU Advokat tersebut adalah memakai asas unifikasi/ penggabungan (8 Organisasi Advokat yang saat itu ada, sepakat untuk bersatu dalam wadah tunggal/ single bar) bukan federasi dalam konsep single bar nya.

MUST READ  Begini Penjelasan Hukum tentang Orang Indonesia Yang Menjadi Militan atau Simpatisan ISIS

Setelah lahirnya PERADI di tahun 2005 sebagaimana amanat UU Advokat tentang single bar, ternyata hanya bertahan selama 10 tahun, pada 2015 dalam MUNAS II PERADI di Makassar, PERADI pecah menjadi tiga yaitu PERADI SAI, PERADI SOHO dan PERADI RBA. Tentunya Ketua Umum PERADI dan kepengurusannya juga ada tiga, pertanyaannya, “Apakah kesepakatan yg ditandatabgani ketiga Ketua Umum PERADI tersebut memang benar-benar niat luhur untuk kembali mempersatukan Organisasi Advokat PERADI untuk kembali ber-“unifikasi?”.

Penandatanganan Kesepakatan Tiga Ketum PERADI untuk Unifikasi?

Karena kita sadar dan realistis serta paham karakter-karakter dari masing-masing Ketua Umum PERADI dan para petinggi yang hadir dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, bukan berarti kita pesimis dengan hal tersebut dan juga kerja tim 9 orang yang ditunjuk sebagai perumus tata cara dan tata teknis Munas bersama PERADI dengan batas waktu tiga bulan kedepan.

MUST READ  Kedaulatan di Wilayah Ruang Angkasa (Outter Space)

Optimis itu harus tapi realistis itu wajib, dengan melihat sejarah panjang Organisasi Advokat Indonesia, dimana IKADIN pun lahir pada tahun 1985 juga merupakan bentuk unifikasi 17 Organisasi Advokat yang ada pada saat itu yang tidak begitu lama pecah juga dengan lahirnya AAI (Assosiasi Advokat Indonesia), seterusnya lahirlah IPHI, hingga Organisasi Advokat yang lain bermunculan.

Masihkah Perlu Unifikasi?

Terus terang kita harus realistis dengan melihat situasi dan kondisi Organisasi Advokat sekarang ini, begitu banyaknya Organisasi Advokat yang lahir pasca PERADI pecah menjadi tiga (sekitar 30 lebih organisasi), maka konsep unifikasi sudah tidak ideal lagi karena setelah PERADI melakukan Munas bersama (besar kemungkinan tidak akan terlaksana) pun tidak otomatis selesai masih juga menyisakan permasalahan dengan Organisasi Advokat yang lain, yang pula telah disahkan SK-nya oleh KUMHAM.

Dengan keadaan yang demikian maka konsep single bar yang paling tepat dan yang paling ideal adalah penggabungan asas unifikasi yang federatif, artinya Organisasi Advokat yang berjumlah 30 lebih sepakat dan setuju untuk bersatu dan menyatukan Satu Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan, Regulasi PKPA – UPA – Sumpah.

MUST READ  Kiat Sukses Menjadi Advokat yang Sukses (Bagian Akhir)

Harapan selalu ada jika niat baik dilandasi dengan budi luhur dan semangat untuk mengangkat kembali marwah profesi Advokat yang nobille (terhormat), dengan mengutamakan etika, berlandaskan keilmuan yang berintegritas dalam pelayanan dan memberikan jasa bantuan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan di Indonesia.

Selamat berjuang kawan-kawan Advokat Indonesia, mari sama-sama kita bergandeng tangan, singkirkan niat buruk hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan hanya untuk mengejar rente keuntungan dalam berorganisasi, sejarah akan mencatat siapa-siapa yang pejuang dan siapa-siapa yang pecundang serta begundal.

Leave a Reply