Hukum Adat dalam Berbagai Putusan Pengadilan

Bahasan ini merupakan rangkaian dari serial bahasan mengenai Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Bahasan ini tidak akan membahas kembali argumentasi terkait rencana pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam RKUHP. Bahasan ini hanya akan memeriksa pemberlakuan adat dalam berbagai putusan pengadilan untuk memahami konteks keberlakuannya.

Sebagaimana kita ketahui, hukum adat tidak memisahkan antara hukum perdata dan hukum pidana. Yang biasanya diselesaikan secara langsung oleh hakim adat melalui mekanisme hukum adat. Namun, begitu system peradilan kita dibagi antara sistem peradilan pidana dan sistem peradilan perdata, maka pelanggaran hukum adat sesungguhnya dapat diselesaikan melalui keduanya.

Hal ini nampak misalkan dalam gugatan perdata pelanggaran hukum adat “Pualaeu Manleu” di Babaki Timur Timor. Yaitu kasus dimana seorang pemuda di Amanuban Barat, Kabupaten Kefamenanu menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis di Kecamatan Biboki, Timor Timur. Ketika bertemu, si pemuda meminta hubungan seks dengan janji akan segera mengawininya. Karena janji tersebut, si gadis lalu bersedia untuk digauli karena ia percaya akan dijadikan istrinya. Ketika si gadis hamil dan menuntut untuk segera dikawini, si pemuda menolak dengan berbagai alasan. Orangtua si gadis menghubungi orangtua pemuda untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan kehamilan. Namun, pada waktu hari musyawarah yang ditentukan yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Kepala Kecamatan, pemuda dan orangtuanya tidak datang. Keluarga si gadis mengajukan gugatan perdata pelanggaran hukum adat “Pualaeu Manleu” dan meminta hakim menjatuhkan sanksi adat. “Pualaeu Manleu” adalah suatu acara dimana dibicarakan tentang besarnya belis/mas kawin yang harus dibayar calon penggantin laki-laki yang ditentukan oleh belis yang diterima oleh ibu calon pengantin perempuan. Ketidakhadiran pemuda dan keluarganya merupakan pelanggaran adat Pualaeu Manleu yang mempermalukan si gadis dan keluargnya.

Hakim Kasasi mengadili dan menyatakan si pemuda telah melakukan perbuatan atau melanggar hukum adat Pualaeu Manleu dan menjatuhkan sanksi membayar sanksi adat secara tanggung renteng bersama orangtuanya berupa 5 ekor sapi dan uang Rp. 1.000.000. Kasus serupa terjadi di Kafamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,NTT dimana seorang pemuda melakukan ingkar janji kawin yang oleh Hakim Pertama dan Hakim Kasasi dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Adat, dan para tergugat dihukum untuk membayar sanksi adat secara tanggung renteng.

Dari putusan tersebut, disimpulkan bahwa dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang fundamentum petendi dan petitumnya berdasar pada pelanggaran hukum adat dan penegakan ‘sanksi adatnya’ bila dalam persidangan Pengugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Hakim harus menerapkan hukum adat mengenai masalah tersebut yang masih berlaku di daerah yang bersangkutan setelah mendengar Tetua Adat setempat (Putusan MA RI No. 3898 K/Pdt/1989 tanggal 19 Nopember 1992 dan Putusan MA RI No. 772 K/Pdt/1992 tanggal 17 Juni 1993).

Penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat, disamping melalui gugatan perdata, dapat ditempuh melalui tuntutan pidana, seperti kasus berikut:

Tindak Pidana Adat Zinah

Seorang pemuda (30 tahun) telah menjalin hubungan cinta dengan gadis (24 tahun). Pemuda ini berjanji pada si gadis bahwa ia akan mengawininya. Dengan janji kawin, si pemuda berhasil menyetubuhi si gadis berulangkali, sehingga si gadis menjadi hamil. Dengan dalih berlainan agama, si pemuda menolak mengawini, walau si gadis bersedia beralih agama.Pemuda tersebut tetap menolak kemudian malah mengawini gadis lainnya,

Pengadilan Negeri Luwuk No. 27/Pid/1983 menyatakan perbuatan terdakwa tersebut tiada bandingannya didalam KUHP. Tidak dikualifikasikan sebagai delik dalam KUHP. Meskipun demikian perbuatan terdakwa telah melanggar Hukum Yang Masih Hidup didalam masyarakat -Hukum Adat- yaitu bertentangan dengan kaidah kepatutan. Sehingga perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan patut dihukum berdasarkan pasal 5 ayat 3 sub b UU Darurat 1/1951. Terdakwa dipidana 3 bulan penjara.

Pengadilan Tinggi memberikan kualifikasi sebagai kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar nikah (No.6/Pid/1984/PT.Palu) yang kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan memperbaiki kualifikasi kejahatannya sebagai Tindak Pidana Adat Zinah. (No. 666 K/Pid/1984)

Ingkar Janji Kawin sebagai Pelanggaran Delik Adat Lokika Sanggraha

Di Bali terdapat tindak pidana adat Lokika Sanggraha yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Adi Agama Lokika Sanggraha. Unsur-unsur Lokika Sanggraha yaitu: (a) Adanya hubungan cinta (pacarana) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama belum terikat perkawinan; (b) Ada hubungan seksual atas dasar suka sama suka; (c) hubungan seksual itu dilakukan karena adanya jani dari laki-laki; (d) Akibat hubungan seksual tersebut perempuan menjadi hamil; dan (d) laki-laki memutuskan hubungan cinta tanpa alasan yang sah. Unsur d merupakan perkembangan dari delik adat yang sebelumnya tidak ada dalam Kitab Adi Agama.

Penerapan pasal 359 Kitab Adi Agama Lokika Sanggraha jo pasal 5 ayat 3 sub b UU Darurat 1/1951 dapat kita temui dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.79/Tol.Pid/1983/PN.DPS tanggal 3 Februari 1984, Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No.1/PD/S/1988/PN.KLK tanggal 27 Januari 1988, dan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No.24/Pid/S/PN.KLK tanggal 6 Agustus 1992.

Perselingkuhan Suami Isteri, Sanksi Adat Hapuskan Penuntutan Jaksa

Amutayo, lelaki beristeri berselingkuh dengan Enta, perempuan bersuami. Mereka adalah anggota suku adat Pamona. Suami Enta, Rolex mengetahuinya dan menyerahkan persoalan kepada Dewan Adat, karena selain masih mencintai Enta, mereka mempunyai anak-anak yang masih butuh bimbingan orangtua, karenanya Rolex tidak melaporkan kepada polisi.

Dewan Adat menjatuhkan reaksi adat yang mengharuskan keduanya membayar tiga ekor sapi, dengan rincian dua ekor diserahkan kepada desa dan seekor diserahkan kepada Rolex. Namun isteri Amutayo tidak bisa menerima, dan melaporkannya ke Kepolisian dengan sangkaan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Hakim tingkat pertama menyatakan keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal 284 KUHP dan dipidana selama 3 bulan penjara. Hakim Banding memutuskan Amutayo dipidana penjara 3 bulan karena tidak mentaati hukum adat untuk membayar denda, dan tidak menghukum Enta karena telah membayar denda Adat. Sedangkan Hakim Kasasi berpendapat sanksi denda tersebut muncul dari satu peristiwa yang sama, sehingga jika sudah dikenakan sanksi adat, maka tidak dapat dilakukan penuntutan.

Dari kasus ini abstrak hukum adalah: Perbuatan perselingkuhan suami-isteri  dengan pihak lain yang selama ini dikenal dengan kualifikasi delik perzinahan Pasal 284 KUHP dari kasus ini ternyata bahwa bilamana pelaku (dader) telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh pemangku Dewan Adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur didalam masyarakat adat yang bersagkutan, maka penuntutan jaksa terhadap para pelaku (dader) Pasal 284 KUHP secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan MA No.984.K/Pid/1996, tanggal 15 Nopember 1996)

Tidak Dapat Dihukum Ganda

Seorang remaja lelaki ikut menginap di rumah temannya setelah mereka bermain bersama. Di tengah malam, ia terbangun untuk buang air kecil. Di kamar sebelah yang berpenutup kain, ia melihat ibu temannya sedang tidur. Ia mematikan pelita dan menindih si ibu. Si Ibu terbangun dan terjadi keributan. Kepala Adat Tolake menetapkan reaksi adat berupa Prohala yaitu membayar seekor kerbau dan satu lembar kain. Terdakwa telah memenuhi sanksi adat tersebut.

Namun,Kepolisian mengusut dan menyerahkannya kepada Kejaksaan dengan dakwaan primair Pasal 285 KUHP, subsidair 281 ayat (1) dan dakwaan subsidair lagi pasal 5 ayat 3 sub b UU Darurat 1/1951.

Hakim Pertama memutuskan dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti, dan terbukti atas dakwaan subsidair lagi yaitu Tindak Pidana Adat: Memperkosa dan dipidana 4 bulan penjara. Hakim Banding menilai delik adat tersebut sepadan dengan kejahatan kesusilaan (Pasal 281 s/d Pasal 297 KUHP) dan mengkualifikasikan sebagai “Perbuatan Pidana Adat Siri”. Sedangkan Hakim Kasasi menilai terdakwa dijatuhi pidana ganda yaitu sanksi adat dan sanksi pidana KUHP, dan judex facti tidak menghormati hukum adat yang masih hidup dan masih berlaku serta masih ditaati pelaksanaannya. Hukuman adat yang telah dipenuhi terdakwa dinilai sepadan dengan perbuatannya. Karenanya Hakim Kasasi membatalkan putusan tingkat pertama dan banding.

Dari uraian diatas, nampak bahwa penerapan Pasal 5 ayat 3 sub b UU Darurat 1/1951 diterapkan kepada kasus-kasus ingkar janji kawin, dan pelecehan seksual. Maka, menurut penulis pengalaman penerapannya tersebut seharusnya yang dinormakan sebagai tindak pidana tersendiri.

Sedangkan terkait perumusal Pasal 2 ayat (1) RKUHP tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan pembentukan Pasal 5 ayat 3 sub b UU Darurat 1/1951 yang bisa dinilai sejaman dengan tahapan awal perumusan RKUHP dan penerapannya sendiri. Yaitu yang dimaksud hukum yang hidup bersifat terbatas dan terukur yaitu hukum pidana adat, berlaku hanya untuk masyarakat dimana hukum adat masih berlaku, dan perbuatan melawan hukumnya tidak ada padanannya dalam RKUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan rumusan terbatas dan terukur akan mencegah penyalahgunaan wewenang negara atas penafsiran perbuatan melawan hukum adat.

Siti Aminah Peneliti dan Advokat Publik sejak tahun 2000. Pernah mengabdi di Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH APIK Semarang, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah, Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM (K2JHAM) LBH Semarang dan Yayasan Warung Konservasi Indonesia (WARSI) Jambi. Saat ini menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, periode 2020-2024.
Memiliki keahlian di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hak asasi perempuan. Berpengalaman menangani kasus kebebasan beragama/berkeyakinan, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Telah menerbitkan sejumlah buku diantaranya: Paralegal bukan Parabegal, Studi Persepsi Masyarakat atas Peran Paralegal dalam Memenuhi Hak Bantuan Hukum (2019), Buku Sumber Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Wahid Foundation (2017), Religious Hate Speech in Islam and Law Perspective, Rahima Institute, (2017), Keadilan dari Kampus; Buku Panduan Memberikan Bantuan Hukum untuk LKBH Kampus, (2016), Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief, ILRC (2016), Panduan Bantuan Hukum, (2008, dan 2010). Sampai saat ini masih aktif menulis artikel dalam issue hak perempuan.

One Reply to “Hukum Adat dalam Berbagai Putusan Pengadilan”

Leave a Reply