Hari Buku: Membaca Kembali Buku “Statuta Roma”

Merayakan “Hari Buku Nasional” hari ini saya ingin membagi pengalaman menerjemahkan suatu traktat intenasional, yakni “Roma Statuta of the Internasional Criminal Court” (ICC). Statuta Roma ini diterima pada Konferensi Diplomatik Internasional di Roma pada 17 Juli 1998. Delegasi Indonesia juga hadir pada pertemuan itu, yang dipimpin oleh Prof Juwono Sudarsono –yang saat itu Menhan, dan mengambil sikap “absen”, artinya tidak menyatakan menolak atau menerima dengan tegas. Israel, India, dan Amerika Serikat dengan tegas menolak. Tapi mayoritas negara menerimanya, sehingga traktat ini sah sebagai hukum internasional. Namun baru berlaku setelah lebih dari 60 negara meratifikasinya, dan baru berlaku pada 1 Juli 2002.

Di sela-sela waktu mengikuti kuliah “internasional criminal law”, saya mulai menerjemahkan traktat tersebut. Berbeda dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, Statuta ini mengatur tentang hukum materil (kejahatan yang berada dalam jurisdiksinya), hukum formil (prosedur penangan kasus), organisasi pengadilannya, dan peran negara-negara anggota (members states). Selain itu, yang menyulitkan, substansi yang diatur seperti meramu dua tradisi hukum, yaitu tradisi hukum anglo-saxon dengan tradisi eropa kontinental. Sebagai mahasiswa yang baru mulai mempelajari “internasional criminal law” saat itu, proses penerjemahan pun tidak selancar yang saya duga semula.

Terjemahan baru selesai saya kerjakan setelah kembali ke Indonesia. Saya usulkan kepada pimpinan ELSAM, waktu itu Abdul Hakim Garuda Nusantara, untuk menerbitkan sebagai buku. Setelah diserahkan kepada seorang ahli hukum pidana internasional untuk diperiksa terjemahannya, akhirnya buku ini terbit pada tahun 2000. Saya meminta sahabat saya di Jogja, Buldanul Khuri, mendesain buku dan cover-nya. Buldan punya kepekaan yang tajam, dia mengambil foto jurnalistik yang sangat pas merepresentasikan isi buku ini, yakni foto tentara yang menembak kepala warga sipil pada masa perang di Vietnam. Foto ini kita tahu mendapat hadiah Pulitzer. Tapi, tentu, tampilannya sudah dimodifikasi.

Penerbitan buku ini adalah bagian dari advokasi ELSAM di awal reformasi. Salah satu isu yang perhatian kami adalah isu pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang berat pasca jajak pendapat di Timor Leste, yakni bumi hangus Bumi Loro Sae pada 1999. Seperti diketahui, presiden BJ Habibie mengeluarkan Perppu No. 1/99 tentang Pengadilan HAM sebagai respon terhadap tekanan masyarakat internasional yang menuntut dibukanya pengadilan internasional atas apa yang terjadi di Timor Leste tersebut. Pemerintah, dengan ujung tombak diplomat-diplomat kita, berusaha sekuat tenaga menghadapi tekanan yang sangat deras itu. Presiden segera meneken Perppu tersebut dan mengajukan ke DPR.

Perppu itu ditolak DPR, Pemerintah lalu mengajukan RUU Pengadilan HAM. Saat perumusan, dan pembahasannya di DPR itulah kami intens terlibat. Kehadiran buku ini sekedar membantu memberi rujukan yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Kami membagikannya pada legislator yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Apa yang jadi jurisdiksi pada Mahkamah Pidana Internasional (terjemahan kami atas ICC), yaitu “genocide”, “crime against humanity”, dan “war crime”, kemudian diambil-alih ke dalam jurisdiksi Pengadilan HAM. Tetapi tidak menyertakan “war crime” ke dalam Pengadilan HAM. Berdasarkan pada UU ini, kejahatan yang terjadi di Bumi Lore Sae itu, kemudian diadili oleh Pengadilan HAM di Jakarta. Ini merupakan lembaran baru dari sejarah hukum kita: untuk pertama kalinya mengadili kejahatan internasional melalui mekanisme hukum nasional.

Lalu masalahnya apa? Sejak pertama buku ini terbit hingga sekarang, nyaris tidak ada yang mengkritisi ketepatan terjemahannya. Kalau ada kritik, itu terkait dengan tidak tertangkap dengan jelas aspek “intention” yang menjadi unsur penting dari tindak pidana ini, khususnya untuk “crime against humanity” pada terjemahan yang pertama. Sedangkan untuk istilah kejahatannya, terutama untuk “crime against humanity” tidak ada kritik dari terjemahan semula, yaitu “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Saya kira terjemahan secara harfiah ini harus dikritisi kembali, karena menyebabkan “salah paham” terhadap apa yang sebetulnya terkandung dalam istilah “crime against humanity” itu.

Terjemahan secara harfiah itu lebih sering dipahami pada kata sifat dari “kemanusiaan” itu. Sebagai kata sifat, maka maknanya bisa sangat abstrak. Pemaknaannya bisa menjadi sangat luas, terkait dengan apapun yang bersifat manusiawi. Sehingga apapun yang melanggar ini dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Itulah mengapa dalam perbincangan publik sering kita mendengar tokoh-tokoh publik (seperti aktifis, politisi, dan sebagainya) begitu sering mengindentifikasi suatu kekerasan yang terjadi sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Meskipun kekerasan bersifat insidental, personal, dan berdiri sendiri.

Terjemahan harfiah itu saya kira lebih tepat diganti dengan terjemahan berdasarkan maksud dan konteksnya. Saya kira lebih tepat diterjemahkan menjadi “kejahatan terhadap umat manusia”. Karena “humanity” yang dimaksud disini lebih pada “human race”, yakni menunjuk pada “any numbers of entities (members) considered as a unit” (umat). Makanya konstruksi kejahatan ini dirumuskan sebagai “when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population”. Jadi untuk dapat dikatakan ada “kejahatan terhadap umat manusia”, maka kejahatan itu harus merupakan bagian dari serangan yang “sistematis” atau “meluas” yang secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Dari kandungan maknanya ini jelas kejahatan ini ditujukan kepada “umat manusia”, bukan pada sifat kemanusiaannya.

Ini sekedar refleksi saya terhadap buku yang sudah lama terbit itu, yang sudah menjadi referensi selama ini. Perlu dicetak ulang dengan terjemahan yang lebih tepat secara hukum, dan dengan memasukkan “case-law” yang diputuskan oleh Mahkamah Pidana Internasional.  Apalagi hukum pidana internasional sudah berkembang demikian pesat sejak Mahkamah Pidana Internasional berdiri.

Ifdhal Kasim lahir di Tapak Tuan, Aceh Selatan, 26 Januari 1962. Sejak 1998, lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) Yogyakarta (1990) ini bergulat dalam kegiatan penegakan hak asasi manusia (HAM). Mengikuti International Human Rights Advocacy di Montreal, Kanada (1995) dan summer program International Human Rights Law di Columbia University, New York, AS (1997). Ia pernah menduduki posisi sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (1999-2006) dan Direktur Program Hukum dan Legislasi, Reform Institute (2005-2007), banyak melakukan kegiatan di sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pengalaman advokasinya antara lain menjadi anggota Tim Perumus RUU Perkumpulan (2003), Tim Perumus RUU Tindak Pidana Terorisme (2002-2003), dan Tim Perumus RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2001-2003). Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP)

Leave a Reply