Dua Aksi Overacting Pak Polisi Dalam Kasus ‘Penimbunan’ Masker

Ada hal yang menarik dari aksi Polri akhir-akhir ini terkait dengan meroketnya harga masker akibat panic buying yang dilakukan segmen masyarakat tertentu. Yakni dengan melakukan aksi-aksi pendobrakan terhadap pabrik-pabrik masker dan ‘illegal’, serta pusat-pusat ‘penimbunan’ masker. Bagi saya aksi ini adalah aksi overacting dan diluar kewenangan.

Aksi overacting terakhir dari Polri adalah menjual masker ‘sitaan’ dengan harga ‘normal’ tanpa sebelumnya ada keputusan pengadilan mengenai sah dan tidaknya tuduhan ‘penimbuan’ masker yang dilakukan oleh tersangka dan status dari barang ‘sitaan’ Polri. Ada potensi illegalnya tindakan polri tersebut, dan potensi pelanggaran terhadap hak milik warga negara yang dilindungi secara konstitusional serta melanggar prinsip proses hukum yang wajar dan layak berdasarkan KUHAP.

Penimbunan Barang

Bahwa betul penimbunan barang dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun demikian, jangan lupa pelaksanaan ketentuan ini harus memperhatikan peraturan turunnya, yakni Perpres 71/2015.

Perpres 71/2015 mengatur secara rinci tentang pengendalian harga yang perlu dilakukan pemerintah.

Pertama, pemerintah cq. Menteri perdagangan, bukan Kapolri, Kapolda apalagi Kapolres, menetapkan kebijakan pengendalian harga. Hal yang perlu diperhatikan tidak semua barang dikendalikan harganya, perpres ini mengatur secara limitatif barang yang dikendalikan. Hanya dua jenis barang yang dikendalikan, yakni barang Sembako dan barang penting. Apa saja barang Sembako dan Barang Penting ini dirinci dalam Pasal 2 ayat (6) Perpres ini.

MUST READ  Simak 7 Cara Mudah Mendaftarkan Merek Dagang Anda

Kedua, apakah masker masuk di dalam jenis barang yang ditetapkan pada Perpres Pasal 2 ayat (6)? Jawabnya tidak. Tapi apakah masker bisa dimasukan ke dalam jenis barang ini, jawabannya bisa berdasarkan Pasal 2 ayat (7) Perpres, lagi-lagi mengubah ini bukan urusan Polri, tapi urusan Menteri Perdagangan, berkoordinasi dengan kementerian lainnya, dalam kasus ini adalah Kemenkes dan BUMN, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Ketiga, bagaimana bentuk pengendaliannya harganya? Yang jelas bukan menggunakan Polisi, tapi menggunakan intervensi kebijakan ekonomi yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 5 Perpres. Salah satu yang instrumen yang bisa digunakan yah cuma operasi pasar, bukan Polisi yang datang ke pasar-pasar, nanya-nanyain pedagang. Operasi pasar perannya dilakukan oleh Menteri Perdagangan atau Pemda.

Keempat, lalu dimana pidana bermain? Pidana berperan untuk pelaku penimbunan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 107 UU 7/2014 jo Pasal 11 Perpres 71/2015. Perlu diperhatikan  juga perbedaan antara menyimpan stock dengan menimbun. Pelaku usaha bisa dibilang menimbun dan dipidana, jika ada stoknya lebih dari batas yang wajar. Pasal 11 ayat (2) Perpres bilang yang wajar itu 3 (tiga) bulan stock buat kebutuhan pasar berdasarkan rerata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Pertanyaannya, apakah Polri atau pemerintah sudah menghitung ini?

Menjual BB ‘masker’

Aksi Overacting kedua dari Polisi adalah menjual ‘BB’ dari hasil pengerebekan, sebelum ada putusan pengadilan. Alasannya ‘diskresi’ kepolisian berdasarkan UU No 2 Tahun 2002. Penjualan BB ini melanggar hukum dan merampas hak-hak konstitusional “tersangka” pelaku ‘penimbunan’. Pertama, tugas Polri terkait BB adalah berfungsi untuk menerima dan menyimpan secara sementara, tidak lebih dan tidak kurang (lihat Pasal 15 ayat (1) UU Polri). Pun, BB disimpan di Rumah penyimpaan barang sitaan negara, di bawah KemenkumHAM. Betul bahwa ada Pasal 45 ayat (1) KUHAP yang memperbolehkan pelelangan barang sitaan. Tapi itu sifatnya limitatif yang ‘dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan’ atau ‘jika biaya penyimpanan benda tersebut menjadi tinggi’. Pertanyaanya, apakah masker masuk dalam kategori dua hal ini? Menurut saya sih tidak.

MUST READ  Pastikan Hal-Hal Ini Menjadi Bagian dalam Kontrak Bisnis yang Kamu Buat

Ada argumentasi ‘heroik’ dari polisi, yaitu untuk kepentingan umum, untuk menurunkan harga masker, maka pak polisi menggunakan diskresinya.  Argumentasi ini tidak dapat diterima karena dua hal. Pertama, karena diskresi itu harus dilihat dari kacamata Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan. Salah satunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 ayat (1) KUHAP, sudah terang dan jelas bahwa pelelangan hanya dapat dilakukan secara limitatif terhadap dua kategori barang, tidak perlu ditambah dan dikurangi, kalo mau menambahi atau mengurangi, Presiden bisa buat Perppu atau DPR dan Presiden merevisi KUHAP. Kedua, urusan harga masker bukan urusan Polisi itu urusan Presiden cq Menteri Perdagangan dan Pemerintah Daerah c.q Kepala Daerah. Urusan polisi menyangkut penegakan hukum dan fokus untuk membuktikan kesalahan pelak pelaku penimbunan.

MUST READ  Urgensi Study Assesment Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Lalu bisakah masker dijual, bisa kalo dinyatakan oleh hakim itu barang dirampas oleh negara berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, itu juga kalo perkara sudah diputus.

Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan bawah aksi-aksi pak polisi di dalam fenomena meroketnya harga masker bisa dikategorikan sebagai overacting dan berpotensi untuk melanggar hukum. Ada baiknya, pak polisi menunggu saja keputusan-keputusan Presiden c.q. Menteri Perdagangan dan Kepala Daerah, selaku leading sector, dari urusan perdagangan. Saran saya Pak Polisi tunggu dipinggiran dan mengamati secara manis, nggak perlu terlalu proaktif karena nggak semua urusan harus ke polisi dengan pidananya, apalagi soal-soal perdagangan. Kalo udah ada yang ditangkep dan dituduh karena melakukan penimbunan, fokus aja sama rumusan pidananya. Selebihnya itu urusan sektor yang lain. Karena di NKRI itu kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada institusi pemerintahan lainnya yang punya tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang. Kecuali mau menafsirkan bahwa NKRI itu Negara Kepolisian Republik Indonesia.

Leave a Reply