Mungkinkah Bulan di Akuisisi Oleh Negara atau Korporasi?

Semakin berkembangnya teknologi antariksa dari berbagai negara maju di dunia, tentu memiliki? tujuan penting. Salah satu pengembangan yang sama yakni mengeksplorasi bulan. Misi ekplorasi bulan pertama kali dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1969. Misi? tersebut? menjadi tonggak sejarah pertama kali? manusia menjajakan kakinya di permukaan bulan.

Langkah sukses Amerika Serikat? mengeksplorasi? bulan? kemudian diikuti oleh beberapa negara-negara maju di dunia, seperti China, yang pada 3 Januari 2019 kemarin berhasil mendaratakan wahana antariksa nya yang bernama Chang?e 4. Dimana wahana ini berhasil mendarat di wilayah bulan yang belum pernah dijamah atau dieksplorai oleh manusia. Negara berikutnya yang melakukan misi ekplorasi ke bulan adalah India. Dimana negara India berhasil meluncurkan wahana antariksa yang bernama Chandrayaan-2. Wahana eksplorasi ini memiliki misi untuk bisa memutari orbit bulan agar dapat mendeteksi permukaan geografis bulan. Terakhir, yang baru-baru ini meluncurkan misi ekplorasi ke bulan adalah Jepang, yang juga sukses melucurkan wahana antariksa Kaguya.

Ketiga negara tersebut belakangan ini telah sukses meluncurkan wahana antariksanya untuk menjalankan misi eksplorasi dan penelitian di bulan. Beberapa dari wahana tersebut bahkan ada juga? yang ?membawa peralatan-peralatan khusus untuk dapat mendeteksi sumber daya alam mineral yang terdaat di bulan.

MUST READ  Cara Aman Menerbangkan Drone Di Ruang Udara Wilayah Indonesia

Muncul sebuah pertanyaan menarik jika umat manusia berhasil mengembangkan kehidupan di wilayah? bulan. Apakah akan terjadi pembagian wilayah? Mengingat pada masa sekarang ini sudah cukup banyak negara-negara maju yang sukses menjalankan misi eksplorasi bulan. Lalu bagaimana jika ada sebuah negara mengkalim wilayah bulan sebagai wilayah kedaulatannya dan menerapkan hukum maritimnya di wilayah tersebut, apakah hal tersebut diperbolehkan di dalam hukum internasional ?

Jika kita melihat ketentuan? yang telah disepakati? dalam? traktat luar angkasa (outter space treaty) yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1967, terdapat ketentuan bahwa negara manapun tidak diperbolehkan untuk menempatkan senjata pemusnah massal di luar angkasa dan larangan untuk menguasai benda-benda angkasa (termasuk bulan). Hal ini juga diperkuat dengan adanya ?Moon Agreement?? atau traktat bulan yang mulai ditandatangani pada tahun 1979, di dalam pasal 11 ayat (2) dan (3) traktat bulan disebutkan bahwa ?setiap negara di dunia dilarang untuk menguasai atau mengokupasi wilayah bulan serta ketentuan larangan bagi negara ataupun perusahaan untuk menguasai sumber daya alam baik yang terletak di permukaan? atau? yang? terkandung? di dalam perut bulan.

Leave a Reply