Mengenal Proses Penanganan Kasus Illegal Fishing

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan mayoritas wilayahnya merupakan wilayah lautan. Sehingga beberapa batas wilayah negara Indonesia dengan negara luar berbatasan di wilayah laut. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, dimana negara yang memiliki pulau terbanyak kedua di dunia ini berada pada posisi yang diapit oleh dua benua dan dua samudera.

Wilayah Indonesia juga memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah serta memiliki berbagai macam potensial yang lainnya. Salah satunya keistimewaan Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia. Namun hal tersebut juga memiliki efek negative jika menyangkut masalah pertahanan dan keamanan, berbagai macam kasus illegal fishing sering terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Pada Sabtu, 27 April 2019 kemarin, telah terjadi suatu permasalahan yang terjadi di wilayah laut Natuna. Dimana wilayah laut ini termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dalam kasus tersebut, kapal patroli Vietnam dengan sengaja menabrak kapal Angkatan Laut Indonesia yang sedang menangkap kapal nelayan Vietnam yang melanggar batas wilayah Indonesia. Dalam kejadian tersebut 12 ABK kapal nelayan Vietnam berhasil diamankan, namun kapal nelayan yang terbukti melakukan illegal fishing tersebut tenggelam karena ditabrak oleh kapal patrol laut Vietnam.

MUST READ  Karena Penjara Bukan "Taman Bermain" Anak

Dalam proses penangkapan kapal yang terbukti melakukan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, biasanya kapal nelayan tersebut akan dibawa terlebih dahulu ke pangkalan Angkatan Laut terdekat untuk menjalani proses pemeriksaan. Kemudian kapal yang telah melewati prosedur yang ditetapkan oleh KKP, kapal nelayan kemudian akan ditenggelamkan dengan cara ditembak atau diledakan.

Proses penenggelaman kapal yang terbukti melakukan baru bisa dieksekusi apabila telah melalui berbagai prosedur yang sudah diatur di dalam pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kapal nelayan dari negara asing dapat ditindak dengan cara ditenggelamkan/dibakar.

MUST READ  Penuhi Syarat Berikut untuk Menjadi Seorang Advokat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

  1. Kapal yang ditangkap adalah kapal berbendera asing dengan semua anak buah kapal (ABK) warga negara asing,
  2. Tempat kejadian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia,
  3. Tidak mempunyai dokumen apa pun dari Pemerintah Indonesia,
  4. Kapal yang tertangkap sudah memiliki umur yang relatif tua berdasarkan fakta surat atau kapal yang tertangkap tersebut memang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi,
  5. Kapal tidak memungkinkan dibawa ke pangkalan karena mudah rusak atau membahayakan, dan
  6. Kapal melakukan manuver yang membahayakan atau nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan dengan tindak kekerasan.

Sebelum melakukan eksekusi, khusus terhadap kapal asing yang ditangkap karena melakukan illegal fisihing, pihak-pihak yang menangkap kapal asing tersebut (baik dari pihak TNI AL, BAKAMLA, atau KKP) diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan evakuasi terhadap anak buah kapal (ABK). Kemudian mendata/mengambil dokumentasi semua perlengkapan dan peralatan yang ada di dalam kapal yang ditangkap, termasuk mengumpulkan ikan-ikan yang ditangkap oleh kapal yang melakukan illegal fishing sebagai barang bukti. Terakhir, jika semua prosedur sudah dijalankan tahapan selanjutnya yaitu membuat berita acara.

Leave a Reply