Mengenal Over The Top (OTT) Communication Services dan Pengaturannya di Indonesia

Tahukah Anda apa itu OTT? Berbeda dengan operasi tangkap tangan, OTT yang satu ini adalah Over the Top), yang didefinisikan sebagai layanan yang disampaikan melalui jaringan atau infrastruktur milik operator, tetapi tidak secara langsung melibatkan operator. Kata lainnya, adalah layanan yang ?menumpang? jasa operator tapi tidak mengikutsertakan operator.? Layanan ini bisa berupa video, audio, voice, telecommunication, news, conference, data center, cloud services, networking services, games, mobile messaging, dan lainnya. ?Perkembangan zaman telah menuntun kita dalam penggunaan layanan ini, terutama dalam sistem promosi di dunia maya.

Para pengguna Aplikasi dan layanan komunikasi OTT? digunakan oleh masyarakat umum dan para pebisnis/pengusaha. Masyarakat pada umumnya menggunakan solusi OTT untuk menghindari biaya panggilan dan memanfaatkan kemampuan canggih seperti panggilan video. Seorang ekspatriat dapat menggunakan solusi OTT untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga di rumah. Di banyak negara konsumen menggunakan klien OTT seluler pada jaringan akses WiFi untuk menghindari biaya penggunaan telepon seluler? dan biaya SMS. Dalam bidang Bisnis penggunaan OTT yaitu untuk meningkatkan kolaborasi dan mengurangi? operasional expenditure (OPEX). Usaha kecil dan menengah sering menggunakan Jaringan seluler OTT untuk menghindari biaya panggilan yang besar. Perusahaan sering menggunakan jaringan seluler OTT ?pada jaringan WiFi untuk menghindari biaya roaming saat bepergian ke luar negeri.

MUST READ  Menulis Opini Hukum itu Susah-Susah Gampang

Penggunaan Layanan komunikasi berbasis OTT (over-the-top) memang memiliki beberapa keuntungan, diantaranya tidak dikenakan biaya dalam melakukan komunikasi, dibanding dengan melakukan suatu komunikasi melalui jaringan provider yang dapat dikenakan biaya. Namun sistem komunikasi berbasis OTT juga memiliki kekurangan, yaitu jika bisnis sistem komunikasi berbasis OTT semakin berkembang, maka dapat menjadi salah satu pemicu permasalahan yang bisa membebani jaringan para operator di tahun-tahun mendatang jika. Hal ini akan terjadi jika para penyedia jasa operator masih mengandalkan jasa tradisional atau menjadi pengantar data yang baik alias dumb pipe. Ini dikarenakan jaringan OTT biasanya menumpang di atas infrastruktur jaringan operator dengan biaya operasional yang sangat rendah.

Contoh-Contoh OTT yang biasa digunakan pada saat ini adalah skype, viber, whatsapp, Line, Wechat, Amazon, Flipkart, Facebook messenger, Netflix, Pandora, dan Video Game Online. Saat ini youtube telah menguasai sekitar 24% trafik Internet di dunia, kemudian disusul oleh pengguna Whatsapp, Facebook dan Line yang menguasai sebagian besar sistem lalu lintas pesan di dunia, sedangkan Netflix pada saat ini sudah memiliki 137 juta pelanggan yang melakukan streaming konten HD dan 4K.

Sayangnya saat ini, regulasi yang mengendalikan kemajuan layanan-layanan OTT belum diatur pada peraturan menteri. Presiden Direktur dan CEO Indosat Harry Sasongko, merasa prihatin infrastruktur jaringan yang dibangun susah payah oleh operator, porsinya malah lebih besar dinikmati oleh OTT. Menurutnya, revenue OTT tumbuh signifikan berbanding lurus ke atas seiring terus melesatnya trafik data.

MUST READ  Kamu Takut Terjebak Dengan Berita Hoax? Saya Beritahu Rahasia Menguji Kebenaran Suatu Berit

Pengaturan terhadap layangan over the top di Indonesia pada saat ini hanya berdasarkan kepada Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Tahun 2016, sedangkan yang menjadi cikal bakal dibuatnya (RPM) adalah Surat Edaran (SE) Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. RPM tersebut bakal lebih kuat dan mengikat jika statusnya ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri (Permen), sehingga ada sanksi bagi yang melanggar.

Draft Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet Over The Top (OTT) yang dibahas dalam diskusi publik oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai tidak memuaskan dan harus banyak diperbaiki agar sesuai dengan kondisi bisnis konten yang berkembang dan? dapat memberikan perlindungan hukum bagi operator penyedia jaringan telekomunikasi dari segala tindakan pelanggaran hukum dalam dunia terutama jika terjadi suatu perbuatan pelanggaran konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bisnis berbasis Over-The ?Top Communication Service.

Leave a Reply