Mengapa Amnesti Untuk Ibu Nuril?

Kasus Ibu Nuril Tidak Termasuk Putusan Pemidanaan yang Bisa Diberi Grasi.

Berdasarkan Pasal Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi ) dinyatakan bahwa Grasi hanya dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Sedangkan, Ibu Baiq Nuril hanya dijatuhi putusan pidana penjara selama 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Sehingga, putusan kasus Ibu Nuril, tidak dapat termasuk putusan yang dapat dimintakan Grasi.

Tidak Ada Pembatasan pada Kasus yang Bisa Diberikan Amnesti.

Benar bahwa selama ini dalam bingkai sejarah dan praktik ketatanegaraan yang ada, amnesti selalu dijatuhkan terhadap terpidana tindak pidana yang bersifat politik. Namun, dalam kerangka hukum dan regulasi di Indonesia, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur pembatasan pemberian amnesti kepada kasus tertentu, termasuk UUD Tahun 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Amnesti dan Abolisi).

MUST READ  Simak Ringkasan Isi dari RUU Ibu Kota Negara

Grasi Melalui Permohonan Sedangkan Amnesti Tidak.

Berdasarkan UU Grasi, maka permohonan grasi dilakukan melalui permohonan ke Presiden. Masalahnya, berdasarkan Penjelasan Umum UU Grasi, disebutkan bahwa grasi ??.tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.? Artinya, pemohon grasi memahami bahwa ketika mengajukan grasi, dirinya mengaku bersalah dan kesalahan tidak serta merta hilang. Sedangkan dalam UU Amnesti dan Abolisi, tidak ada ketentuan yang mengharuskan permohonan dari terpidana, lebih tepatnya, inisiatif dapat datang dari Presiden tanpa ada permohonan apapun.

Amnesti Dapat Menghilangkan Semua Akibat dari Tindak Pidana, Maka Ibu Nuril Tidak Perlu Menjalankan Pidana dan Membayar Denda.

Berdasarkan penjelasan UU Amnesti dan Abolisi, disebutkan bahwa ?Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud di atas (-Orang yang diberi Amnesti-) itu dihapuskan;?. Dengan adanya amnesti maka Ibu Nuril tidak akan dipenjara dan membayar denda.

MUST READ  Makna Pidana Penjara terkait PKPU Nomor 1 Tahun 2020

Dalam Kasus Ibu Nuril, Amnesti Bukan Intervensi Hukum.

Sama seperti Grasi, Amnesti pada dasarnya bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Berdasarkan Pasal 1 UU Amnesti dan Abolisi, disebutkan bahwa Presiden demi kepentingan negara dapat memberikan amnesti. Seluruh proses hukum terhadap Ibu Nuril sudah selesai, maka putusan pengadilan terhadap kasus Ibu Nuril sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, apabila Presiden memberikan amnesti, hal ini semata-mata sebagai bentuk dari kepentingan negara untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Putusan PN Mataram No 265/Pid.sus/2017/PN.MTR atas nama Baiq Nuril Maknun bisa diunduh disini

Untuk melihat Putusan MA, download disini

Leave a Reply