Dokumen Ini Harus Disiapkan Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat Terbang

Berpergian menggunakan pesawat, bukan lagi menjadi hal yang sulit dilakukan. Di Indonesia, pesawat terbang menjadi alat transportasi yang cukup banyak digunakan, mengingat besarnya wilayah dan diselingi lautan. Sehingga sarana ini dianggap menjadi sarana yang tepat untuk mempersingkat waktu dan memberi kemudahan bagi penggunanya.

Sayangnya angka kecelakaan pesawat di Indonesia dalam dua tahun terakhir cukup membuat keresahan dan ketakutan tersendiri bagi pengguna jalur penerbangan. Tercatat telah terjadi 9 kali kecelakaan, baik pada pesawat komersial maupun non-komersial.

Pada setiap kecelakaan pesawat terbang, Human Error adalah faktor pertama yang selalu dicurigai menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Human error yang dimaksud, bisa saja kepada, pilot, co-pilot, teknisi, atau pemegang otoritas izin lepas landas.

Sebelum diterbangkan, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, sesuai dengan kesepakatan internasional bernama Aviation Safety Regulation. Sehingga prosedur tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga berlaku sama di seluruh dunia. Prosedur yang harus dilakukan adalah:

Pertama, sebelum lepas landas pilot menyerahkan rencana terbang kepada air traffic control (ATC). Rencana terbang ini berisi keterangan mengenai jenis pesawat, rute penerbangan, waktu tempuh, hingga jumlah bahan bakar yang dibawa. Fligh Operations Officer (FOO) yang merupakan petugas maskapai menjadi penanggungjawab untuk menyerahkan rencana terbang tersebut kepada ATC.

Kedua, saat menyerahkan rencana terbang, FOO juga akan mengambil laporan kondisi di rute penerbangan. Laporan itu berisi berita cuaca dan lalu lintas penerbangan, yang kemudian akan diteruskan oleh FOO kepada pilot paling lambat satu jam sebelum lepas landas.

Ketiga, izin lepas landas dapat dikantongi oleh pesawat dengan mendapat pantauan dari ATC selama melakukan penerbangan.

Kecelakaan pesawat jelas tidak diharapkan. Akan tetapi apabila terjadi kecelakaan pesawat, ada beberapa hak-hak korban yang dapat diajukan. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangku Angkutan Udara (Permenhub 77/2011), bahwa pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap:

    1. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka;
    2. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
    3. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
    4. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
    5. Keterlambatan angkutan udara; dan
    6. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh ahli waris, dengan mengajukan gugatan terhadap pihak pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara melalui Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia berdasarkan Pasal 176 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Sebelum mengajukan gugatan, ahli waris harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sebagimana telah diatur pada Pasal 21 ayat (1) Permenhub 77/2011, yaitu:

    1. Dokumen yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen tiket, bukti bagasi tercatat (claim tag) atau surat muatan udara (airway bill) atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan;
    2. Surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dan/atau harta benda terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pengoperasian pesawat udara.

Kemungkinan lain juga diatur dalam Permenhub 77/2011, dimana apabila ganti kerugian yang diberikan dianggap tidak sesuai dengan besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan tersebut, maka dapat diajukan penuntutan ganti kerugian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I become more me than I've ever been

Leave a Reply