Dilema Implementasi Hak Untuk Dilupakan di Indonesia

Pemikiran manusia selalu berkembang seiring bertambahnya usia, begitupun dengan patokan moral kita sebagai manusia di masyarakat. Sebut saja Wati, seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang gencar mencari lowongan pekerjaan, beberapa panggilan interview telah ia jalani dengan hasil yang tidak memuaskan. Hingga pada akhirnya salah seorang tim HR/Human Resource pada panel interview menyarankan Wati untuk menulusuri jejak digitalnya di situs google. Betapa terkejutnya wati ketika melihat beberapa foto sensualnya saat bermesraan dengan mantan pacarnya masih dengan mudah muncul di hasil pencarian di Internet.

Kita bisa bayangkan ada berapa banyak wati-wati lainnya di Indonesia yang masa depannya karir professionalnya dapat terancam karena kekurang hati-hatian dalam menggunakan internet di masa lalu. Internet pada praktiknya memang dapat membantu berbagai pekerjaan harian manusia modern, akan tetapi apakah efek-efek negatif yang muncul seperti situasi Wati diatas juga perlu diatur ? apakah implementasi hak untuk dilupakan atau yang biasa dikenal di dunia international dengan “Right to be forgotten” di Indonesia akan sesuai dengan maksud dan tujuan awalnya untuk melindungi individu-individu seperti Wati?

Hak untuk dilupakan merupakan konsep yang pertama kali muncul di Uni Eropa, dimana pengakuan negara terhadap kebebasan individu dan hak privasi warga negara dilindungi secara terbatas. European Comission (EC) mendefinisikan hak tersebut sebagai hak individu untuk meminta data data pribadinya dihapus ketika tidak ada lagi tujuan yang sah atas ditampilkannya data pribadi tersebut. Lebih lanjut, European Court of Justice (ECJ) mengkontekstualisasikannya pada kasus “Google vs AEPD”, dimana ECJ menekankan bahwa hak untuk dilupakan bukan merupakan hak yang absolut sehingga tidak dapat menderogasi hak-hak fundamental lainnya seperti hak kebebasan pers dan berpendapat. Dengan kata lain hak untuk dilupakan dapat diberikan dengan menyeimbangkan dengan hak-hak fundamental lainnya.

Di Indonesia sendiri, hak untuk dilupakan telah diakomodir melalui Revisi UU ITE sejak tahun 2016. menjadikan Indonesia negara pertama di ASEAN yang mengakomodir hak tersebut. Beberapa pihak menganggapnya sebagai sebuah bentuk pembatasan kebabasan press, karena ditakutkan pasal yang memberikan hak untuk dilupakan digunakan untuk membatasi ruang gerak jurnalis dalam mengungkap track record politisi maupun pejabat publik sebagai bentuk pengawasan publik. Untuk itulah pada pasal pasal 26 UU ITE (UU 19 Tahun 2016) hak untuk dilupakan atau? hak untuk meminta data pribadinya dihapus dari internet diberikan batasan-batasan diantaranya ialah penghapusan data pribadi harus berdasarkan penetapan pengadilan, serta tata cara penghapusan pun harus melalui Peraturan Pemerintah.

Jika kita melihat Konstitusi Indonesia, terlihat jelas bahwa posisi konstitusi kita sangat melindungi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Hal tersebut tersurat pada pasal 28 F dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk itu, teknis tata cara penghapusan serta batas implementasi hak untuk dilupakan di Indonesia harus dibahas secara serius, sehingga jangan sampai Hak untuk dilupakan malah menjadi bahan kerancuan baru pada sistem hukum kita tanpa efek positif terhadap kehidupan orang-orang yang bernasib sama dengan Wati.

 

 

 

Leave a Reply