Rehabilitasi Perusahaan Pasca Pailit

Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada Agustus 2017 lalu membuat banyak orang terkejut. Pasalnya, pada hari itu, PN Semarang memutus PT X pailit. Semenjak itulah, pabrik ini akhirnya tak sanggup lagi berdiri karena tidak mampu membayar utang. Jumlah utang perusahaan tersebut diperkirakan mencapai 270 miliar rupiah yang mana diantaranya utang kepada 37 kreditor sebesar 250 miliar rupiah dan utang pajak sebesar 20 miliar rupiah.

Kabar serupa pun muncul beberapa hari kemarin, yaitu PT Y pun telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan pengolahan teh ini dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian soal utang piutang dengan salah satu bank di Indonesia.

Apakah yang dimaksud dengan pailit?

Definisi pailit berasal dari Bahasa Perancis yaitu kemacetan pembayaran. Pailit dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh pengadilan niaga dan setelah debitor dinyatakan pailit, harga debitor akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), untuk mengajukan kepailitan, debitor harus memenuhi unsur-unsur: (1) mempunyai 2 (dua atau lebih kreditor); (2) tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan (3) dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

MUST READ  Simak 7 Cara Mudah Mendaftarkan Merek Dagang Anda

Suatu sengketa kepailitan dapat berakhir dengan tiga skenario, yakni: (1) pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) jumlah penuh piutang telah dibayarkan atau setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat; atau (3) orang yang dinyatakan pailit meninggal dunia. Begitu kepailitan berakhir, maka debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

Apakah yang dimaksud dengan rehabilitasi?

Berdasarkan Pasal 215 UU Kepailitan, rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Pengaturan mengenai prosedur rehabilitasi termaktub dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 UU Kepailitan. Prosedur dimulai dengan debitor atau ahli warisnya mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah memberikan putusan pernyataan pailit.

MUST READ  3 Tantangan pada Berbisnis di e-Commerce yang Penting Kamu Ketahui

Dalam permohonan rehabilitasi harus melampirkan bukti yang menyatakan semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Menurut penjelasan Pasal 216 UU Kepailitan, yang diartikan dengan pembayaran secara memuaskan berarti kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, walaupun mereka tidak menerima pembayaran atas seluruh piutangnya atau tagihannya. Tanpa bukti-bukti tersebut, maka permohonan rehabilitasi tidak bisa dikabulkan oleh pengadilan.

Untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatannya, permohonan rehabilitasi yang diajukan ke pengadilan harus diumumkan paling sedikit ke dalam surat kabar harian yang ditujukan oleh pengadilan surat kebenaran dari mereka yang berkepenringan harus disampaikan dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan tersebut diumumkan. Setelah lewat 60 hari tanpa memperhatikan diajukan keberatan atau tidak, pengadilan harus memutuskan menerima atau menolak permohoanan rehabilitasi yang diajukan tersebut. Putusan pengadilan berkaitan dengan hal ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Leave a Reply