Mengenali Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi

Kita semua sama-sama paham bahwa korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Maka dari itu untuk mencapai? tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi sedang gencar-gencarnya ditingkatkan. Semangat pemberantasan korupsi ini harus selalu dikobarkan dalam diri setiap orang khususnya masyarakat Indonesia.

Perkembangan pemberantasan korupsi telah difokuskan pada 3 isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset korupsi (asset recovery). Hal ini tentunya menunjukkan komitmen negara dalam upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Pengembalian kerugian negara ini pastinya dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian ini sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yakni instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Sedangkan untuk instrumen perdata, dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Namun memang faktanya, instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.

MUST READ  Karena Penjara Bukan "Taman Bermain" Anak

Dalam putusan pengadilan, selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti kepada terpidana kasus kejahatan korupsi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU PTPK, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya. Namun pada kenyataannya, pidana uang pengganti yang dihubungkan dengan jumlah masa tahanan terpidana ini, kerap kali tidak dipenuhi oleh terpidana karena mereka justru lebih memilih pidana tambahan berupa kurungan badan dibandingkan dengan pidana pengganti itu sendiri.

MUST READ  ICJR dan Reformasi Kebijakan Pidana

Selain itu, bicara mengenai pemulihan keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ini dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.

MUST READ  Perhatikan Isi Perjanjian Kerja Sebelum Anda Menandatanganinya

Oleh karena itu memang sangat diperlukan kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat untuk duduk bersama dan berkomitmen bersama bahwa kita Bangsa Indonesia memerlukan sebuah cara yang tepat, benar, dan tegas untuk memberantas korupsi. Jadi, bukan hanya komponen penegak hukum yang mengemban tugas akan hal ini, tapi kita juga.

Leave a Reply