Mengenal Jenis ? Jenis Hukuman Disiplin di dalam Lapas

Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Ombudsman pada 13 September 2018 kemarin, menemukan adanya indikasi maladministrasi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin Bandung. Hal ini tentunya membuat seluruh masyarakat Indonesia terkejut. Dilansir dari Nasional Tempo, Ninik Rahayu, Pimpinan Ombudsman menyatakan bahwa beberapa temuan indikasi maladministrasi itu diantaranya adalah perbedaan luas kamar hunian, layanan antar satu penghuni dengan warga binaan lain, perbedaan fasilitas di kamar, hingga penyediaan televisi yang bukan kewenangan penghuni Lapas.

Mengenai maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman ini yang paling disorot massa adalah Sel Lapas yang dihuni oleh terpidana kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto. Bagaimana tidak, sebelumnya di salah satu program televisi swasta yang melakukan kunjungan ke Lapasnya sama sekali tidak menemukan kejanggalan terutama terkait dengan fasilitas mewah. Tampak pada tayangan tersebut Setya Novanto menjalani kehidupan layaknya narapidana pada umumnya dan bahkan di kamarnya pun tidak ada fasilitas mewah apapun. Siapa yang menyangka ternyata semua yang tersorot kamera pada saat itu hanyalah akting belaka karena yang ditemukan Ombudsman justru sebaliknya. Kamar yang dihuni Setya Novanto lebih luas 2 kali lipat dibanding kamar Narapidana lain dan terdapat fasilitas-fasilitas yang seharusnya tidak boleh ia miliki. Namun sebenarnya, kasus ini tentu bukan yang pertama, sebelumnya telah banyak ditemukan fasilitas mewah di kamar narapidana seperti Artalyta Suryani, Haryanto Chandra, Freddy Budiman, Gayus Tambunan, dan masih banyak lagi. Jika seperti ini, apakah pidana penjara kemudian menjadi solusi terbaik dalam memberantas kejahatan karena menimbulkan efek jera pada pelaku? Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar semua orang.

MUST READ  Revisiting Rome Statute: Reasons behind Malaysia?s retraction

Bicara mengenai fasilitas mewah di Lapas yang dimiliki Narapidana ini, apakah ada aturan hukumnya? Apakah yang terlibat dalam peristiwa itu bisa dikenakan sanksi atas apa yang mereka lakukan tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut.

Melengkapi kamar hunian dengan fasilitas mewah seperti alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya atau melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian adalah hal yang dilarang bagi narapidana. Karena pada dasarnya, berdasarkan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan penjelasannya, Narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan satu sama lainnya. Hal ini dijalankan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, yakni pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Pasal 4 Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan dengan tegas terkait larangan bagi Narapidana, yang diantaranya adalah larangan untuk melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya. Selain itu, Narapidana dilarang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya. Narapidana juga dilarang melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar huniannya. Lalu apakah hukumannya bagi Narapidana yang melanggar aturan dalam pasal ini?

MUST READ  Seberapa Penting Sebuah Peraturan Memiliki Naskah Akademik?

Perlu diketahui sebelumnya bahwa merujuk Pasal 8 Permenkumham No. 6 Tahun 2013 ini, Narapidana yang melanggar tata tertib dijatuhi:

  1. Hukuman disiplin tingkat ringan, yang meliputi pemberian peringatan secara lisan dan peringatan secara tertulis;
  2. Hukuman disiplin tingkat sedang, yang meliputi pemasukkan Narapidana ke dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan penundaan atau peniadaan hak tertentu dalam kurum waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP); dan
  3. Hukuman disiplin tingkat berat, yang meliputi pemasukkan Narapidana ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan ia tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Dari ketiga hukuman disiplin tersebut, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Permenkumham No. 6 Tahun 2013 ini, hukuman bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran berupa hal yang disebutkan diatas (melengkapi Sel Lapas dengan fasilitas mewah) dapat dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat yakni pemasukkan Narapidana ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam)? hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan ia tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan penjatuhan Hukuman Disiplin ini wajib dicatat dalam kartu pembinaan. Namun perlu diketahui disini bahwa hukuman ini terpisah atau berbeda dari penjara yang dijalani oleh Narapidana tersebut. Hal ini dikarenakan pidana penjara bagi Narapidana dijatuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, si narapidana ini bukan diperberat hukumannya, tapi diberikan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 8 huruf c tersebut.

Leave a Reply