Inilah Peran Penting BI dan OJK dalam Financial Technology

Perkembangan teknologi dewasa ini sudah merambah ke dunia keuangan, ditandai dengan hadirnya revolusi digital dalam bentuk layanan keuangan berbasis teknologi. Financial technology atau biasa dikenal dengan fintech memanfaatkan teknologi internet dan software yang terkini. Proses bisnis yang dapat diselesaikan dengan fintech meliputi pembayaran, investasi, pembiayaan, asuransi, lintas-proses dan infrastruktur. Tidak hanya memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran dan semacamnya, keberadaan fintech juga mampu mendongkrak ekonomi nasional negara kita tercinta ini.
Fintech memberikan solusi struktural bagi pertumbuhan industri yang berbasis elektronik dan menjadi fasilitator bagi pertumbuhan usaha kecil dan usaha kreatif dalam mencapai pasar yang lebih luas. Selain itu, sektor yang mulai berkembang sejak 2017 ini juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Di Indonesia saat ini ada dua lembaga yang berwenang mengatur fintech antara lain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BANK INDONESIA
Bank Indonesia sebagai lembaga makroprudensial, dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech mempunyai beberapa wewenang dalam beberapa aspek, antara lain:

  1. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.
  2. Dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
  3. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
  4. Dalam hal pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.
  5. Dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran adalah sebagai fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran dan melakukan analis bisnis yang intelligent bagi para pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib.
MUST READ  Ingin Sukses Berinvestasi? Simak Dulu Tahap dan Tips Berikut!

Pengaturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait fintech antara lain:

  1. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
  2. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
  3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatoroy Sandbox) Teknologi Finansial; dan
  4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

OTORITAS JASA KEUANGAN
OJK melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan yang berbasis fintech. Secara garis besar OJK bertugas mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. OJK juga berwenang melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Para penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT harus melakukan registrasi keanggotaan ke OJK dengan syarat penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan akun virtual di perbankan serta menempatkan data center di dalam negeri.
Melalui POJK Nomor 13 Tahun 2018, OJK memperketat keamanan data nasabah. Pasal 30 menyebutkan bahwa pemanfaatan data dan informasi pengguna? harus memenuhi syarat, yakni memperoleh persetujuan pengguna, menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna, menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna serta media dan metode dalam memperoleh data dan informasi.
Terkait dengan fintech, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan antara lain:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
MUST READ  Memahami Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan

 
 

Leave a Reply