Di PHK karena Perkawinan dengan Karyawan di dalam Satu Perusahaan?

Dewasa ini ada beberapa perusahaan yang membuat aturan yang mengharuskan pekerjanya untuk mengundurkan diri atau bersedia untuk di-PHK apabila ia menikah dengan sesama pekerja dalam satu perusahaan tersebut. Alasannya pun bermacam, diantaranya untuk mencegah terjadinya konflik pribadi diantara kedua belah pihak yang kemudian dikhawatirkan akan terbawa ke kantor sehingga mempengaruhi kinerja dari pasangan tersebut. Subyektivitas diantara keduanya pun dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja mereka apabila pasangan ini bekerja dalam satu lingkungan kerja yang sama. Selain itu, tujuan dari pelarangan tersebut adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di masyarakat agar kesejahteraan tidak hanya terpusat pada keluarga tertentu saja yang tentunya kemudian hal ini ditujukan untuk? mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apabila menilik pertimbangan-pertimbangan tersebut, apakah perusahaan diperkenankan untuk memutus hubungan kerja dikarenakan ikatan perkawinan? Bagaimana perlindungan hukum akan hal tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya dalam konstitusi atau dalam hal ini disebut hak konstitusional. Termasuk di dalam hak konstitusional ini adalah ?Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah?. Hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan mengenai hak atas pekerjaan, Pasal 27 ayat (2) nya menyatakan bahwa ?Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak?. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) nya menyatakan bahwa ?Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja?. Kemudian apabila ketiga pasal tersebut dikaitkan dengan isu tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mereka sebagai warga negara memiliki hak asasi untuk berkeluarga dan bekerja.

MUST READ  Mau Dapatkan Beasiswa LPDP? Ini Tahapannya!

Ada satu pertanyaan mendasar yang kemudian muncul, apakah hak asasi manusia itu dapat dibatasi? Sebenarnya UUD NRI 1945 membuka kesempatan untuk adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia apabila hal tersebut ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis dan pembatas yang dimaksud disini harus ditetapkan dalam suatu undang-undang. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian secara spesifik hak untuk berkeluarga dan bekerja ini dapat dibatasi? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu ditelusuri lebih lanjut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Ketenagarkerjaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, menurut undang-undang tersebut perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Perkawinan pun sah apabila perkawinan tersebut tidak melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Namun yang perlu digarisbawahi disini adalah bunyi Pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa ?Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin?. Peraturan lain yang berlaku yang melarang kawin yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat umum. Salah satu contoh peraturan yang mengatur akan hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada Pasal 8 nya yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria tidak diizinkan melakukan poligami, tanpa izin dari pejabat dan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menikahi seorang pria yang sudah menikah.

MUST READ  Tips Mudah Berkomputer Nyaman dan Sehat

Kemudian dikaitkan dengan isu pemutusan hubungan kerja karena perkawinan antar pekerja dalam satu perusahaan, apakah perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama termasuk ke dalam kategori peraturan lain yang berlaku untuk melarang kawin yang dimaksud Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tersebut? Tentu saja tidak, karena perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan yang kemudian menimbulkan hubungan keperdataan diantara mereka. Sehingga disini ada perbedaan konsep yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni peraturan perundangan-undangan yang mana harusnya mengikat secara umum, bukan hanya mengikat pihak tertentu saja. Maka dari itu, karena pembatasan hak untuk menikah dengan pekerja dalam satu perusahaan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka tidak ada akibat hukum yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ini.

Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya pernah mengatur mengenai hal ini. Pasal 153 ayat (1) huruf f nya menyebutkan bahwa ?Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB)?. Adalah delapan pegawai PLN yang merasa hak konstitusional nya dirugikan dengan adanya pasal ini kemudian mengajukan permohonan uji materiil yang kemudian permohonan mereka tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 inilah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa ?kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama? dalam pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pertalian darah atau ikatan perkawinan adalah takdir yang tak dapat dielakkan. Dengan adanya perkawinan, tidak ada hak orang lain yang terganggu karenanya. Pemutusan hubungan kerja karena perkawinan dengan rekan dalam satu perusahaan ini tidak sejalan dengan norma Pasal 28D? ayat (2) UUD NRI 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

MUST READ  Yuk Kenali Sistem dan Fungsi Manajemen Perusahaan!

Dengan adanya Putusan MK ini, tentu saja sesama pekerja dalam satu perusahaan diperbolehkan menikah tanpa PHK termasuk pula pekerja yang memiliki hubungan darah. Apabila klausula tentang ini tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian tersebut tidak berlaku karena sebagaimana kita ketahui bahwa sifat putusan MK adalah final dan mengikat.

Leave a Reply