Kecelakaan Azas di RKUHP, Dari Perspektif Positivisme Hukum

Positivisme hukum, merupakan salah satu aliran filsafat hukum yang mengutamakan fakta sebagai suatu patokan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Positivisme hukum tidak melihat apakah produk hukum merupakan hal yang efektif atau tidak bagi masyarakat, hanya dilandasi pada ketentuan yang telah senyata-nyatanya tertulis dalam hukum. John Austin (1790-1859) berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Dari pendapat Austin tersebut, hakikat hukum, terletak pada unsur perintah.

Sumber hukum dari aliran positivisme hukum adalah aturan-aturan tertulis, ketetapan-ketetapan, dan prinsip-prinsip yang telah ditulis dalam hukum itu sendiri. Positivisme Hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam pandangan positivis, tidak ada hukum lain, kecuali perintah penguasa. Bahkan, bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang.

Menurut John Austin “Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his auhority is supreme“. Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral, hukum merupakan hal yang memaksa sehingga jika tidak diikuti maka akan diberikan sanksi. Pendapat Austin dibantah oleh Hans Kelsen bahwa hukum yang dimaksud Austin, hanya terkooptasi di lingkup Hukum Pidana saja, padahal ada hukum perdata dan lain lain. Namun, penulis tidak ingin membahas lebih jauh agar pembaca tetap terfokus dalam konteks Hukum Pidana.

MUST READ  Refleksi 4 tahun Pembahasan RKUHP: Periode Baru, Semangat Baru Pembahasan RKUHP

Paradoks Pasal Aborsi dalam R KUHP Dalam Perspektif Positivisme Hukum

Dalam RKUHP Indonesia yang sedang dirancang oleh DPR, terdapat ketentuan pidana bagi setiap perempuan yang menggugurkan kandungannya. Dalam pasal 470 ayat 1 RKUHP menyatakan “Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Pengecualian dari ketentuan pidana tersebut diatur di pasal 472 ayat 3 yang menyatakan “Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana”. Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang diundangkan tanggal 13 Oktober 2009.

MUST READ  128 Firma Hukum Donasikan Lebih dari 5 Juta Jam Bantuan Hukum Pro Bono

Hal ini menjadi sangat membingungkan, karena jika dalam pasal 472 ayat 3 ditentukan bahwa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ketentuan tersebut merupakan undang-undang yang sudah ada sebelum RKUHP disahkan. Hal ini menjadi pertentangan, karena azas hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (Lex Posteriori Derogat Legi Priori) masih berlaku. Sedangkan jika argumentasinya, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum (Lex Specialis Derogat Legi Generali) maka azas ini akan bertabrakan dengan azas yang tadi dan akan menjadi perdebatan tidak berguna yang menghabiskan waktu. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana, maka pasal yang di dalam KUHP wajib memenuhi azas-azas hukum yang berlaku serta berprinsip pada azas Lex Certa, Lex Stricta, dan Lex Scripta.

Selain itu, di pasal 472 ayat 3 hanya membatasi 1 pekerjaan saja yang berhak untuk melakukan tindakan aborsi, yaitu Dokter. Sedangkan, untuk menggugurkan kandungan tidak hanya dokter saja yang bisa melakukan hal tersebut, ada profesi lain seperti Bidan, Pembantu Dokter dan lain-lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan Aborsi. Lalu, apakah Dokter akan bekerja sendiri dalam menggugurkan kandungan?

MUST READ  Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Pekerjanya?

Inilah salah satu kelemahan RKUHP dalam positivisme hukum. Satu kata, sangat bermakna bagi implementasi sebuah aturan pidana. Struktur kata per kata harus diperhatikan lagi dan tentu harus mengacu kepada azas-azas hukum yang berlaku.

Leave a Reply