Salah Sangka(an) Penimbun Masker

Sejak maraknya isu virus Corona, kelangkaan masker maupun hand sanitizer juga terjadi. Hal ini diakibatkan adanya dugaan penyimpanan/penimbunan masker maupun hand sanitizer oleh pihak-pihak tertentu untuk dijual dengan harga yang jauh lebih mahal.

Mananggapi isu tersebut, baik Pemerintah, Kepolisian, Lembaga dan pihak lainnya menyatakan bahwa pelaku penyimpanan/penimbunan masker dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan/atau denda 50 miliar Rupiah karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menyebutkan: Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

Dan atas pelanggaran pasal tersebut sanksinya 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal 50 miliar Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 107.

Apakah penerapan pasal dalam UU Perdagangan serta sanksi pidana tersebut sudah tepat?

Sesuai dengan asas hukum yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Maka merujuk kepada pasal 29 UU Perdagangan kategori barang terdiri dari 2 jenis, yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana jenis jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

MUST READ  Alasan No 6 Harus Hati - Hati

Jika mengacu Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Jenis Barang Kebutuhan Pokok dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a yaitu: Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah), Barang Kebutuhan Pokok hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).

Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Jenis Barang Penting dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu: Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan

Dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden tersebut tidak ditemukan masker maupun hand sanitizer sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpan/penimbun masker dan hand sanitizer yang sanksi pidananya penjara 5 tahun dan/atau denda 50 miliar Rupiah tidak tepat digunakan.

MUST READ  Susi, Sang Ratu Pantai Selatan

Lalu bagaimana jalan keluarnya untuk menjerat penyimpan/penimbun masker dan hand sanitizer?

Salah satu asas hukum penting adalah “Hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh mengangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas.”

Karena itu walaupun masker, hand sanitizer, maupun barang barang lain yang dikategorikan penting pada saat wabah virus Corona tidak terdapat dalam Peraturan Presiden namun tetap harus dianggap sebagai barang penting yang tidak boleh disimpan atau ditimbun.

Jalan keluar lainnya adalah Presiden dalam situasi dan kondisi tertentu seperti dalam hal menghadapai wabah virus Corona dapat menetapkan masker dan hand sanitizer maupun barang lain yang terkait virus Corona sebagai Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting dengan mengacu kepada:

Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang menyebutkan: Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait.

Penegak Hukum sebaiknya tidak hanya berpaku pada penafsiran gramatikal dan tidak salah menerapkan hukum pada penyimpanan/penimbunan masker dan hand sanitizer karena tindakan penyimpanan/penimbunan masker disaat wabah virus Corona merupakan tindakan tidak etis, melanggar hak azasi konsumen untuk menjaga kesehatannya dan juga tindakan penyimpanan/penimbunan tersebut sudah menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan masyarakat luas.

Leave a Reply