#TubirIntim Episode 6: Hukum Darurat dan Penegakan Hukum Pidana

Saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia telah memasuki darurat kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 dan Penetapan bencana non alam Covid 19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020.

Kedua produk hukum ini sebenarnya menetapkan status darurat baik dalam rangka darurat kesehatan masyarakat ataupun keadaan darurat bencana nasional yang tujuannya untuk mengurangi penyebaran Covid 19 di Indonesia.

Namun meski ditetapkan sebagai keadaan darurat, kemungkinan pembelakuan darurat sipil yang diatur dalam Perpu No 23 Tahun 1959 masih terbuka. Kemungkinan ini terlihat dari berbagai narasi yang muncul dari para pejabat pemerintah di berbagai kesempatan.

Dalam praktik, meski tidak ada darurat sipil, kepolisian melakukan berbagai tindakan hukum yang diklaim untuk menekan penyebaran Covid – 19. Maklumat Kapolri dan 5 Telegram Kapolri, menurut Kombes Pol Asep Adi Saputra (Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri), dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Kelima surat tersebut dikhususkan untuk penyidik di unit reserse kriminal (reskrim) yang nantinya akan melakukan penindakan hukum selama masa penanganan Covid-19.

ICJR sendiri menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 malah dijadikan momentum oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kebebasan berpendapat warga negara melalui jeratan pasal-pasal UU ITE dan KUHP.

Nah untuk membahas soal hukum darurat dan penegakkan hukum pidana, bahasan.id akan mengadakan #tubirintim dengan

Pembahas: Fachrizal Afandi,

Saksikan pada Jumat, 17 April 2020, mulai pukul 16.15 s/d selesai

Untuk ikut berpartisipasi, silahkan isi kolom komentar dibawah ini

3 Replies to “#TubirIntim Episode 6: Hukum Darurat dan Penegakan Hukum Pidana”

Leave a Reply