Tentang Pengakuan dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengakuan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, bukan penentu agar dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ada bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk. Tidak perlu tegang dan menjadikan pengakuan sebagai target kerja. Hal semacam ini berbahaya dan dapat membuat para penegak hukum, terutama para penyelidik dan penyidik terpeleset dan melanggar hak-hak warga negara ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Hal yang sama berlaku bagi Penuntut Umum dan Hakim. Tidak perlu jengkel menghadapi tersangka atau terdakwa yang tidak mengakui tuduhan yang diarahkan kepadanya, sekalipun ada banyak bukti yang mengungkapkan fakta sebaliknya. Tidak perlu mengancam seorang tersangka atau terdakwa karena tidak mengatakan atau mengakui sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan atau selaras dengan bukti-bukti lainnya. Bahkan tidak ada jaminan bahwa pengakuan seorang terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan, adalah kebenaran. Karena itu, kadangkala ada kejanggalan-kejanggalan dari bukti-bukti yang menimbulkan keragu-raguan bagi Penuntut Umum dan Hakim.

MUST READ  Hak Advokat dan Demokrasi Milenial

Metodologi sudah diberikan, hukum acara yang digunakan juga sama. Penyidik harus fokus melaksanakan tugasnya mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan seorang tersangka. Jangan dibalik, menetapkan tersangka dulu baru mengumpulkan bukti. Jika merasa tidak cukup bukti dan kasus masih gelap, jangan memaksanakan diri. Penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

Penuntut Umum harus fokus memperhatikan hasil penyidikan, sekalipun sudah lengkap namun jika belum memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan maka penuntutan dapat dihentikan.

Hakim juga demikian, jika selama proses persidangan Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya, berhasil membuktikan kebenaran perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan kesalahannya, maka hakim akan memutuskan dia bersalah. Sebaliknya, jika ternyata buktinya tidak cukup, lemah sehingga Hakim tidak yakin, atau karena bukti yang diajukan oleh Terdakwa ternyata bisa menggoyahkan pembuktian Penuntut Umum, atau ternyata perbuatannya bukan tindak pidana, maka terdakwa ini akan dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum. Biarkan putusan yang bercerita soal itu. Tidak perlu mengubah peran menjadi Penuntut Umum atau Penasihat Hukum.

MUST READ  Catat! Ini Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator dalam Hukum Acara Pidana

Kita tenang-tenang sajalah dalam melakukan penerapan hukum pidana.

Yang terakhir, supaya keadilannya bisa dirasakan, selain kita berpegang teguh pada metodologi yang diberikan hukum acara pidana, kita juga harus memastikan prosesnya bersih dari korupsi.