Tentang Pencucian Uang

Zaman sekarang, banyak orang yang tidak peduli lagi bagaimana caranya mencari uang. Yang penting dapat uang, lalu dipakai untuk memenuhi kebutuhan, sekalipun diperoleh dari hasil kejahatan (korupsi, penipuan, jual beli narkotika, penggelapan pajak, dll). Sebagian orang tidak menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, tapi juga untuk hura-hura. Istilah orang-orang, “uang setan habis dimakan iblis”

Uang atau harta yang diperoleh dari hasil kejahatan ini, jika dalam jumlah besar dan diperoleh secara terorganisir, maka harus ‘dicuci’ dulu supaya tidak mencurigakan. Cara yang paling mudah biasanya dengan cara menempatkan dalam kekuasaan orang lain, tapi masih ada hubungan dekat, seperti orang tua, anak, cucu, selingkuhan, dsb. Atau yang lebih rumit, dimasukkan ke dalam sistem perbankkan entah di dalam negeri atau lintas negara, lembaga keuangan, investasi, atau diputar melalui jaringan perusahaan, dengan berbagai cara. Aktivitas pencucian uang di seluruh dunia, diperkirakan mencapai 1 triliun dolar Amerika setiap tahunnya.

Yang ingin saya bahas kali ini adalah bagaimana mencegah agar diri sendiri tidak terlibat dan terjerat hukum pemberantasan pencucian uang, terutama bagi yang menerima. Kalau yang ‘mencuci’, sudah jelas tahu kalau uangnya hasil kejahatan. Kalau mengaku tidak tahu, setelah mati bisa-bisa lubang kuburnya kebanjiran air bilasan cucian.

Salah satu perbuatan yang dilarang adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (korupsi, penipuan, penyuapan, perjudian dsb. Ada di pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010). Kalau melanggar aturan ini, bisa dihukum penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Soal istilah “yang diketahui atau patut diduga” dalam pasal itu, hingga sekarang masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, apakah harus diperlakukan sebagai delik sengaja atau lalai (pro parte dolus pro parte culpa) atau kesengajaan yang diperlunak karena tidak mencurigai padahal wajib untuk curiga atau menduga-duga?

  1. Kembali ke soal bagaimana cara menduga-duga apakah harta, entah berupa uang, barang atau lainnya itu, yang dititipkan, dihibahkan, dsb kepada kita, mungkin dari hasil kejahatan?
    Kalau harta itu dari orang yang sangat dekat dengan kita, misalkan orang tua atau anak, maka cara yang paling mudah adalah mencari tahu penghasilan resminya. Gajinya berapa? Bonusnya tiap bulan atau tiap tahun berapa? Apakah dia punya pekerjaan tambahan? Bisa jadi diam-diam dia jadi spekulan saham, makelar properti dsb. Kalau tidak, dan dia hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan pokoknya saja, maka perkirakanlah, apakah harta yang dititipkan itu jumlah atau nilainya wajar jika dibandingkan dengan penghasilan setelah dikurangi perkiraan pengeluarannya?. Kalau tidak, pertanyakan. Pertanyakan juga mengapa harus dititipkan, tidak disimpan sendiri saja? Kalau yang bersangkutan marah atau tersinggung ketika ditanya begitu, maka kecurigaan kita seharusnya makin kuat. Tolak saja secara halus. Kalau tidak berani menolak karena takut bertengkar, maka pikul saja resiko sewaktu waktu dipanggil polisi atau jaksa, ditahan, lalu masuk penjara.
  2. Kalau kita dititipi harta dari orang yang tidak kita kenal baik. Maka caranya sama seperti nomor 1. Cari tahu latar belakangnya dan mengapa sampai menitipkan? Bila alasan menitipkannya tidak masuk akal atau jelas untuk menghindari pajak atau pelaporan harta kekayaan, dll, maka langsung tolak saja. Menolak permintaan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita sepertinya lebih mudah.
  3. Yang agak sulit adalah kalau kita menerima pembayaran, sumbangan, atau menggunakan. Kalau kita punya usaha jual beli mobil. Bagaimana caranya menduga bahwa konsumen membeli mobil menggunakan uang hasil kejahatan? Cara pertama dan kedua bisa dipakai. Pakai prinsip kehati-hatian. Jika bertransaksi maka harus mensyaratkan KTP sehingga kita bisa tahu pekerjaan yang berangkutan. Jika profilnya dibandingkan dengan harga mobil yang dia beli terlalu jauh, maka kita patut curiga. Buat juga semacam blangko pernyataan, yang menerangkan bahwa uang yang dipakai bukan merupakan uang hasil kejahatan. Kemudian wajibkan menggunakan pembayaran dengan cara transfer sehingga transaksi itu tercatat dalam sistem perbankkan. Bagi badan usaha tertentu memang ada kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau wajib melaporkan transaksi senilai tertentu. Setidaknya kita sudah berhati-hati.
MUST READ  Memahami Penentuan Status Bencana

Soal menerima sumbangan. Nah, ini agak repot juga. Tapi bukan tidak mungkin kita membuat sistem pencegahan. Memang untuk sebagian orang, akan berpotensi menimbulkan ketersinggungan. Misalnya, kita sebagai pengurus yayasan anak dengan kebutuhan khusus. Menerima sumbangan dari pejabat, pengusaha atau orang yang latar belakangnya tidak kita ketahui persis. Bagaimana cara memperkirakan apakah uang itu hasil dari kejahatan atau tidak? Barangkali dari jumlahnya saja diperhatikan. Jika dia penyelenggara negara, tapi menyumbang dengan nilai yang sangat besar, jauh melebihi dari penghasilannya jika dikumpulkan selama bertahun-tahun tahun, maka perlu dicurigai.

Apa mungkin ada orang yang menyumbangkan uang sedemikian banyaknya, padahal dia mendapatkannya dari cara yang tidak benar? Mungkin saja. Itu namanya membuang dosa. Dia tidak berani menolak pemberian, tapi tidak mau menikmatinya. Orang tipe begini ini agak jahat juga sebenarnya. Kok dia tega memberikan “barang rusak” kepada orang lain. Ya, kan? Atau barangkali orang-orang seperti itu ingin dipuji puji sebagai orang dermawan, tapi tidak mau mendermakan hartanya yang bersih. Itu bukan dermawan, tapi pelit. Sudah pelit, nyusahin orang pula.

MUST READ  Perbedaan Mitigasi Bencana dengan Tanggap Darurat Bencana

Di bawah ini saya kutipkan pasal-pasal di undang-undang pemberantasan pencucian uang yang berisi sebagian larangan-larangan yang terkait. Sekadar referensi.

(Pasal 3) Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(Pasal 4) Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

MUST READ  Tuan Presiden, Rumus Korupsi itu Sederhana

(Pasal 5 )
(1)Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Semoga bermanfaat.

Leave a Reply