Sadar Hukum

Saya lebih senang menggunakan istilah sadar hukum dibandingkan dengan taat hukum, untuk mengungkapkan harapan bagi masyarakat awam terkait kemampuan dirinya dalam berhukum. Karena itu, kegiatan yang hingga kini masih dilaksanakan yakni Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), menurut saya namanya bagus. Hanya saja, semoga yang difokuskan bukan sekadar menghapal nama aturan, nomor dan tahunnya, bunyi pasal-pasal dan ketaatan kepada isinya.

Istilah taat terasa terlalu memaksa, hanya satu arah dan tidak memunculkan celah-celah untuk menginterupsi atau mengkritik. Asumsinya adalah, hukum yang dibuat oleh pihak-pihak yang diberikan wewenang, tidak selalu benar. Entah cara membuatnya atau substansinya. Karena itu, harus diberikan jalan untuk membahas, mendiskusikan, memperbaiki dan sebagainya.

Kenapa masyarakat harus repot repot memahami hal seperti ini? Karena, hukum yang dibuat oleh sekelompok kecil orang yang diberikan kewenangan untuk itu, isinya bukan hanya mengatur tentang urusan tetek bengek kantor tempat mereka bekerja, yang barangkali secara langsung tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Tetapi juga mengatur banyak hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Bisa menyangkut harta benda kita misalnya berapa besar pajak yang harus kita bayar tiap tahun dan apa saja jenisnya? Mengatur ketertiban umum seperti, seberapa keras kita bisa mengeluarkan suara di malam hari saat kebanyakan orang sudah tidur?,Atau mengatur urusan pribadi seperti bagaimana caranya kawin, apa saja syaratnya? Apa hukuman yang bisa kita terima kalau mencuri atau menganiaya orang lain? Apakah ada aturannya membuat polisi tidur (markah kejut)? Bolehkah anak berumur 5 tahun menandatangani perjanjian ? Dan masih banyak lagi

MUST READ  Komunitas Advokat: RUU Hukum Pidana Melemahkan Profesi Advokat

Termasuk juga tindakan-tindakan para aparatur negara di bidang penegakan hukum, mulai polisi, jaksa, hakim. Semuanya adalah hukum. Dan di dalamnya ada mekanisme yang membuat masyarakat yang berhadapan dengannya bisa melakukan koreksi.

Jika masyarakat diminta untuk menghormati putusan hakim, maka itu adalah anjuran yang benar. Tetapi bukan berarti pihak-pihak yang berperkara tidak boleh mempersoalkan apa-apa yang dia anggap tidak benar dalam putusan itu. Bisa saja ada argumentasi hakim yang dianggap tidak benar. Misalnya, ketika menyimpulkan bahwa seorang Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan, fakta hukum yang mendasarinya tidak digali menggunakan metodologi hukum pembuktian yang benar sesuai yang diatur dalam hukum acara. Karena itulah, ada putusan hakim tingkat pertama yang dibatalkan di tingkat banding. Begitu juga jika ada kesalahan penerapan hukum untuk suatu peristiwa hukum tertentu, putusannya akan dibatalkan di tingkat kasasi. Jadi hakimnya salah? Iya, salah. Karena itu dikoreksi. Dan ternyata masih ada lagi upaya hukum lain, yakni peninjauan kembali, untuk mempersoalkan putusan hakim di tingkat kasasi itu. Diatur juga apa-apa yang bisa dijadikan alasan mengajukan upaya itu. Sebaliknya, jika putusan di tingkat pertama sudah dianggap benar, tidak perlu lagi mengajukan upaya hukum. Putusan yang seperti ini banyak sekali.

MUST READ  Cek Baik-baik Produk Yang Ingin Anda Beli

Contoh lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada yang isinya tidak benar. Karena itulah ada pasal undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi karena bertentangan UUD, tentunya setelah dilakukan pengujian. Ada juga pasal peraturan di bawah undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat untuk urusan kepegawaian bagi aparatur negara tertentu, misalnya, biasanya ada klausul bahwa jika ada kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki. Jadi kesalahan itu bisa terjadi dan bisa diperbaiki.

Jadi kesadaran hukum model seperti inilah yang harus dibangun di berbagai bidang hukum. Memang tidak perlu terlalu detail, karena setiap orang tentu punya keterbatasan minat untuk mendalami sesuatu di luar bidang yang digelutinya sehari-hari. Tapi setidaknya prinsip-prinsip penting, yang merupakan hak dan kewajiban dasar dalam berhukum, perlu diketahui dan disadari.

Terakhir, yang paling penting menurut saya, adalah, ketika berusaha membangun kesadaran hukum masyarakat, maka aparatur negara yang membuat hukum, menerapkan hukum, juga harus konsekwen dalam menjalankan tugasnya. Tidak boleh melalaikan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Harus adil, jujur, tidak boleh melakukan diskriminasi. Jika hukum tertentu dinyatakan berlaku untuk semua warga negara, maka berlakukanlah secara nyata kepada semuanya. Jika seseorang harus mendapat keringanan karena telah melakukan sesuatu berdasarkan hukum, maka berikan juga kepada orang lain yang telah melakukan hal yang sama. Jika bawahan dihukum karena tidak disiplin, apalagi atasannya, harus dihukum lebih berat, bukan sebaliknya. Begitu seterusnya hingga pelanggaran-pelanggaran yang lebih serius. Pendeknya, berikanlah contoh.

MUST READ  Advokat Sarankan Partai Politik Tempatkan Anggota DPR Sesuai Keahlian

Masa depan peradaban hukum kita sangat ditentukan dari apa yang kita telah dan sedang kita lakukan sekarang.

Leave a Reply