Covid19: Acid Test, Demokrasi dan HAM Indonesia

Indeed, it is tempting in this situation to equate strong leadership with autocracy and absence of human rights considerations. Banyak yang melihat Cina, Singapura sebagai contoh. Dimana salah satu negara ‘demokrasi’ terbesar, Amerika Serikat (AS), dipimpin oleh Trump. Tapi juga jangan lupa melihat Selandia Baru dan Kanada.

Dalam krisis, memang Hak Asasi Manusia (HAM) bisa dibatasi. Akan tetapi pembatasannya harus menggunakan syarat-syarat yang ditentukan hukum HAM Internasional, termasuk medeklarasikan keadaan darurat bila perlu. Justru ketiadaan respon (seperti pada awal wabah di Indonesia), atau tiadanya respon yang efektif adalah pelanggaran HAM-tepatnya hak Ekosob- tersendiri. Dan ingat, pada awal pandemi merebak hak kebebasan berekspresi dokter di Wuhan malah ditekan pemerintah ketika mau mengingatkan warga sedang ada wabah.

Kita tidak bisa tahu, kalau saja tidak dibungkam apakah langkah pencegahan pandemi dunia akan lebih baik? Tapi baik Cina dan AS, raksasa komunis dan demokrasi, sama-sama saling mengkambinghitamkan satu sama lain (Padahal yang lebih penting saat ini adalah leadership global). Di lain pihak, Singapura dan Selandia Baru, yang kualitas demokrasi dan rekam jejak hak sipolnya sangat berbeda, sama-sama bagus langkahnya dalam menghadapi pandemi sejauh ini. Korea Selatan pun demikian, jadi memang sangat tergantung pada kualitas sistem dan para pemimpin dan elitnya.

Demokrasi adalah sistem yang paling mungkin menjamin HAM, tapi tidak semua demokrasi itu “asli”. Keasliannya akan teruji di masa krisis seperti ini. Apakah memang dari dan untuk rakyat? Ataukah dari rakyat dan untuk elit?

Di Indonesia, saling rebut panggung dan lempar kesalahan antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda), ketiadaan kebijakan tegas tentang kumpul-kumpul publik yang non-esensial dan ketiadaan definisi yang esensial itu apa, ketiadaan jaminan sosial untuk pekerja lepas dan bisnis kecil yang perlu karantina dan agar mereka mampu menanggung dampak ekosob social distancing itu melanggar HAM, menandakan kualitas demokrasi kita KW dan juga menggerus kepercayaan publik. Padahal kepercayaan ini sangat esensial apalagi saat sumber daya terbatas. Iran adalah contoh sumber daya kecil dan no public trust.

Mungkin lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM bisa menelurkan kertas kebijakan dari contoh-contoh terbaik dari negara-negara lain, tentang bentuk pembatasan HAM yang baik dalam era COVID19 yang sesuai standar HAM internasional dan terutama juga kebijakan mitigasi dampak hak ekosob dari social distancing kepada kaum rentan. Misalnya, kebijakan mem-BKO(Bawah Kendali Operasi)-kan rumah sakit swasta yang fasilitasnya bagus untuk kasus Corona, mengcover atau memfreeze cicilan hutang dan sewa rumah untuk kelas sosial tertentu, memperluas tes, mengerahkan Polri dan TNI untuk memastikan di publik orang berdiri dengan jarak 1 meter antar satu sama lain dan mengantar makanan bagi kaum rentan yang harus mengkarantina diri sendiri, tes massal yang diikuti kebijakan karantina yang tegas, dan lain sebagainya. Dan tentunya kisi-kisi bagaimana membatasi HAM sesuai standar internasional, agar jangan kebablasan.

Pemerintah perlu merebut kepercayaan publik yang sudah tergerus kegagapannya di awal. Tanpa ketegasan pemerintah dan kebijakan yang komprehensif yang menyatukan pemerintah pusat dan pemda, kita akan kehilangan banyak dalam krisis ini, bahkan mungkin the hard won democracy we have now.

Leave a Reply