COVID 19: Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Terhadap Tahanan dan Narapidana?

Covid 19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global, karena virus ini terus menyebar cepat hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Hingga 23 Maret 2020, tercatat 342.407 kasus di 192 negara dengan sejumlah 99.041 orang dinyatakan sembuh. Di Indonesia sendiri, hingga 23 Maret 2020 tercatat 579 kasus dengan korban yang meninggal sebanyak 49 orang, dengan jumlah yang sembuh mencapai 30 pasien.

Penetapan Covid 19 sebagai pandemi global telah memaksa sejumlah Negara menyatakan karantina. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia juga mengeluarkan himbauan agar warganya untuk tetap berada di rumah sampai wabah Covid 19 ini dapat diatasi.

Namun, pembatasan jarak ini agak sulit dilakukan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Setidaknya di Colombia tercatat ada kerusuhan akibat merebaknya Wabah Covid 19 di Penjara. Para penghuni penjara di Colombia melakukan protes pada hari minggu terkait dengan overcrowding dan standar layanan kesehatan yang rendah bagi para penghuni penjara. Kerusuhan di penjara Colombia ini membawa korban meninggal 23 orang.

Lalu bagaimana di Indonesia? ICJR sempat melayangkan peringatan terhadap pemerintah terkait penanganan COVID 19 di Rutan dan Lapas. Dengan angka overcrowding pada 7 Maret 2020 mencapai 104%, ICJR meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para penghuni Rutan dan Lapas yang interaksi di dalamnya dengan ruang yang terbatas, meningkatkan kerentanan akan penularan penyakit COVID 19. Koalisi Pemantau Peradilan juga mendesakkan agar melepaskan sebagian tahanan dan segera memproses hak – hak asimilasi dari narapidana yang telah memenuhi syarat.

Dirjend Pemasyarakatan lalu menjawab desakan tersebut dengan memberlakukan langkah – langkah pencegahan seperti sosialisasi, penyemprotan disinfektan, penyediaaan sarana-sarana deteksi (pengukur suhu tubuh), penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer termasuk meniadakan kunjungan keluarga bagi penghuni Lapas, Rutan dan LPKA.

Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah terutama untuk mengurangi tekanan terhadap kemungkinan merebaknya virus COVID 19 di Rutan dan Lapas

Peran Jaksa Agung dan Dasar Hukum yang terkait

Pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”

Pasal 140 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Dengan dua dasar hukum ini, Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan perkara – perkara pidana terutama perkara – perkara pidana yang tidak menyangkut kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, korupsi, dan kejahatan serius lainnya. Kejaksaan Agung dapat mempertimbangkan untuk menghentikan perkara pencandu narkotika, perkara pidana yang kerugiannya kurang dari Rp. 2.500.000 atau perkara pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 7 tahun penjara.

Tentu saja, untuk menggunakan kewenangan ini Jaksa Agung beserta aparatnya harus menerapkan kehati – hatian yang dapat dibentuk dengan membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi terhadap status tahanan ataupun orang – orang yang sedang menjalani pemeriksaan pidana.

Peran Presiden dan Dasar Hukum yang mengaturnya

Pasal 14 UUD 1945 mengatur bahwa (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; dan (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam kasus COVID 19, Presiden bisa mempertimbangkan pemberian Grasi untuk para narapidana dan Abolisi untuk para tahanan atau orang – orang yangs sedang menunggu atau menjalani persidangan.

Ketentuan soal Grasi diatur dalam UU No 22 Tahun 2002 jo UU No 5 Tahun 2010 dimana dinyatakan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden (Pasal 1 angka (1) UU Grasi) dan terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden (Pasal 2 ayat (1) UU Grasi)

Ketentuan soal Abolisi diatur dalam UU Darurat No 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dimana dinyatakan bahwa Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.

Tentu saja, Presiden dengan para pembantunya harus menetapkan keputusan ini dengan hati – hati dengan membuat kategorisasi orang – orang yang berhak mendapatkan grasi dan abolisi. Setidaknya ini dapat diberikan kepada orang – orang yang tidak terlibat kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, korupsi, terorisme, ancaman pidana atau menjalani pidana kurang dari 5 tahun, pecandu narkotika, dan kategori lain yang bisa dipertimbangkan seperti nilai kerugian dibawah 2,5 juta rupiah

Instrumen lain yang dapat digunakan

Selain itu ada instrument lain yang dapat digunakan, seperti memperketat dan menimbang dengan baik syarat penahanan dan mempertimbangkan model penahanan rumah dan kota untuk mengatasi kemungkinan terjadinya outbreak COVID 19 di Rutan dan Lapas

Advokat | Criminal Defense Litigator | Contitutional Lawyer

Leave a Reply