Wejangan Hans Kelsen sebelumnya menunjukkan bahwa sistem norma merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara berjenjang dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelsen menggambarkan struktur…
View More Omnibus Law Cipta Kerja: Selamat Tinggal Hans Kelsen! (Bagian Akhir)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law terkait investasi dan ketenagakerjaan akhirnya diserahkan ke DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2020. Penyerahan ini sekaligus mengubah nama resmi…
View More Omnibus Law Cipta Kerja: Selamat Tinggal Hans Kelsen! (Bagian Awal)
Masih hangat dalam berbagai pemberitaan dan diskusi hukum, kasus yang dialami oleh Kakek Sarimin (68 tahun), yang baru saja dihukum penjara selama 2 bulan karena…
View More Buruh Vs. Korporasi: Apa Peran Negara?
Mengenai Draft RUU Omnibus Law yang sampai saat ini belum diserahkan ke DPR RI maka Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia melalui Asep Dedi bersama –…
View More Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia Desak Pemerintah Buka Akses Publik Terhadap Rancangan Omnibus Law
Kemarin ada seorang rekan yang nanya, apa sih kelebihan PKPA yang diselenggarakan oleh ICJR? Gue sambil tersenyum bilang “kalau gue bilang harganya paling terjangkau se…
View More PKPA: Kalau Gue Bilang Harganya Paling Terjangkau, Loe Pasti Bosan
Era reformasi membawa angin segar bagi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. salah satu angin segar itu adalah keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dibentuk khusus untuk…
View More PHI, Arena Tanding Favorit Pengusaha dan Buruh
Sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia adalah sejarah tarik ulur dua kutub kepentingan, pengusaha dan buruh atau tenaga kerja. Selamanya, kedua kutub ini tidak mungkin sejalan karena…
View More Hukum Ketenagakerjaan, Tarik Ulur Dua Kutub Kepentingan
Hak asasi manusia (HAM) selalu identik dengan kekuasaan negara. Selama ini, pemahaman masyarakat awam, HAM hanya soal relasi antara negara dan warga negara (rakyat). Pemahaman…
View More Bukan Hanya Negara, Korporasi juga Wajib Lindungi HAM
Isu revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) memang sedang hangat. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 (RUU Ketenagakerjaan)…
View More 8 Hal Penting dalam Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan
Pemerintah memiliki wewenang untuk memblokir bagian dari media sosial apabila dinamika di dalamnya dianggap mengancam keutuhan negara. Adapun wewenang tersebut berasal dari Undang-undang. Pasal 23…
View More Urgensi Pengaturan Platform Media Sosial