BUMN dan Permasalahannya

Negara mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk cabang-cabang produksi yang penting didalam konstitusi, dengan tujuan agar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi dari pengaturan tersebut adalah dengan terbentuknya BUMN sebagai badan usaha milik negara yang sebagian sahamnya adalah milik negara. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan bentuk kepemilikan sahamnya, di Indonesia BUMN dapat berbentuk Persero dan Perusahaan umum (Perum) yang dibedakan berdasarkan bentuk sahamnya. Sedangkan jika dilihat dari bidang usahanya, sangat beragam nama BUMN di Indonesia, mulai dari bidang perhotelan, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan gas, uap, listrik dan air.

Namun yang banyak dibersinggungan dengan aktifitas masyarakat secara langsung adalah BUMN yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya air, listrik dan energi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hajat hidup masyarakat berangkat dari ketersediaan sumber-sumber tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Beragam bentuk BUMN di Indonesia tak terlepas dari tujuan globalnya untuk mencari keuntungan, sebagaimana badan usaha lainnya baik privat maupun milik negara. Dengan adanya tujuan mengejar keuntungan tersebut sebagai motif ekonomi badan usaha pada umumnya, maka fungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sering terabaikan.

Betapa tidak? Badan usaha apapun bentuknya tentu saja akan berhitung mengenai modal produksi dan orientasi keuntungan yang menjadi ranah internal perusahaan tersebut dengan negara tanpa masyarakat sering mengetahui standar capaian maksimal dari keuntungan BUMN.

Padahal seharusnya sebagai pihak yang berkepentingan, masyarakat berhak untuk mengakses informasi atas penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMN. Bentuk laporan keuangan yang sering dipublikasikan adalah hanya gambaran umum untuk sekedar memenuhi kewajibannya, bahkan terkadang terbaca sebagai kerugian. Sehingga timbul pertanyaan apakah itu logis secara ekonomis, mengingat peran masyarakat cukup besar dalam menyumbang penerimaan negara baik berbentuk pajak maupun bukan pajak.

Sebagai contoh dalam postur anggaran APBN 2018 terdapat defisit anggaran sebesar 325,9 Trilyun atas belanja negara yang surplus 2.220,7 Triliyun. Kemudian dilihat dari laporan masing-masing BUMN dari GARUDA INDONESIA misalnya terdapat kisruh yang terberitakan sampai kenegara luar tentang kejanggalannya atas laba bersih sebesar sekitar 807US$ dibanding kerugian tahun sebelumnya sebesar 216,58 juta US$.

Membandingkan dengan visi Indonesia 2024 yang 2 diantaranya adalah adanya reformasi birokrasi dan APBN yang fokus dan tepat sasaran untuk memberi manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka sudah sepantasnya jika BUMN terus berbenah bukan sebaliknya.

Upaya adanya privatisasi bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan BUMN yang mengelola cabang produksi yang sangat penting untuk kebutuhan masyarakat hendaknya berbenah diri untuk tidak beroritentasi pada cara kerja lama yang mengandalkan sistem mekanik dan prosedural tanpa melibatkan inisiatif untuk mengatasi segala permasalahan yang ada teruma dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contohnya saja kinerja PLN dan PERUM JASA TIRTA yang mengelola listrik dan air. Betapa masyarakat luas sangat membutukan prasarana berbahan dasar listrik dan air dalam melakukan segala aktifitas. Dan betapa meruginya masyarakat atas ketidak lancar penyaluran sumber daya tersebut yang diakibatkan ketiadaan tata kelola kondisi darurat pengelola BUMN terhadap potensi masalah yang timbul.

Apabila hal ini tidak direformasi baik SDM maupun sistem kerja yang akan menerima dampak buruk tentu saja masyarakat secara umum, dan pada akhirnya negara akan tertinggal serta tidak produktif dibanding negara lain. Kita pernah mendengar betapa negara lain sangat tegas menindak adanya kelemahan kinerja BUMN nya ketika tidak mampu melayani masyarakatnya dengan baik, bahkan para pengurusnya pun rela melepaskan jabatannya sebagai bentuk penyelesalan atas kerugian.

Tak hanya kerugian materiil yang mungkin timbul tetapi dapat menimbulkan bahaya dan mengancam penggunanya. Sebagai bentuk pertanggung jawaban negara pun harus memikirkan kompensasi kepada masyarakat atas kerugian akibat penggunaan sumber daya yang dikelola oleh negara. Kompensasi tersebut dapat berupa ganti kerugian materiil ataupun bentuk pertanggung jawaban lainnya yang dapat dituangkan dalam regulasi secara tegas dan jelas.

Intan Nur Rahmawanti SH.,MH.CPL.CTA. adalah Advokat dan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta

5 Replies to “BUMN dan Permasalahannya”

  1. Pak jaya memiliki uang Rp20 juta , ingin mendirikan perusahaan sedangkan pak jaya belum memiliki pengertian pengalaman dalam perusahaan,untuk mewujudkankan cita” pak jaya langkah y harus ditempuh adalah memilih badan usaha,bantu pak jaya dengan: a.pilihan badan usaha y tepat
    b.apa keuntungan dan kerugian memiliki badan usaha tersebut
    c.seandai nya ada perselisihan dengan mitranya apa yg harus di lakukan oleh pak jaya

  2. Jelaskan permasalahan strategis pengelolaan BUMN dari sisi Pemerintah selaku Pemegang Saham maupun Regulator

  3. Pak jaya memiliki uang Rp20 juta , ingin mendirikan perusahaan sedangkan pak jaya belum memiliki pengertian pengalaman dalam perusahaan,untuk mewujudkankan cita” pak jaya langkah y harus ditempuh adalah memilih badan usaha,bantu pak jaya dengan: a.pilihan badan usaha y tepat
    b.apa keuntungan dan kerugian memiliki badan usaha tersebut
    c.seandai nya ada perselisihan dengan mitranya apa yg harus di lakukan oleh pak jaya

Leave a Reply