Tentang Keterangan Ahli Hukum

Kalau praktisi hukum di tradisi common law dan civil law di negara maju melihat sidang MK kita kemarin, mungkin mereka agak kaget. Bukan soal salah benarnya, namun lebih kepada perbedaan kebiasaan dan aturan.

Sepengetahuan saya, dalam tradisi berhukum negara maju tadi, penyampaian keterangan ahli oleh seorang ahli hukum (akademisi/profesor hukum, peneliti hukum/legal scholar, lawyers) di muka persidangan merupakan hal yang sangat langka bahkan cenderung terlarang. Saya memang belum cek ke Pengadilan Konstitusi seperti MK ini di beberapa negara lain, tapi paling tidak dalam peradilan umum (perdata dan pidana).

Hukum acara dan tradisi putusan pengadilan umum mereka memang membatasi bahwa seorang ahli hukum harus didiskualifikasi ketika menyampaikan keterangan ahli. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu, seperti malpraktik hukum (pengacara/advokat), keterlibatan hukum asing dan terkait paten. Dalam pengecualian tersebut pun, syarat yang sangat ketat diberikan kepada ahli agar dapat menyampaikan keterangan. Meskipun tidak pernah ada jaminan, kalau pengadilan bawahan memberikan persetujuan, pengadilan yang lebih tinggi sepakat juga untuk memperbolehkan penggunaan keterangan ahli hukum tersebut.

Bukan karena sang akademisi tersebut kurang pandai, malah bisa jadi sangat pandai. Namun lebih karena hakim dianggap tahu akan hukumnya. Tidak boleh seorang pun, termasuk seorang ahli hukum yang dihadirkan para pihak, memberikan penafsiran atau interpretasi apalagi kesimpulan terhadap hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kasus tersebut.

Apabila seorang hakim dianggap kurang mengetahui hukum yang berlaku, ia dapat memerintahkan para asistennya untuk melakukan telaah lebih lanjut. Kalau hakim ingin mendapat argumentasi tambahan, dia dapat meminta para pihak untuk menyampaikannya.

Di Amerika, sependek literatur yang pernah saya baca, ahli yang paling banyak dihadirkan bukanlah ahli hukum (karena memang sangat terbatas), melainkan ahli yang berkaitan dengan bidang medis, teknik dan ekonomi.

Di Indonesia, saya kurang tahu pastinya sejak kapan. Sepertinya penggunaan ahli hukum oleh para pihak yang berperkara sudah berlangsung cukup lama. Penggunaan ahli hukum yang dihadirkan para pihak yang berperkara sudah menjadi semacam kebiasaan. Kerap kita melihat akademisi, mantan-mantan dosen kita, wara-wiri di persidangan memberikan keterangan ahli.

MUST READ  Saya, Kebodohan Saya dan B.J. Habibie

Memang dalam beberapa kasus, penggunaan ahli hukum oleh para pihak ditolak oleh Majelis Hakim, dengan berbagai pertimbangan. Sering kali malah soal formalitas, karena ahli yang dihadirkan para pihak misalnya tidak membawa surat ijin dari kampus, apabila ia seorang akademisi. Bukan substansi soal keahlian. Ringkasnya, belum pernah ada batasan atau parameter yang terukur.

Patut diketahui, keterangan ahli memang merupakan salah satu alat bukti di peradilan umum Indonesia (pidana maupun perdata). Namun khusus untuk ahli hukum, sesungguhnya domain keterangan yang akan disampaikannya sebenarnya sudah menjadi wilayah pengetahuan hakim. Itulah kenapa seharusnya seleksi hakim harus dilakukan secara ketat dan berkualitas.

Sekali lagi, bagi saya ini bukan persoalan salah-benar. Butuh penelitian lanjutan untuk menjustifikasi ?keunikan? pengadilan kita dalam menggunakan keterangan ahli hukum. Meskipun sama seperti di tradisi common law dan civil law, seorang hakim, termasuk hakim kita, diasumsikan mengetahui seluruh hukum (ius curia novit).

Banyak penjelasan rasional memang mengapa seorang ahli hukum di Indonesia sering dipergunakan. Salah satu argumennya memang karena penyebaran pengetahuan hukum di kita belumlah merata.

Pernah saya baca, pembukaan Fakultas Hukum di universitas atau sekolah tinggi tercatat termasuk salah satu yang paling mudah. Tak heran hampir di semua kampus membuka program studi ilmu hukum.

Belum lagi, di tengah demokrasi yang terus memekar ini, setiap tahun dihasilkan puluhan undang-undang yang baru. Kasih contoh misalnya hukum persaingan usaha yang sebenarnya relatif baru berlaku di kita (tahun 1999). Banyak hakim sekarang yang dahulu ketika kuliah belum pernah menerima mata ajar demikian.

Penggunaan ahli hukum di kita bahkan sudah masuk sampai bagian dari salah satu strategi memenangkan perkara. Mantan hakim agung, para guru besar hukum, seringkali dihadirkan para pihak yang berperkara untuk mempengaruhi ?keyakinan hakim? yang memeriksa perkara, untuk melengkapi pemeriksaan atas bukti-bukti yang ada. Saya sendiripun menggunakan strategi demikian.

Tidak hanya di pengadilan, bahkan sampai level arbitrase, untuk perkara sengketa komersial. Sebenarnya agak aneh, bukankah seharusnya yang menjadi arbiter adalah orang-orang yang sudah sangat mumpuni di bidangnya?

MUST READ  Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu Yang Dapat Terjadi Nanti

Apalagi kalau arbiter yang berlatar belakang hukum. Seharusnya merupakan pakar hukum yang berkelas dan berkualitas. Bukankah memang latar belakang ide arbitrase adalah diadili oleh para pakar? Lalu kalau para pihak masih menghadirkan guru besar hukum untuk didengar keterangannya sebagai ahli, arbitrase untuk apa?

Sekali lagi bukan soal salah benar, tepat dan tidak tepat. Tiap negara memiliki keunikan khas dalam tradisi berhukum. Apalagi di kita memang, tidak ada hukum acara yang membatasi atau melarang seorang ahli hukum menyampaikan keterangan ahli di muka persidangan. Begitu pula, seingat saya belum ada putusan yang secara utuh menjelaskan mendiskualifikasi keterangan seorang ahli hukum semata karena ahli tersebut adalah ahli hukum yang pengetahuannya sudah diketahui hakim.

Dan terlebih sebenarnya, secara normatif, keterangan ahli (termasuk ahli Hukum) tidaklah mengikat bagi para hakim. Perlu penelitian lebih lanjut pula untuk menangkap gambaran utuh soal 1) seberapa besar pengaruh keterangan ahli terhadap hakim di Indonesia dan 2) seberapa sering pendapat ahli dimasukkan dalam suatu putusan yang menentukan.

Mengapa keterangan ahli (termasuk ahli hukum) tidak mengikat hakim? Karena hakim punya penilaiannya sendiri. Terserah hakim untuk memakai atau tidaknya keterangan ahli Hukum (dan ahli lainnya) tersebut. Bahkan bukan hanya terhadap keterangan ahli hukum, melainkan juga ahli-ahli lainnya yang dihadirkan para pihak. Dan sejatinya itulah tugas hakim: menjawab persoalan hukum di antara para pihak.

Dalam praktik, sering kita (mungkin juga hakim) kesulitan menentukan mana keterangan ahli yang benar dalam hal para pihak menghadirkan ahli yang opininya bertentangan secara diametral. Kalau misalnya satu ahli bilang ke kiri yang benar, dan ahli lainnya bilang yang benar adalah ke kanan? Semuanya berlandasarkan keilmuan masing-masing. Dan para ahli tersebut disumpah sebelum menyatakan pendapatnya. Tujuannya agar pendapat yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebenaran sesuai ilmu yang dikuasainya.

Di Indonesia, kita bisa melihat contoh dalam sidang Jessica (Kopi Sianida). Masing-masing pihak menghadirkan ahli dan keterangan para ahli yang dihadirkan sepertinya saling bertolak belakang.

Di Australia seperti yang pernah saya baca, pemeriksaan ahli bisa dilakukan dengan saling konfrontir. Jadi ahli masing-masing pihak diperbolehkan saling mempertajam dan bertanya. Tapi ini pun sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan soal kualitas keterangan ahli.

MUST READ  RUU Profesi Psikologi atau RUU Organisasi Psikologi?

Itulah mengapa, dalam banyak negara penganut civil law, terdapat juga pengaturan engenhai pembatasan pemanggilan ahli. Ahli hanya boleh dihadirkan oleh pengadilan apabila majelis hakim yang memanggil atau membutuhkannya. Jadi bukan dihadirkan oleh para pihak karena dianggap partisan. Dalam Hukum acara kita (Pidana, Perdata, Persaingan Usaha dll) pun mengatur mengenai hak hakim untuk memanggil ahli itu. Hakim dapat memanggil ahli. Namun sering terbentur biaya karena Pengadilan tidak memiliki anggarannya.

Kalau partisan (dihadirkan dan dibayar oleh masing-masing pihak berperkara), ada keraguan ahli akan menyampaikan keterangannya tidak independen, alias akan berusaha menyampaikan keterangan yang menguntungkan pihak yang menggunakannya. Meskipun secara formalistis, dengan disumpah, ahli akan menyampaikan keterangan secara independen alias tidak memihak dan berpegang teguh pada basis keilmuannya.

Mungkin ada baiknya ke depan, diskusi dan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan ahli, tidak hanya ahli hukum, perlu dilakukan. Kita harus memiliki paling tidak semacam kode etik dari profesi masing-masing yang mengatur penyampaian keterangan ahli. Hukum acara kita pun perlu ada perbaikan.

Kalau memang sampai sekarang dirasa penyampaian keterangan ahli hukum masih diperlukan oleh pengadilan dengan berbagai pertimbangan yang rasional, diperjelas dan dipertegas lagi saja. Tidak harus serta merta mengikuti negara lain. Tapi kalau tirai, mungkin perlu dipikirkan ulang mengikuti tradisi negara maju tadi. Ke depannya mungkin perlu diberi parameter terkait keberadaan dan urgency menghadirkan ahli, untuk tetap menjaga prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

One Reply to “Tentang Keterangan Ahli Hukum”

Leave a Reply