Larangan Saksi Mahkota

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 menyebutkan bahwa: ?Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana…?

Sebaiknya di RUU KUHAP yang akan diundangkan nantinya ditegaskan bahwa saksi mahkota tak punya nilai pembuktian. Atau seharusnya tak dibenarkan. Penyidik punya segala macam sumber daya untuk mengungkap suatu perkara.

Dulu, salah satu rasio yang membenarkan pemeriksaan saksi demikian (mahkota) adalah karena keterbatasan saksi dalam perkara tertentu. Misal dalam perkara pembunuhan yang melibatkan dua orang pelaku, dan tidak ada saksi yang melihatnya. Sekarang tidak, meskipun dalam perkara tersebut saksi yang dipanggil puluhan jumlahnya, tetap saja pemeriksaan saksi mahkota dilakukan.

MUST READ  Kiat Sukses Menjadi Advokat Yang Sukses (Bagian II)

Tersangka/Terdakwa punya hak ingkar. Jangan karena perkara diperiksa terpisah (splitsing), lalu tersangka/terdakwa kehilangan hak yang sangat berharga itu karena di saat bersamaan juga diperiksa sebagai saksi.

Kalau (saksi cum tersangka) yang bersangkutan tidak berkenan hadir sebagai saksi, khawatir akan dianggap tidak kooperatif oleh penyidik dan kepikiran bahwa dirinya (kalau tak kooperatif) berpotensi dituntut lebih berat (meskipun belum tentu demikian).

Ketika diperiksa sebagai saksi, seseorang mau tidak mau dirinya tentu berkewajiban untuk menjawab. Padahal bisa jadi jawaban yang dia berikan sebagai saksi, berpotensi memberatkan yang bersangkutan ketika di saat yang bersamaan duduk sebagai tersangka.

Apalagi dalam proses pemeriksaan saksi, dalam beberapa perkara dan di instansi penegak hukum tertentu, tidak boleh didampingi oleh penasihat hukum dengan alasan tidak diatur di dalam KUHAP.

MUST READ  RKUHP: Meninggalkan Kolonialisme atau Kolonialisme Bentuk Baru

Meskipun jadi terlihat ganjil. Bayangkan, menurut KUHAP, seseorang yang duduk sebagai tersangka dengan ancaman minimum tertentu wajib didampingi penasihat hukum, lalu di perkara lain (karena splitsing), dipanggil dan diperiksa sebagai saksi (mahkota), lalu tidak berhak didampingi penasihat hukum. Padahal kerap kali daftar pertanyaan yang diberikan ketika dihadapakan sebagai saksi tak jauh berbeda dengan pertanyaan sebagai tersangka.

Saksi yang bersangkutan kerap tidak tahu mana pertanyaan yang berpotensi mengkriminalisasi dirinya. Berusaha untuk ?kooperatif?, tak sadar ternyata ?menggali lubangnya? sendiri. Sehingga kemudian ketika diperiksa sebagai tersangka, dirinya tak bisa menyangkal pernyataan yang telah disampaikannya ketika menjadi saksi.

Sehingga ketika tiba saatnya diperiksa penyidik sebagai tersangka, isi BAP-nya sudah seperti terkunci oleh BAP ketika dirinya menjadi saksi (mahkota).

MUST READ  COVID 19: Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Terhadap Tahanan dan Narapidana?

Dan kecenderungan selama ini dalam pengamatan saya, dalam penyusunan putusan, pengadilan lebih suka mengambil keterangan saksi dari BAP-nya penyidik daripada dari hasil pemeriksaan di persidangan.

Leave a Reply