Calon Tunggal di MUNAS PERADI 2020?

Banyak yang bertanya ke saya, apakah benar pada MUNAS 2020 yang akan datang hanya ada calon tunggal?

Daripada saya jelaskan satu per-satu, maka sekalian saya jelaskan melalui post ini. Dan mengingat yang bertanya semuanya sarjana hukum, dan advokat pula, maka saya akan menggunakan acuan Anggaran Dasar PERADI

Berdasarkan Anggaran Dasar per September 2019 (Dengan segala kemungkinan polemik di Rakernas atas keberadaan AD ini), disebutkan bahwa:

  1. Tiap-tiap DPC berhak mengajukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon Ketua Umum, yang dicalonkan sedikitnya 5 cabang (pasal 26 ayat 1);
  2. Calon Ketua Umum tersebut di cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu oleh DPC (pasal 26 ayat 2);
  3. Seorang calon Ketua Umum dapat juga dicalonkan langsung oleh Anggota PERADI dengan ketentuan (Pasal 26 ayat 3):
    • Calon tersebut harus memperoleh dukungan dari sedikitnya 500 (lima ratus) orang anggota PERADI yang berdomisili tersebar di sedikitnya 10 (sepuluh) wilayah Pengadilan Tinggi;
    • Dalam masing-masing wilayah Pengadilan Tinggi dimaksud tadi sedikitnya terdapat 30 (tiga puluh) anggota PERADI yang mendukung calon tersebut;
  4. Nama-nama calon Ketua Umum harus diusulkan dalam Munas sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai (Pasal 26 ayat 4);
  5. Panggilan MUNAS harus dilakukan secara tertulis dari atau atas nama DPN, dikirim dengan pos tercatat atau disampaikan secara langsung dengan memperoleh tanda terima sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum tanggal MUNAS (Pasal 48 ayat 1);
  6. Panggilan disampaikan kepada DPC-DPC untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota PERADI di cabang-cabang yang bersangkutan (Pasal 48 ayat 2);
  7. Dalam panggilan MUNAS harus dicantumkan tanggal, hari, jam dan tempat serta agenda MUNAS dimaksud (Pasal 48 ayat 3);
  8. Sampai saat ini, belum ada panggilan MUNAS tersebut. Khusus untuk DPC Jakarta Pusat, baru akan menyelenggarakan RAC untuk menentukan calon ketua umum setelah ada panggilan MUNAS;
  9. Kalau ada DPC-DPC yang melakukan Rapat Anggota Cabang (RAC) untuk mencalonkan Ketua Umum sebelum adanya Panggilan MUNAS, silahkan dinilai masing-masing saja;
  10. Kalau ada DPC-DPC yang dalam RAKERNAS di Surabaya mengusulkan nama calon Ketua Umum tertentu, silahkan ditanyakan kepada pengurus apakah hal tersebut merupakan keputusan RAC yang khusus diselenggarakan khusus untuk itu sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar;
  11. Sebagaimana yang saya sampaikan di poin 4, bahwa nama calon Ketua Umum harus diusulkan dalam MUNAS, maka menurut hemat saya sampai saat ini belum ada Calon Ketua Umum resmi dalam MUNAS. Jangankan calon Ketua Umum, panggilan MUNAS-nya saja belum ada;
MUST READ  Memahami Problematika RKUHP

Demikian penjelasan singkat saya. Kalau dirasa cocok, monggo. Kalau dirasa tidak cocok, ya juga monggo.Tidak perlu marah-marah kalau penjelasan saya kurang memuaskan. Ingat, jaga kesehatan, udah mau akhir tahun.

Sekian dan terima transferan, eh terima kasih

Leave a Reply