Blessing in disguise: Virus Corona Harus Jadi Momentum Percepat Penyelamatan Kebijakan (Salah) Narkotika

Penyebaran virus corona atau yang dikenal dengan nama resmi oleh pemerintah Indonesia dengan nama Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) terpaksa membuat banyak bidang melakukan mitigasi untuk mencegah penyebaran virus ini. Salah satu yang digalakkan untuk mencegah penyebaran adalah dengan melakukan pembatasan interaksi fisik antar orang atau yang dikenal dengan physical distancing. Upaya ini mengharuskan berbagai pihak menyesuaikan administrasi dan mekanisme pekerjaannya, tak terkecuali dalam bidang judiciary atau sistem peradilan.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif yang mengatasi peradilan di Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. Lewat Surat Edaran tersebut, MA memerintahkan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja, salah satunya, hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau work from home. Mengenai pelaksanaan persidangan pengadilan, Surat Edaran ini mengamanatkan bahwa upaya pelaksanaan pesidangan secara langsung perlu dibatasi. Sidang perkara pidana tetap dilaksanakan namun hanya khusus untuk terdakwa yang masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi.

Dalam hal perkara tersebut tetap harus disidangkan, terdapat beberapa aspek yang harus dilaksanakan yaitu pembatasan pengunjung, pembatasan jarak, pendeteksian suhu tubuh, pelarangan kontak fisik, penggunaan alat pelindung termasuk menggunakan aplikasi e-litigation. Singkatnya, dalam Surat Edaran ini tersirat bahwa pelaksanaan sidang hanya untuk perkara yang urgent untuk diselesaikan, dan MA serta jajaran peradilan dibawahnya berusaha mengurangi jumlah perkara yang harus disidangkan dengan kontak fisik. Hal ini jelas membawa beban tersendiri, dalam konteks peradilan pidana saja, jumlah perkara pidana biasa yang diselesaikan di tingkat Pengadilan Negeri sepanjang 2019 mencapai 137.249, belum lagi persidangan perkara lain. Dalam kondisi sehari-hari saja penumpukan perkara terjadi, jelas lebih berat ketika sidang harus ditunda.

Belum lagi masalah tentang penahanan dan pemenjaraan di Indonesia. Pemidanaan di Indonesia tidak telalu mengefektifkan pengguna alternatif hukuman selain pemenjeraan, sehingga yang terjadi sekarang adalah overcrowding Rutan dan Lapas, jumlah penghuni keseluruhan mencapai 268,919 orang dengan beban berlebih mencapai 104% per Februari 2020. Kondisi ini telah mencapai extreme overcrowding. Hal ini jelas berdampak juga pada penyebaran Covid-19. World Health Organization dalam dokumennya telah menyatakan bahwa orang dalam penjara ataupun penahanan lebih rentan terhadap virus covid-19 daripada populasi biasa karena setting tempat tinggal mereka secara berdekatan untuk waktu yang lebih lama. Belum lagi masalah akses kesehatan di Rutan dan Lapas yang minim.  Rutan dan Lapas di Indonesia hanya memiliki 887 keseluruhan tenaga kesehatan—tidak hanya dokter untuk hampir 300.000 penghuni Rutan dan Lapas.

Benar saja, Kementerian Hukum dan HAM sebagai boss Direktorat Jenderal Pemasyarakat (PAS) juga kocar-kacir mengatasi masalah ini, pada 24 Maret 2020 lalu, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat No. M.HH.PK.01.01.01-04 tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan menyerukan penundaan pengiriman tahanan ke Rutan/Lapas di Kementerian Hukum dan HAM. Agak aneh sebenarnya, karena Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki kewenangan untuk melarang adanya penahanan, namun tergambar dari kondisi ini, ada kepanikan dalam sistem peradilan pidana.

Sebenarnya, jika sistem peradilan pidana mau bebannya berkurang dan tahap peradilan dipangkas, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan narkotika secara tepat. Hal ini sudah berlaku di Indonesia, dasar hukumnya sudah ada di Indonesia, tinggal perlu dijalankan oleh semua aktor dalam sistem peradilan pidana. Bahwa pengguna narkotika harusnya dijauhkan dari pemenjaraan.

Saat ini kepemilikan dan penguasaan narkotika sekalipun dalam jumlah kecil dan untuk penggunaan pribadi masih diancam pidana dengan hukuman penjara. Padahal UU Narkotika dibuat untuk menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Dalam Laporan Mahkamah Agung 2019, tindak pidana narkotika merupakan perkara pidana paling banyak nomer 1  (satu) yang harus diselesai oleh pengadilan negeri, dengan jumlah perkara 50.102 lebih dari 36% dari total perkara pidana biasa yang harus diselesaikan. Per Februari 2020, terdapat 134.138 orang (95% dari jumlah narapidana di Lapas) berasal dari tindak pidana narkotika. UU Narkotika sendiri gagal menguraikan secara presisi ketentuan pidana bagi pengguna dengan pengedar narkotika, paling sedikit terdapat 44.759 orang pengguna narkotika ada di dalam penjara.

Padahal pidana penjara tebukti tidak efektif dalam menangani masalah penggunaan narkotika. Penjara justru memperburuk kondisi kehidupan pengguna dan pecandu narkotika karena dalam Lapas tidak tersedia pelayanan kesehatan yang memadai, apalagi di tengah kondisi overcrowding. Penelitian UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) pada 2010 telah menyimpulkan bahwa hukuman memiliki dampak yang terbatas untuk mengurangi penggunaan narkotika, pada negara yang memberlakukan hukuman yang keras terhadap kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk kepentingan sendiri tidak mengurangi penggunaan narkotika dalam masyarakat ketimbang negara yang mengatur hukuman lebih ringan. Banyak studi juga telah menyatakan bahwa resiko kesehatan pengguna narkotika lebih besar setelah keluar penjara. Pendekatan kesehatan masyarakat berbasis harm reduction yang harusnya diberikan kepada pengguna dan pecandu narkotika sesuai dengan banyak laporan PBB yang menetang pendekatan penghukuman bagi pengguna narkotika.

UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah memberikan peluang adanya intervensi selain pemenjaraan, yaitu dalam ketentuan Pasal 127 j.o. Pasal 103 UU Narkotika yang menjelaskan bahwa untuk mempidana penyalahguna narkotika, hakim wajib memperhatikan jaminan rehabilitasi untuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Rehabilitasi dalam UU narkotika dibagi menjadi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua bentuk tersebut bertujuan untuk memberikan pemulihan kepada pecandu dan korban peyalahguna narkotika. Sayangnya pasal ini jarang diterapkan. Terdapat keenggan dan kesulitan tersendiri bagi teman-teman pengguna narkotika untuk meminta aparat penegak hukum untuk menerapkan rehabilitasi — disinyalir karena praktik jual beli pasal dan insentif lain, misalnya lebih mudah menggunakan pasal yang memenjarakan pengguna narkotika.

Mahkamah Agung juga sudah menangkap masalah ini, MA menyatakan bahwa seharusnya pengguna narkotika tidak dipenjara. MA telah mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menjelaskan jaminan rehabilitasi berdasarkan penilaian hakim, sekalipun penuntut umum tidak menggunakan Pasal 127, hakim diperbolehkan menyimpangi ketentuan minimum khusus pasal-pasal UU Narkotika, sehingga tidak harus memberlakukan pidana penjara. Berdasarkan SEMA No. 4/2010 dan SEMA 3/2011 pun hakim dapat menilai terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika dan bisa digunakan Pasal 127 UU Narkotika tanpa adanya ketentuan minimum. Hal ini dapat menjadi peluang hakim untuk meberlakukan pidana bersyarat dengan masa percobaan dalam Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP, tentang putusan dimana terdakwa tidak menjalankan pidana penjaranya, namun diberikan masa percobaan, dalam masa percobaan tersebut ada syarat umum tidak lagi mengulangi tindak pidananya dan syarat khusus bisa berupa hal berkaitkan dengan penggantian kerugian akibat tindak pidana ataupun kewajiban lain yang harus dijalankan untuk mengubah tingkah laku terpidana. Dengan penggunaan pasal ini, pengguna narkotika tidak harus dipenjara, bisa diberlakukan syarat, misalnya menjalankan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhannya, ataupun untuk pengguna narkotika tanpa ketergantungan bisa digunakan syarat misalnya menyumbang dana sosial untuk penanggulangan Covid-19.

Hal yang sama pun sudah disuarakan oleh Menteri Hukum dan HAM jauh-jauh hari lalu. Karena kondisi overcrowding yang sudah sangat membebani, Menteri Hukum dan HAM meminta pengguna narkotika tidak dipidana. Bahkan sudah diserukan wacana untuk memberikan amnesti masalah kepada pengguna narkotika.

Dengan adanya wabah Covid-19 ini, harusnya bisa menjadi momentum untuk mempercepat penyelamatan pengguna narkotika yang harus masuk ke dalam penjara. Peradilan berusaha mengurangi perkara yang masuk, maka hal ini dapat dimulai dari penyidik dan penuntut umum untuk memaksimalkan mekanisme rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang penyelesaian kasusnya masih berjalan, hal ini dapat langsung dilakukan dengan menjalankan perintah Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga dan Kementerian tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, bahwa penahanan rutan harus seminimal mungkin dilakukan di tengah resiko penyebaran Covid-19, yang diupayakan adalah penilaian atau assessment tentang apakah seseorang tersebut adalah pengguna narkotika, dan setiap pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi, tidak perlu dilakukan penahanan, namun direkomendasikan bentuk rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Hakim pun harus menyesuaikan, jika hakim masih melihat terdapat perkara pengguna narkotika untuk kepentingan sendiri ditahan, maka hakim lewat kewenangannnya dalam SEMA 4/2010 dengan bantuan dokter memaksimalkan penjatuhan putusan rehabilitasi, ataupun penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan untuk menghindari pengguna narkotika dikirim ke penjara. Terpidana narkotika dalam masa percobaan masuk dalam daftar klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk pengawasan. Hal ini bisa dimaksimalkan tanpa perlu aturan baru. Bahkan jika mau lebih advance peradilan bisa mencontoh negara lain menanggulangi penyebaran Covid-19, sebagai contoh di Kota Philadelphia, Amerika Serikat menghentikan sementara penangkapan tindak pidana ringan termasuk semua tindak pidana narkotika, hal yang sama juga diwacanakan di kota Baltimore, dan kota Brooklyn, Amerika Serikat.

Untuk pencegahan penyebaran covid-19 di Rutan dan Lapas yang sudah diisi oleh lebih 40.000 orang pengguna narkotika, upaya pemberian amnesti harus dipercepat, mengingat Rutan dan Lapas merupakan tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran covid-19, hal yang sama pun sudah dilakukan beberapa negara, bahkan untuk berbagai jenis tindak pidana dan kondisi narapidana, Pakistan melepaskan sementara 20.000 narapidana dengan hukuman dibawah 7 tahun, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat mempertimbangkan pelepasan narapidana federal untuk tindak pidana tanpa kekerasan, Ohio telah melepaskan ratusan narapidana yang dalam kondisi kesehatan buruk, Ethiopia mempertimbangkan untuk melepaskan narapidana tindak pidana minor, narapidana dengan sisa masa pidana kurang dari 1 (satu) tahun narapidana perempuan dengan bayi, sedangkan Iran, sebelumnya disarankan oleh Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia PBB untuk melepaskan sementara narapidana politiknya ditengah kondisi overcrowding, Iran memutuskan melepaskan sekitar 85.000 narapidana, termasuk narapidana tindak pidana keamanan negara.

Dengan berbagai praktik ini dan juga adanya pertimbangan amnesti untuk pengguna narkotika yang sudah dikaji pemerintah, nampaknya melepaskan sementara dan menjadikan pengguna narkotika dibawah pengawasan Bapas dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 di Rutan dan Lapas sebagai upaya mendasar untuk mengurangi kepadatan penghuni di Rutan dan Lapas di Indonesia. Seperti yang diamanatkan oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, PBB bahwa di tengah kondisi krisis seperti ini Pemerintah tidak boleh melupakan orang yang harus berada di dalam penjara, pemerintah harus secepatnya berusaha mengurangi jumlah penghuni tahanan, dengan melihat beberapa contoh positif negara melepaskan tahanan yang sakit ataupun rentan terhadap penyebaran Covid-19, karena dalam kondisi overcrowding dan pelayanan kesehatan minim, physical distancing ataupun isolasi diri tidak mungkin dilakukan.

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sebelum nya bekerja sebagai Asisten Peneliti di Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI). Sejak 2016 aktif dalam advokasi kebijkan perlindungan kelompok rentan dalam kebijakan sistem peradilan pidana.

Leave a Reply