Biasa yang Kemudian Dijadikan Luar Biasa

Pendahuluan

Dalam waktu yang relatif berdekatan, dua putusan yang dijatuhkan puncak lembaga peradilan kembali begitu menarik perhatian. Dua putusan yang kemudian dikesankan ?bertolak belakang? tersebut seolah kembali hendak ?menyudutkan? institusi pemutusnya. Karena itu pula sampai-sampai muncul wacana untuk menunda pembahasan anggaran, semata karena ?kesalahan? telah tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Benarkah demikian? Bisa panjang untuk menjawabnya. Dan seperti biasa, karena saya sudah terlalu sering memanjang-manjangkan kata (itu menurut seorang senior sih) maka tidak akan menjawabnya.

Kasasi dan Peninjauan Kembali

Sebenarnya ada yang berbeda pada keduanya. Putusan yang pertama adalah putusan pada tahap Peninjauan Kembali sedangkan putusan yang kedua adalah tahap Kasasi. Apa beda keduanya? Baiklah kita coba lihat satu persatu.

Supaya berurut, kita mulai dari apa itu Kasasi. Konsekuensi sistem peradilan berjenjang, maka terhadap putusan peradilan tingkat pertama dapat dilakukan upaya hukum banding dan terhadap putusan peradilan tingkat banding dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Sehingga kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir yang dijatuhkan selain Mahkamah Agung, terdakwa dan penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung (demikian kira-kira bunyi Pasal 244 KUHAP).

Dalam upaya hukum kasasi, selain batasan waktu untuk pengajuannya, yaitu empat belas hari sejak putusan, juga telah diatur secara limitatif alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya. Ada tida alasan utama, pertama apakah peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau ketiga apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Karena ketiga alasan tersebutlah maka pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung dikatakan sebagai judex juris atau memeriksa penerapan hukum. Sedangkan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dikatakan sebagai judex factie, karena melakukan pemeriksaan terhadap fakta kejadian.

Lalu bagaimana dengan Peninjauan Kembali? Peninjauan Kembali pada dasarnya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, yang dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung. Berbeda dengan Kasasi yang dibatasi dengan jangka waktu pengajuannya, maka Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

Nah, meskipun begitu, alasan atau dasar bagi Peninjauan Kembali secara limitative sebagaimana Pasal 263 KUHAP. Yang pertama adalah novum atau keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung maka hasil putusannya akan berbeda. Perbedaan putusan itu dapat saja berupa menjadi bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan tidak dapat diterima atau bahkan dapat diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Atau bisa juga diajukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan suatu perbuatan dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan (hmm kira-kira mungkin nga ya yang terakhir ini?).

Nah, namanya upaya hukum, maka hasilnya bisa saja ditolak atau dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Soal ini bisa dilihat deh bunyi pasal-pasalnya dalam KUHAP, kepanjangan nanti klo ditulis disini. Begitulah kira-kira perbedaan diantara keduanya.

Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luas Biasa

Hmm tadi kog terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan upaya hukum? Bukannya jika sudah berkekuatan hukum tetap ya artinya sudah berakhir dan harus dilaksanakan putusan itu? Ya ya, nah ini pula perbedaan antara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Perbedaan diantara keduanya juga dapat dilihat dari jenis upaya hukum. Ada yang namanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kasasi dan Banding atau Banding dan Kasasi ya? Adalah termasuk dalam golongan upaya hukum biasa, seperti disebutkan di atas, hal tersebut adalah konsekuensi sistem peradilan berjenjang, tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Sebagai upaya hukum biasa, pengajuannya dibatasi oleh jangka waktu, demikian pula hasil putusannya dapat berbeda dengan putusan sebelumnya (berbeda dalam arti bisa lebih tinggi pidana yang dijatuhkan, tentu jika terbukti perbuatan yang didakwakan).

Sedangkan Peninjauan Kembali adalah masuk dalam kategori upaya hukum luar biasa. Salah satu alasan disebut luar biasa, selain hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga tidak ada batasan waktu serta hasilnya apabila dikabulkan maka putusan yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan semula. Hmm meski dalam praktek peradilan sudah banyak pergeseran mengenai hal ini. Apa pergeserannya? Nanti sajalah klo berkesempatan mempelajarinya.

Biasa Yang Kemudian Dijadikan Luar Biasa

Nah, ternyata dua putusan yang kemudian menjadi heboh tersebut adalah pada dua jenis upaya hukum yang berbeda. Karenanya untuk yang Peninjauan Kembali kenapa ditolak, ya tinggal dilihat saja apakah alasan-alasan yang diajukan Pemohon PK telah sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara untuk dapat dikabulkan. Sesederhana itu? Iya harusnya berpijak dari situ saja, bukan kemudian meminta mengabulkan apa yang tidak ditentukan hukum acara. Nanti jadi melampaui wewenanganya. Lagian proses peradilan pidana kan bukan melulu pengadilan, tetapi juga melibatkan proses penyidikan dan penuntutan. Integrated Criminal Justice System katanya, termasuk soal upaya hukum ini.

Berikutnya, untuk putusan yang satunya, yang masih merupakan upaya hukum biasa berupa kasasi tentu putusan yang mengabulkan permohonan adalah berdasarkan alasan-alasan pengajuannya. Termasuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum? Ya iyalah, masak nga boleh menjatuhkan putusan bebas atau lepas, kan hukum acara memang menentukan demikian, tentu dengan alasan dan pertimbangan yang cukup.

Menarik memang ketika kemudian ternyata putusan yang dijatuhkan didasarkan pada suara terbanyak (karena tidak sepakat bulat dalam musyawarah). Terbukti dan merupakan tindak pidana, terbukti dan merupakan perbuatan perdata serta terbukti dan merupakan perbuatan administrasi, begitulah kira-kira intisari dari pertimbangannya. Dissenting Opinion (DO) untuk yang terbukti dan merupakan tindak pidana melawan terbukti dan bukan tindak pidana, serta Concurring Opinion untuk alasan yang berbeda bukan tindak pidana (perbuatan perdata serta perbuatan administrasi). Demikian kira-kira musyawarah yang terjadi dalam pengambilan putusan tersebut.

Biasa saja ya klo begitu? Ya iya, memang biasa saja, situ saja yang heboh. Seolah Mahkamah Agung sebagai institusi pemutus telah menjatuhkan dua putusan yang bertolak belakang, tidak memahami rasa keadilan masyarakat, dan tidak empati pada pelaku yang adalah juga korban, tidak mendukung pemberantasan korupsi, dan tidak-tidak yang lainnya. Hal-hal itulah yang kemudian seolah dua putusan tersebut adalah hal yang luar biasa, padahal sebenarnya hal yang biasa saja, dalam proses hukum dan peradilan tentunya.

Penutup

Sudah itu saja, nanti jadi kepanjangan. Konsekuensi peradilan berjenjang memang terbuka bagi upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa. Keduanya adalah hal yang biasa dalam proses hukum dan peradilan. Proses peradilan, termasuk dalam penggunaan upaya hukum, tidaklah dapat dilepaskan dari peran dan fungsi lainnya dalam sebuah sistem. Karenanya dalam melihat, membaca dan memaknai putusan yang dijauthkan oleh peradilan tidak cukup semata ansich putusan saja, tetapi hendaknya juga dalam kerangka Integrated Criminal Justice System. Demikian kira-kira menurut saya, semoga demikian juga menurut Anda. Semoga.

Leave a Reply