Di Indonesia lebih dikenal soal non profit dan soal profit. Non profit dilekatkan pada organisasi yang bahasa awamnya LSM yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan.…
View More Tentang Non-Profit dan Not-for-Profit
Author: Anggara
Apakah Staf Khusus Presiden adalah Pejabat Publik?
Tulisan ini terus terang muncul karena twit dari Ardi soal pejabat publik. Pernyataan ini tentu hadir karena twit Billy Mambrasar yang menggunakan istilah Pejabat Publik.…
View More Apakah Staf Khusus Presiden adalah Pejabat Publik?
Mengapa Harus Omnibus Law? Sebuah Jawaban
Saya tergelitik membaca tulisan Rekan Michael Agustin tentang Omnibus Law. Sebagai seorang advokat, tentu adalah hal yang biasa jika melihatnya dalam kacamata normative. Secara garis…
View More Mengapa Harus Omnibus Law? Sebuah Jawaban
Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (versi soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden)
Penghinaan presiden memantik perdebatan antara masyarakat sipil dan tim perumus RKUHP. Tim perumus menyatakan bahwa rumusan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP berbeda dengan penghinaan presiden…
View More Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (versi soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden)
Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Unggas)
Unggas dan sejenisnya ternyata memantik perdebatan. Dalam KUHP soal unggas ini diatur dalam Pasal 548 yang berbunyi ?Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan…
View More Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Unggas)
Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Korban Perkosaan)
Mari kita beda soal yang diributkan yaitu soal korban perkosaan. Dalam RKUHP ini diatur dalam Pasal 469 ayat (1) yang begini bunyinya ?Setiap perempuan yang…
View More Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Korban Perkosaan)
Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Hukum Yang Hidup)
Perdebatan mengenai hukum yang hidup dalam RKUHP sebenarnya menarik. Namun R KUHP sendiri menggunakan istilah yang tidak konsisten. Sebagian menggunakan hukum yang hidup dan sebagian…
View More Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Hukum Yang Hidup)
Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Gelandangan)
Mari kita bedah soal yang diributkan yaitu soal gelandangan. Dalam RKUHP ini diatur dalam Pasal 431 yang begini bunyinya “Setiap Orang yang bergelandangan di jalan…
View More Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Gelandangan)
Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi?
Hukum, utamanya hukum pidana, seringkali tidak linear dengan apa yang dipikirkan oleh para pembentuk UU. Dalam praktek, bisa terjadi perbedaan besar antara apa yang dipikirkan…
View More Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi?
Daerah Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dinamika Sejarah dan Perkembangannya
Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa ?Negara mengakui dan menghormati satuan?-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan…
View More Daerah Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dinamika Sejarah dan Perkembangannya