Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri

Pernahkah Anda terlibat kasus perdata? Utang piutang misalnya? Atau ada perjanjian yang tidak ditepati?

Banyaknya ?permasalahan perdata, membuat Pengadilan Negeri sebagai tahap pertama penyelesaian perkara perdata, tidak pernah sepi kedatangan calon penggugat yang ingin mendaftarkan gugatannya . Akan tetapi, biasanya calon penggugat datang tanpa mengetahui tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dan dokumen yang perlu dipersiapkan.

Untuk membantu Anda dalam mempersiapkan kebutuhan pelaporan, berikut tahap yang harus disiapkan:

Pertama, Pendaftaran Gugatan

Tahap pertama yang harus dilakukan calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya.

Kompetisi relatif yang dimaksud yang dimaksud adalah untuk menentukan pengadilan negeri pada daerah mana yang berwenang menangani perkara perdata yang ingin diajukan tersebut. Cara menentukan kompetensi relatif tersebut yaitu, berdasarkan tempat tinggal tergugat (pihak yang digugat dalam perkara) atau berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian.

Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, dan ditujukan kepada Ketua Pegadilan Negeri. Pendaftaran gugatan ini dapat dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

MUST READ  RUU Cilaker: Penghapusan Pilkada Langsung?

Kedua, Membayar Panjar Biaya Perkara

Setelah pendaftan gugatan diterima oleh kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya Penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dibayarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara, yang merupakan biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah diputuskannya putusan pengadilan.

Umumnya setelah dikeluarkan putusan pengadilan, pihak yang kalah (antara Penggugat dan Tergugat) adalah pihak yang akan menanggung biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksud termasuk biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaa perkara tersebut, antara lain, biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan selama proses pemeriksaan dan persidangan. Jika panjar biaya perkara kurang maka Penggugat wajib menambahkan, dan sebaliknya, apabila lebih maka biaya sisa harus dikembalikan kepada Penggugat.

Terdapat pengecualian bagi Penggugat dan/atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka dalam Hukum Acara Perdata juga mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya (prodeo/free of charge). Untuk berperkara tanpa biaya, Penggugat dapat mengajukan permintaan izin berperka tanpa biaya dengan melampirkannya dalam surat gugatannya atau dalam surat tersendiri. Selain Penggugat, Tergugat juga dapat mengajukannya sendiri. Permintaan ini juga disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat atau kepala desa tempat tinggal pihak yang mengajukan.

MUST READ  Kiat Sukses Menjadi Advokat Yang Sukses (Bagian II)

Ketiga, Registrasi Perkara

Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam Buku Register Perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut, dilakukan setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara.

Keempat, Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Setelah mendapatkan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam Buku Register Perkara, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepart mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi.

Kelima, Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Setelah memeriksa berkas yang dilimpahkan ke Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Majelis hakim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang Hakim, dengan komposisi satu orang Ketua Majelis Hakim dan 2 orang Hakim Anggota.

MUST READ  Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu Yang Dapat Terjadi Nanti

Keenam, Penetapan Hari Sidang

Setelah Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut terpilih, maka Majelis Hakim kemudian menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan selambat-lambatnya 7 hari setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara. Kemudian Majelis Hakim akan memanggil para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Kemudian proses persidangan akan dimulai sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Dengan enam tahap tersebut, memudahkan Anda untuk melakukan proses perkaranya. Sehingga Anda tidak perlu datang terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri dengan tanpa membawa hasil yang pasti.

Leave a Reply