Catat! Ini Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator dalam Hukum Acara Pidana

Apa itu saksi mahkota? Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), disebutkan istilah baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu istilah Saksi Mahkota. Namun demikian, walaupun dalam KUHAP tidak ditemukan pengaturan mengenai Saksi Mahkota, istilah saksi mahkota telah terjadi dalam praktik Hukum Acara Pidana dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 tertanggal 21 Maret 1990 dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Abdurahman dan teman-temannya.

Selain istilah Saksi Mahkota, dikenal juga istilah lain dalam praktik hukum acara pidana, yaitu Justice Collaborator. Berbeda dengan Saksi Mahkota, Justice Collaborator telah terlebih dulu diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam perkara Tindak Pidana tertentu (SEMA 4/2011). Selanjutnya, apa perbedaan dari Saksi Mahkota dan Justice Collaborator?

Saksi Mahkota

Saksi Mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut. Lebih lanjut, saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan.

MUST READ  Larangan Saksi Mahkota

Pengaturan mengenai saksi mahkota ini berawal dari Pasal 168 KUHAP, yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, tinjauan pemahaman mengenai saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/ 1989 tanggal 21 Maret 1990.

Sehingga pada praktiknya, saksi mahkota dijalankan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

  1. Dalam perkara delik penyertaan;
  2. Terdapat kekurangan alat bukti;
  3. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing).

Adapun dalam perkembangannya, sebagaimana diputuskan dalam Putusan MA No 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995; Putusan MA No. 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995; Putusan MA No. 1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995; dan Putusan MA No. 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Mahkamah Agung memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat baru bahwa penggunaan saksi mahkota disebut bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dinyatakan dengan alasan bahwa secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dan juga merupakan pelanggaran kaidah hak asasi manusia secara universal sebagaimana diatur dalam KUHAP, khususnya mengenai hak ingkar yang dimiliki terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian. Selain itu penggunaan saksi mahkota juga dianggap melanggar instrument hak asasi manusia secara internasional (International Covenant on Civil and Political Right).

MUST READ  Mengenali Kewenangan atau Kompetensi Pengadilan dalam Menangani Perkara

Justice Collaborator

Justice Collaborator merupakan status yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana yang tidak hanya dianggap memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan apparat penegak hukum, tetapi juga dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Istilah justice collaborator ini dapat ditemukan pada SEMA 4/2011, yang penyusunannya terinspirasi dari Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai menyebutkan, berbeda dengan Saksi Mahkota yang penerapannya dinilai melanggar hak asasi manusia, justice collaborator justru diberikan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah konvensi internasional yang dibuat oleh PBB.

Untuk menjadi Justice Collaborator, seorang tersangka atau terdakwa harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan apparat penegak hukum, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Bila memilih untuk menjadi justice collaborator dan dianggap memenuhi syarat, maka hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa tidak akan dirugikan dan justru akan memperoleh protection, treatment, dan reward serta memperoleh hak yang tidak didapat oleh pelaku lainnya yang tidak berstatus sebagai justice collaborator. Dengan demikian apparat penegak hukum mendapat keuntungan dengan kerja sama tersebut, yaitu, dapat dibongkarnya kejahatan serius.

MUST READ  Memahami Penentuan Status Bencana

Dalam Angka 9 SEMA 4/2011 disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA 4/2011, yaitu, tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Adapun syarat-syarat lain agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat ditentukan sebagai justice collaborator adalah:

  1. Mengakui kejahatan yang dilakukannya
  2. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut
  3. Memberikan keterangan saksi dalam proses pengadilan

Leave a Reply