Cara Mudah Mendirikan CV (Comanditaire Venootschap)

Comanditaire Venootschap atau Persekutuan Komanditer atau lebih dikenal dengan istilah CV, merupakan sebuah persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada pihak lain yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Berbeda dengan Perseroan Terbatas atau dikenal dengan istilah PT, pada CV tidak dikenal pembagian penyetoran modal sebagaimana dengan PT. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pemisahan kekayaan antara CV dan para pengurusnya. Berbeda dengan PT yang memisahkan kekayaan usaha dengan pribadi. Selanjutnya, untuk dapat mendirikan sebuah CV perlu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana masing-masing ada yang berperan sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif.

Sekutu Aktif atau sekutu komplementer merupakan sekutu yang menjalankan perusahaan, dimana sekutu aktif berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dan menjalankan seluruh kebijakan perusahaan. ?Sekutu aktif ini sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.

Sekutu Pasif atau sekutu komanditer merupakan sekutu yang menanamkan modal dalam persekutuan. Dengan kata lain, jika perusahaan merugi maka sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan. Dalam keadaan perusahaan mendapatkan keuntungan, maka sekutu pasif hanya memperoleh sebatas modal yang mereka berikan. Sekutu pasif tidak ikut campur dalam kepengurusan, kepengusahaan, maupun seluruh kegiatan usaha perusahaan. Sekutu pasif sering juga disebut sebagai sekutu diam.

MUST READ  RUU Cipta Lapangan Kerja: Disukai Pengusaha Tapi Ditolak Buruh

CV sering diajukan oleh industri rumah tangga atau usaha kecil yang tidak memiliki modal besar. Selain itu bentuk CV juga banyak dipilih karena syarat pendiriannya cenderung lebih sederhana dari PT. Setelah memahami karakteristik CV, berikut merupakan syarat dan bagaimana cara mendirikan CV bagi pebisnis. Prosedur mendirikan CV diatur dalam Pasal 16 ? 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

  1. Membuat Akta Pendirian CV

Pasal 19 KUHD mengatur bahwa akta pendirian CV mensyaratkan adanya dua orang atau lebih pendiri. Dimana terdapat pihak yang berperan sebagai sekutu aktif dan pihak yang berperan sebagai sekutu pasif. Akta pendirian ini dibuat melalui Notaris dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

  • Data diri (nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri)
  • Penetapan nama CV
  • Keterangan mengenai CV tersebut akan bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus (maksud dan tujuan pembentukan CV)
  • Nama sekutu yang berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama pesekutuan
  • Waktu mulai dan berlakunya
  • Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawabsekutu secara pribadi untuk keseluruhan
  • Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
MUST READ  Dalam Berbisnis Membangun Networking Itu Penting! Simak Caranya

 

  1. Mendaftarkan Akta Pendirian CV

Setelah akta pendirian CV diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sesuai dengan pasal 23 KUHD.
Kelengkapan dari pendaftaran ini adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV terkait. Pengurusan kelengkapan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), dapat diperoleh dari Kelurahan setempat sesuai domisili CV.
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat sesuai domisili CV.

 

  1. Mengurus Izin Usaha

Setelah akta pendirian terdaftar, kemudian wajib mengurus izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, jika CV bergerak di bidang perdagangan umum, maka diperlukan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sedangkan untuk pengurusan izin usaha umumnya dilakukan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau di kantor perwakilan dinas terkait.

  1. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MUST READ  Mengapa Harus Omnibus Law? Sebuah Jawaban

Langkah keempat yaitu mengurus TDP, dimana TDP merupakan dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh CV.

  1. Mengumumkan Ikhtisar Resmi Pendirian CV

Mengumumkan ikhtisar resmi pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 KUHD.

Leave a Reply