Tentang Ahli

Tradisi mendengarkan keterangan atau pendapat Ahli sudah diterapkan di lembaga peradilan dalam sistem pengadilan Barat sejak 230 tahun lalu.

Konsep keterangan Ahli di Inggris Raya pertama kali diterima oleh Lord Mansfield dalam persidangan perkara Folkes v. Chadd pada 1782. Pada saat itu dihadirkan John Smeaton, seorang insinyur terkemuka untuk memberikan pendapat teknis terkait kasus pendangkalan “Wells Harbour” di Norfolk. Sejak itu, Hakim di Inggris memperbolehkan para pihak mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dan pendapatnya dalam persidangan.

Merujuk literatur, seorang Ahli dapat diminta hadir dalam persidangan karena: 1. Pendidikan 2. Pelatihan 3. Sertifikasi 4. Keterampilan 5 Pengalaman (Lihat: D Dwyer, Cambridge University Press, 2008).

MUST READ  Perhatikan Isi Perjanjian Kerja Sebelum Anda Menandatanganinya

Dalam sebuah persidangan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi selaku kuasa hukum dari KRUHA yang menguji UU Sumber Daya Air, Saya pernah mengajukan Ahli “kebocoran air”. Ahli tidak mempunyai pendidikan, pelatihan, sertifikasi atau keterampilan namun memiliki pengalaman sebagai pengusaha dalam jual beli air bersih di Jakarta. Saat itu Majelis Hakim MK menerima dan mendengarkan pendapatnya.

Pada hakikatnya, Ahli tidak boleh berpihak pada salah satu pihak yang berperkara. Dalam tradisi pengadilan, muncul istilah “hired guns”, dimana ahli “terperosok” menjadi Ahli yang hanya dan melulu membenarkan pihak yang menghadirkannya ke muka persidangan.

Sebagai Advokat, kita dimungkinkan untuk mempertanyakan kualifikasi keahlian. Namun sebaiknya jangan sampai “merendahkan” atau bahkan melecehkan” Ahli yang diajukan lawan secara berlebihan. Ajukan saja Ahli kita sendiri yang dapat membantah pendapat Ahli pihak Lawan.

MUST READ  RUU Profesi Psikologi atau RUU Organisasi Psikologi?

Gitu aja kok repot

Leave a Reply