Apakah Bank Boleh Memblokir Dana Nasabah?

“boleh gak sih Bank memblokir dana dalam rekening nasabah?” atau “gue habis ditipu nih, bisa gak sih gue minta Bank memblokir rekening penipu?” Kedua pertanyaan ini menjadi menarik untuk dibahas dari aspek hukum sebab jika Bank mengabaikan aspek yuridis maka secara otomatis apa yang diperbuat Bank menjadi perbuatan melawan Hukum dan nasabah dapat menggugat dengan hukum perlindungan konsumen.

Sekarang, mari kita bahas secara sederhana apa saja fakta Yuridis dibalik pemblokiran dana nasabah.

Kesatu, rekening Nasabah merupakan rahasia yang wajib dijaga Bank. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (“selanjutnya disebut UU Perbankan”) pada pasal 1 ayat 28 dijelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Sementara ditambahkan oleh UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), Rahasia Bank juga mencakup informasi nasabah investor dan investasinya.

Kedua, pemblokiran dimungkinkan untuk perkara pidana. Baik UU Perbankan dan Perbankan Syariah keduanya mengatur secara identik mengenai pemblokiran untuk kepentingan perkara pidana. Dikuatkan dengan aturan pelaksana pada pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pada intinya untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah dimungkinkan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim tanpa memerlukan izin dari pimpinan BI. Kaitan dengan aturan a quo yakni pasal 39 ayat 1 KUHAP bahwa barang-barang yang disita oleh penyidik adalah barang yang diduga ada kaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Contoh paling dekat misalnya pemblokiran pada perkara suap eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono atau perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimana KPK dan Kejagung tidak perlu meminta izin dari Pimpinan BI perihal pemblokiran rekening tersangka untuk kepentingan penyidikan.

Ketiga, pemblokiran untuk keperluan perkara perdata tidak diatur secara eksplisit. Faktanya, pengaturan setingkat UU hanya terdapat dalam UU Perbankan Syariah, bahkan UU Perbankan tidak mengaturnya. Begitu juga ketika saya menelusuri aturan teknis regulator (dhi. OJK dan BI), yang saya berhasil temukan adalah regulasi pemblokiran rekening bagi teroris. Sisanya, saya tidak menemukan.

Sampai pada titik ini, saya mengambil kesimpulan aturan yang dapat digunakan hanya pasal 45 UU Perbankan Syariah yang berbunyi dalam hal Bank dan Nasabah bersengketa secara perdata, Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Sayangnya UU Perbankan Syariah tidak memberi penjelasan lain mengenai tindakan lain apa yang dapat ditempuh oleh Bank dalam perkara perdata.

Maka jika diperluas menggunakan metode interpretasi Hukum logika berpikir Argumentum per analogiam atau yang sering disebut analogi, klausul dalam pasal a quo sesungguhnya memberi ruang bagi Bank untuk bermanuver sepanjang masih dalam koridor perjanjian kredit antara Bank dan Nasabah atau sepanjang tidak menyimpang dari pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Manuver yang dilakukan juga tidak diperbolehkan telalu menyimpang dari perjanjian kredit atau kesepakatan sebab jika terjadi, posisi Bank menjadi lemah dan Nasabah sewaktu-waktu bisa menggugat Bank dengan dalil Kerugian yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum (vide pasal 1365 KUH Perdata).

Misalnya dalam suara pembaca berikut terkait pemblokiran kartu kredit yang dilakukan oleh Bank BC*. Singkatnya, nasabah tidak terima kartu kreditnya diblokir karena ia terlambat membayar tagihan kartu kredit BC* pada bulan berjalan. Pada kasus tersebut, yang dilakukan oleh Bank BC* dapat dibenarkan menurut Hukum karena nasabah wanprestasi sehingga Bank BC* mengambil Langkah pemblokiran.

Namun menurut saya, ada hal menarik yang perlu digarisbawahi sebagai respon korektif misalnya apakah dengan tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan selama satu kali tanpa didahului peringatan (somasi) terlebih dahulu maka secara otomatis perbuatan beralih menjadi wanprestasi? Sebab dalam hal terdapat tunggakan maka Bank selaku kreditur sepatutnya mendahului dengan memberikan peringatan kepada debitur (nasabah) yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan MA Nomor: 852/K/Sip/1972 yang memiliki kaidah hukum:

“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Sehingga dalih wanprestasi oleh Bank untuk melakukan pemblokiran juga patut dilakukan secara hati-hati agar tidak menyimpang dari kaidah hukum dalam yurisprudensi dimaksud.

Memahami Perbedaan Blokir Seluruh Dana dan Sebagian Dana

Ada perbedaan mendasar dalam memaknai blokir seluruh dana dan sebagian dana yang perlu dipahami. Untuk lebih jelasnya, mari kita bedah anatominya menjadi tiga frasa. Pertama, blokir. Kedua, seluruh dan; Ketiga, sebagian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blokir adalah bekukan sesuatu (rekening bank dan sebagainya). Seluruh adalah semua, segenap, seantero (menunjukkan suatu keutuhan). Dan, Sebagian adalah satu bagian. Sehingga jika disimpulkan ada perbedaan mendasar dari frasa seluruh dan sebagian Ketika bank melakukan blokir.

Yang menjadi pertanyaan spesifik berikutnya adalah,

Dalam urusan perdata sejauh apa risiko Hukum yang membayangi Bank jika memblokir seluruh dana maupun sebagian dana?”

Jawabannya: tergantung dari pengaturan yang tercantum dalam perjanjian.

Pada intinya blokir menjadi hak Bank. Jika kembali pada penjelasan dalam butir ketiga di atas, pemblokiran dalam urusan perdata tidak perlu diatur secara detail dalam UU karena ini murni merupakan ranah privat antara Nasabah dan Bank atau sederhananya ini murni kreasi para pihak dalam menuangkan kesepakatan. Bisa saja antara Bank A, Bank B dan Bank C ditemukan pengaturan yang identik atau berbeda dan hal ini sah-sah saja sepanjang tidak melanggar kaidah dalam KUH Perdata dan kaidah hukum lainnya. Terlebih jika blokir didasarkan pada legal standing berupa kesepakatan para pihak, maka sangat dimungkinkan hal ini dilakukan.

Bagi saya yang perlu ditinjau justru sejauh apa batasan wanprestasi bagi debitur (nasabah) dalam hal terdapat potensi wanprestasi dikemudian hari. Ini menjadi penting bukan saja karena ada Yurisprudensi Putusan MA Nomor: 852/K/Sip/1972 namun juga untuk melindungi hak-hak dasar Nasabah sebagai konsumen yang dijamin dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.

Sebab jika tidak diatur secara spesifik dan jelas perihal kapan blokir secara sebagian dan seluruhnya maupun kapan klausul wanprestasi berlaku maka sesungguhnya Bank dalam risiko dan masalah besar. Selain melalui jalur gugatan Perbuatan Melawan Hukum, nasabah yang dirugikan dapat mengambil Langkah hukum dengan melaporkan Bank tersebut ke OJK untuk keperluan pemfasilitasan penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan menggunakan dalil kerugian materiil dan immateriil (vide pasal 41 POJK No 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen) sementara bagi Bank yang terbukti melanggar maka kepadanya terancam sanksi paling berat Pencabutan Izin Kegiatan Usaha (vide pasal 53 POJK).

Jika Bank Asal Blokir (mengabaikan aturan)

Ada contoh kasus menarik yang dapat dikaji. Sebagaimana dimuat dalam surat kabar elektronik solopos.com kasus Bank asal blokir terjadi di Solo menimpa nasabah Bank BR* yang berprofesi sebagai anggota Polri. Singkatnya, nasabah merasa dirugikan secara materiil dan immaterial karena Bank BR* memblokir rekening secara sepihak, tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Selama empat bulan sejak diblokir, ia tidak bisa mengambil gaji yang artinya berdampak pada sumber penghasilan hidup yang bersangkutan.

Yang sangat menarik, dari fakta persidangan terungkap rupanya pejabat Bank yang memerintahkan blokir tidak lain merupakan istri dari nasabah. Kasus diberitakan dimenangkan oleh Nasabah dan Bank BR* diwajibkan membayar kerugian material senilai Rp 10 Juta.

Dari petikan surat kabar dimaksud, diketahui bahwa Bank BR* melakukan blokir secara keseluruhan dan terbukti mengabaikan rambu-rambu aturan sehingga tiada lagi ruang pembelaan yang tersisa. Jika pun menggunakan dalil perdata tentu akan sia-sia sebab perbuatan yang dilakukan pejabat Bank dimaksud sarat dengan perbuatan prakarsa sendiri, bukan prakarsa instansi Bank BR*. Hal ini terbukti dengan dikabulkannya gugatan penggugat beserta dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa Bank BR* telah lalai dalam melakukan blokir rekening.

Jika saja nasabah serius memperkarakan ke OJK, sesuai POJK No 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen Bank tersebut tentu terancam sanksi paling berat Pencabutan Izin Kegiatan Usaha. Dari aspek ketenagakerjaan, kelalaian Pejabat Bank dimaksud juga terancam sanksi paling berat Pemutusan Hubungan Kerja.

Apakah Blokir Dapat Dilakukan Bagi Rekening Penipu?

Ada satu putusan menarik yang tidak boleh terlewatkan untuk dibahas. Yakni putusan Nomor 670/Pdt/G/2019/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap antara Bank BC* melawan nasabahnya.

Mengapa? Karena ini berkaitan dengan laporan pihak ketiga yang memberi bukti bahwa rekening nasabah digunakan sebagai rekening penadah hasil tindak pidana. Kasus bermula sejak penggugat (nasabah) yang tidak dapat mengambil uang karena terblokir, berbagai cara konfirmasi melalui call center sudah dilakukan dan ia tidak terima dengan konfirmasi dari pegawai Bank yang menyatakan bahwa rekeningnya dituduh sebagai penadah hasil tindak pidana.

Pada akhirnya, putusan tidak berpihak kepada penggugat sebab gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Bagi saya, ini kegagalan penggugat untuk membuktikan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum secara nyata yang berakibat pada kerugian dengan didukung alat bukti yang sah (vide Ps 1365 KUH Perdata jo. Yurisprudensi Putusan MA Nomor 78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974). Tapi tentu saya tidak sedang membahas ini lebih detil pada tulisan kali ini (meski sesungguhnya saya tertantang).

Sebab yang menarik bagi saya adalah setelah membaca putusan judex facti saya menyukai keberanian tergugat mendalilkan ‘prinsip kehati-hatian’ dalam bingkai ‘pengamanan sementara’ menjadi alasan pemblokiran rekening penadah tindak pidana milik penggugat. Tergugat (Bank BC*) dalam dalilnya beralasan pelapor pihak ketiga bisa memohon pemblokiran sementara sampai pelapor mendapatkan surat kepolisian yang menyatakan penggugat (nasabah) terkait dengan transaksi tindak pidana. Apabila tergugat (Bank BC*) sudah mendapat surat kepolisian, maka tergugat mengubah pemblokiran sementara menjadi pemblokiran permanen sampai terdapat perintah hukum lebih lanjut.

Bagi saya, ini sejenis penemuan hukum yang (boleh dibilang) brilian ditengah fakta betapa stagnannya jumlah kasus penipuan online yang marak terjadi. Meski belum didukung kajian yuridis secara berimbang misalnya sejauh apa batasan seseorang disebut penipu melakukan tindak pidana namun langkah yang dilakukan patut diapresiasi sebab ini menunjukkan keberpihakan Bank terhadap konsumen ditengah fakta lemahnya pengaturan, pengawasan dan edukasi dari pelaku jasa perbankan terhadap masyarakat yang terdampak penipuan.

Konklusi

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa seluruh informasi mengenai Nasabah adalah rahasia yang patut dijaga dengan baik oleh Bank dan pemblokiran rekening dimungkinkan untuk perkara Pidana. Sementara dalam urusan Perdata, pemblokiran dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang dapat dibuktikan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur (nasabah). Selain itu, blokir secara sebagian atau seluruhnya oleh Bank juga dimungkinkan untuk dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak (asas pacta sunt servanda). Terkait pemlokiran karena kasus dugaan penipuan, Putusan atas kasus Bank BC* dapat dipedomani oleh kita bahwa pada prinsipnya nasabah diberikan ruang untuk memohon kepada Bank agar rekening penadah tindak pidana diblokir sebagai langkah preventif.

Semoga tulisan sederhana saya kali ini bermanfaat.

 

Muhammad Luthfi Aldila Tanjung atau lebih senang disapa Aldi Tanjung, merupakan Pria Minangkabau yang lahir di Jakarta dan besar di Jakarta, Bandung dan Solo. Ia menamatkan studi dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Ia sangat tertarik pada isu Hukum khususnya hukum perdata, hukum konstitusi dan hukum teknologi informasi. Saat ini ia tergabung sebagai anggota PAHKI (Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Indonesia). Ia mengelola laman pribadi yang digunakan untuk membahas pemikirannya dalam dunia hukum

One Reply to “Apakah Bank Boleh Memblokir Dana Nasabah?”

Leave a Reply