Apa yang Menjadi Hak Yahya Harahap dalam Dokumen Hukum Milik Advokat?

Perkiraan Waktu Membaca: 17 menit
5
(4)

Alasan dari pemulihan judul pada artikel ini untuk menggambarkan bahwa hasil pemikiran penulis hukum atau bidang lain sangat berharga dan patut diapresiasi, dan secara sederhana ingin menyampaikan bahwa dalam dokumen-dokumen hukum yang dibuat oleh advokat, terdapat hak moral dan hak ekonomi mereka selaku penulis yang harus dipenuhi, terutama apabila dokumen yang kita buat tersebut untuk tujuan komersil. Tulisan ini akan menguraikan bagamana implementasi dari hak moral dan hak ekonomi, dan bagaimana advokat seharusnya memandang hak tersebut dari segi regulasi dan etika.[1]

Sitasi sebagai Etika Ilmiah

Peradilan Indonesia masih sarat dengan dokumen, hampir seluruh pendapat hukum disampaikan pihak berperkara dibuat secara tertulis, sehingga hampir tidak mungkin seseorang dalam pengadilan di Indonesia menyampaikan oral argument layaknya pengacara yang kita saksikan dalam courtroom dramas, dan karena dokumen-dokumen itu, menjadikan kemampuan menulis ilmiah bagi advokat menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Menulis dokumen hukum tidak ada bedanya dengan menulis karya ilmiah lainnya. Terdapat struktur dan kaidah ilmiah yang harus ditaati penulis, termasuk di dalamnya mengenai standar rujukan argumen yang digunakan dalam mengutip pendapat berbagai ahli yang bersumber dari buku atau jurnal ilmiah.

Dari sekian banyak ahli hukum, dalam dokumen hukum yang ditulis advokat–yang telah dikutip ulang dalam putusan, selain Yahya Harahap, nama-nama lain misalnya J. Satrio, atau Soebekti, merupakan ahli hukum yang pendapatnya lazim dikutip dalam kasus-kasus perdata. Dari kasus pidana terdapat karya-karya R. Soesilo, Romli Atmasasmita, atau Andi Hamzah, sebagaimana nama Indoharto yang tidak bisa dilepaskan dari sidang-sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan pada permohonan dan putusan di Mahkamah Konstitusi, pendapat dari nama-nama seperti Jimly Assidhiqqie, atau Maruarar Siahaan, juga kerap menghiasi argumen-argumen para advokat.

Pendapat yang disitasi advokat tidak hanya berasal sarjana hukum saja, dalam beberapa dokumen pembelaan, juga lazim dikutip puisi-puisi dari sastrawan untuk menggambarkan emosi perkara. Singkatnya, pendapat para ahli dan sastrawan tersebut digunakan oleh advokat (atau lawannya) semata untuk menguatkan teori hukum yang telah dibangunnya.

Pendapat-pendapat tersebut bebas dipergunakan dalam berbagai konteks kasus oleh advokat, dan uniknya pendapat tersebut dapat saja digunakan lawan mereka sendiri di dalam perkara yang sama. Pengalaman dalam membaca putusan-putusan di Indonesia, kebanyakan advokat melakukan sitasi atas pendapat kebanyakan ahli hukum dengan mencantumkan sumber penulisan secara detail sampai derajat halaman, bahkan di beberapa praktik pengadilan di Jakarta, pihak yang bersengketa juga diminta (atau karena pertimbangannya sendiri), memberikan salinan buku yang memuat argumen yang dikutip olehnya, namun malahan terdapat pihak yang memberikan salinan buku baru untuk dilampirkan dalam daftar bukti.

Mengutip pendapat ahli hukum dengan jelas sumber argumen merupakan perbuatan yang patut diapresiasi. Tindakan tersebut menunjukkan etika ilmiah dari advokat dalam membela perkaranya, dengan memberikan rujukan atas sitasi secara lengkap, advokat memberikan penghargaan terhadap pendapat penulis. Manfaat dalam hal advokat memberikan sitasi yang tepat dalam dokumennya di antara untuk memudahkan lawan dan hakim untuk melakukan verifikasi atas argumennya tersebut, dan dapat saja, pendapat ahli tersebut menambah keyakinan hakim dalam proses pengambilan keputusan kelak.

Selain itu, rujukan tersebut juga akan berguna bagi masyarakat umum yang akan mempelajari putusan kelak. Putusan dengan sitasi yang benar dan lengkap, dapat mempermudah masyarakat dalam memahami konteks ilmiah dan praktek secara langsung hanya dengan membaca putusan saja, dengan demikian proses pembaharuan hukum dapat berlanjut karena terdapat rujukan ilmiah yang digunakan sebagai basis nalar dalam putusan pengadilan.

Dari sisi cara sitasi, tidak terdapat kesatuan standar sitasi, namun yang umumnya berlaku dalam praktek ilmiah misalnya merujuk pada American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA) and Chicago Manual Style, sehingga advokat dapat memilih cara sitasi yang dikehandakinya, sepanjang kutipan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta, yaitu dengan menyebutkan dan mencantumkan sumber secara lengkap. Secara penempatan sitasi, juga tidak ada keharusan di mana rujukan itu akan disematkan, dari kelaziman penempatan yang berlaku di kebanyakan buku dan jurnal ilmiah, sitasi dapat saja disematkan di badan tulisan (bodynote), catatan kaki (footnote), atau catatan akhir (endnote). Terkait dokumen hukum dengan catatan kami, penah terlihat digunakan oleh pengacara publik di salah satu lembaga bantuan hukum terkemuka dalam dokumen persidangan perdata atau pidana mereka.

Dari sisi regulasi, kewajiban advokat untuk mencantumkan sumber argumen secara lengkap dalam dokumen hukum untuk kepentingan pengadilan diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, yang pada pokoknya memberikan pengaturan, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial, apabila sumber argumen disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, yang salah satunya ditujukan untuk keperluan keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.

Maksud dari ketentuan tersebut, dalam hal advokat tidak mencantumkan sumber argumen dengan lengkap dalam dokumen hukumnya, meski dilakukan untuk kepentingan peradilan, maka dapat berimplikasi dengan pelanggaran hak cipta oleh advokat.  Dengan demikian, meski ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pembatasan hak cipta pencipta atau pemegang hak cipta, misalnya dengan tidak harus terlebih dahulu mendapat izin untuk sitasi atas pendapat mereka, namun advokat selaku pengutip, tetap tidak dibenarkan untuk menghilangkan hak moral dengan menghilangkan rujukan argumen asli, atau lebih parah lagi menyatakan klaim bahwa argumen yang dihasilkannya dalam dokumen hukum merupakan buah karyanya sendiri.

Hak Ekonomi

Menurut pasal 8 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dalam hal ciptaan tersebut misalnya berupa buku atau jurnal, yang isinya sebagian atau seluruhnya dikutip oleh advokat untuk kepentingan pembuatan dokumen hukum di dalam atau di luar pengadilan yang sifatnya komersil (misalnya legal opini atau newsletter), maka timbul pertanyaan, apakah pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk menagihkan hak ekonominya kepada advokat tersebut?

Sebelum menjawab permasalahan tersebut, akan akan diuraikan lebih mendalam ketentuan pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta–yang merupakan bagian dari bab pembatasan hak cipta, yaitu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial, apabila sumber disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk kepentingan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; (b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; (c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. Ketentuan tersebut menjadi dasar analisi apakah dapat dilakukan pemberian hak ekonomi kepada para ahli hukum (atau ahli apapun) yang karyanya dikutip oleh advokat dalam dokumen hukumnya.

Titik tekan ketentuan pembatasan hak cipta yaitu: (i) berkaitan dengan tindakan sitasi yang dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta, (ii) dengan tetap pencantuman identitas pencipta atau pemegang hak cipta dan (iii) terbatas kepentingan sitasi yang telah diatur dalam pasal 44 UU Hak Cipta. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal, maka ketentuan mengenai pembatasan hak cipta dapat dilakukan untuk kepentingan peradilan semata, sehingga hal tersebut dapat saja dimaknai bahwa dokumen advokat yang beredar untuk kepentingan pembelaan di pengadilan merupakan bagian dari pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, sepanjang sumber sitasi dicantumkan dengan lengkap, sedangkan terhadap dokumen hukum yang dibuat oleh advokat untuk kepentingan di luar pengadilan,  misalnya dipergunakan sebagai legal opini yang dipergunakan terbatas antara advokat dan klien, atau newsletter yang diterbitkan berkala oleh advokat dan dapat diakses untuk publik, yang didalamnya memuat sitasi pendapat dari ahli hukum, maka sepanjang pembuatan dokumen hukum tersebut dibuat untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah (pasal 44 ayat (1) b UU Hak Cipta), maka tindakan sitasi oleh advokat tersebut juga dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta, sepanjang sumber dicantumkan secara lengkap.

Selain itu, terhadap dokumen hukum non-litigasi, advokat juga harus memperhatikan ketentuan bahwa sitasi tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar (fair use) dari pencipta atau pemegang hak cipta. Merujuk penjelasan pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, dengan demikian, penggunaan sitasi oleh advokat juga harus memperhatikan keuntungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas sitasi pendapatnya dalam dokumen hukum non-litigasi.

Berkaitan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, maka terhadap sitasi yang digunakan untuk kepentingan litigasi, maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak memiliki alasan hukum untuk melakukan klaim terhadap hak ekonominya. Kondisi tersebut sepintas tidak memberikan keadilan bagi ahli hukum yang namanya terus dipergunakan dalam dokumen litigasi, misalnya berapa banyak gugatan yang mengutip pendapat J. Satrio atau Yahya Harahap, namun apakah mereka mendapatkan hak ekonomi? Di sisi lain, advokat menjalankan tugasnya bukan dalam rangka menjalankan kewajiban pro bono. Pemberian hak ekonomi terhadap sitasi yang digunakan untuk dokumen hukum litigasi, selama masih berpegang pada ketentuan pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta, maka akan terus bersandar pada iktikad baik dari advokat untuk memberikannya secara langsung kepada sang ahli, atau dengan cara lain misalnya dengan cara mendaulat sang penulis menjadi ahli yang dihadirkan pada persidangan yang dibayar secara profesional.

Hal tersebut berbeda untuk dokumen non-litigasi yang memungkinkan pencipta untuk mengklaim hak ekonomi berdasarkan prinsip fair use, sehingga  terhadap sitasi untuk kepentingan dokumen non-litigasi, UU Hak Cipta tetap meminta pengutip, dalam hal ini advokat, secara wajar untuk memperhatikan hak ekonomi penulis yang pendapatnya dikutip.

Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara advokat memberikan atau pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengklaim hak ekonomi berdasarkan prinsip fair use? Terkait permasalahan tersebut, penulis mewawancarai Gading Yonggar Ditya, S.H (Jakarta, 1 Februari 2021), advokat yang berpengalaman di bidang hak cipta, menyatakan bahwa implementasi dari prinsip fair use sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta pada prakteknya bersifat sangat fleksibel, karena tidak ada kesatuan tafsir di dalamnya, sehingga dapat saja, tindakan advokat berupa membeli buku sang ahli hukum sebelum menulis dokumen hukum non-litigasinya, dianggap sebagai upaya tindakan untuk mewujudkan fair use karena pada dasarnya pembelian tersebut berkorelasi dengan pemberian keuntungan berupa royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ketat, pendapat-pendapat sarjana atas suatu masalah sangat ketat perdebatannya, sehingga perlu studi pustaka yang intensif untuk memastikan pendapat mana otentik dan mana yang derivatif, bahkan lebih dari itu, perkembangan sitasi juga sampai pada tahap di mana kita juga harus memberikan kredit tidak hanya pada narasi, namun juga ide. Tindakan untuk memastikan tulisan kita merupakan seratus persen otentik bisa saja merupakan hal yang mustahil, namun kita juga harus selamat dari jeratan plagiasi dengan cara yang paling aman yaitu memberikan rujukan dari apa yang telah kita tulis.

Pada akhir tulisan ini, saya ingin memberikan saran pada setiap advokat untuk mencoba sekeras mungkin berpegang pada etika ilmiah, dengan setidak-setidaknya memberikan pertanggungjawaban dari setiap argumen yang disampaikan melalui cara memberikan kredit atau sumber rujukan dengan lengkap, sehingga tindakan pembelaan hukum yang dilakukan juga tidak semata-mata sebuah pekerjaan an sich, namun juga merupakan aktivitas  yang sarat pergulatan akademik. Selain itu, upaya lainnya yaitu memberikan pemahaman bagi para advokat untuk menghargai hak ekonomi dari pendapat ahli yang disitasi oleh mereka untuk kepentingan komersil perlu mendapatkan pertimbangan etis di masa depan agar masing-masing pihak dalam ekosistem hukum mendapat keuntungan yang proporsional. (*)

——-

[1] M. Yahya Harahap, atau dikenal luas sebagai Yahya Harahap merupakan mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 1960 dan telah menulis lebih dari enam belas buku yang menjadi rujukan yang otoritatif dalam perkembangan hukum di Indonesia. Dari anotasi google scholar, sampai tahun 2021, karya-karya Yahya Harahap setidaknya telah dikutip sebanyak 15.400. Sedangkan dari sisi putusan hakim, tidak terdapat filter pada website putusan Mahkamah Agung, sehingga tidak bisa dipastikan secara tepat seberapa banyak putusan yang memuat doktrin-doktrin dari Yahya Harahap. Biografi lengkap Yahya Harahap dapat diakses pada setiap buku yang beliau tulis, di antaranya buku berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika: Jakarta, 2019)

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 5 / 5. Penilaian terhitung: 4

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

Andhika Prayoga memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan memulai karir profesional sebagai Asisten Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) tahun 2014.

Selama di LBH Jakarta, Andhika terlibat dalam pemberian bantuan hukum (pro bono) terhadap masyarakat yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi dan Serang.

Sejak tahun 2015, ia bekerja sebagai Associate Partner pada Feri Samad Law Firm dan terlibat di berbagai pendampingan hukum terkait isu korporasi dan tata kelola perusahaan yang baik di sektor ketenagalistrikan.

Andhika terafiliasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) serta tercatat sebagai anggota jaringan Pro Bono Clearing House LBH Jakarta, anggota Dewan Pengawas Yayasan Pengembangan Hukum Partisipatif (YPHP) dan senior member pada Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Leave a Reply