Beda Jenis Hak Tanah, Beda Kewajiban dan Wewenang

Setiap orang pasti menempati dan memiliki kediaman yang berdiri kokoh di atas sebidang tanah. Akan tetapi bukan berarti setiap orang yang menempati sebidang tanah dikategorikan sebagai pemilik tanah. Kepemilikan atas sebidang tanah sesorang dapat dibuktikan dengan sertifikat sebagai bukti sah hak kepemilikannya. Sayangnya kerap kali terjadi keributan ataupun sengketa terhadap tanah, manakala ada suatu upaya penggusuran ataupun ada pihak lain yang mengklaim hak atas sebidang tanah.

Perlu kita ketahui bersama, bahwasanya tanah memiliki berbagai jenis hak untuk menguasainya. Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pasal 16 membagi hak atas tanah ke dalam beberapa hak, diantaranya:

  1. Hak milik
  2. Jak guna-usaha
  3. Hak guna-bangunan
  4. Hak pakai
  5. Hak sewa
  6. Hak membuka tanah
  7. Hak memungut hasil hutan
  8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas, yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Dalam Pasal 53 UUPA menyebutkan bahwa:
Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat?.

MUST READ  Jenis Kelamin Perkara Sengketa Pemilu

Setiap masing-masing hak di atas, tentunya memiliki perbedaan, seperti:

  1. Hak Milik

Mengenai hak milik dalam UPPA diatur di Pasal 20 sampai dengan pasal 27. Dijelaskan bahwa hak milik adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yaitu mempunyai fungsi sosial.
Apakah hak ini dapat dialihkan kepada pihak lain? Tentu saja bisa. Hak milik ini dapat dialihkan diantaranya dapat dialihkan melalui pewarisan ataupun pembelian.Perlu diingat bahwa yang dapat memiliki hak milik atas tanah ini hanya untuk WNI dan juga badan hukum yang telah memenuhi syarat. Selain itu, hak milik atas tanah ini dapat hapus karena tanahnya jatuh kepada Negara dan tanahnya musnah.

  1. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak guna usaha diatur dalam pasal 28 sampai pasal 30. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Bedanya dengan hak milik adalah Hak guna usaha ini terjadi karena adanya penetapan Pemerintah. Waktu yang diberikan hak guna usaha ini paling lama 25 tahun atau waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk kondisi tertentu perusahaan yang memerlukan waktu lama. Hak guna usaha dapat diberikan kepada WNI dan juga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Sama seperti halnya hak milik, HGU ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak guna usaha dapat hapus karena suatu keadaan yang telah diatur dalam UUPA.

  1. Hak guna bangunan (HGB)
MUST READ  Kiat Sukses Menjadi Advokat yang Sukses (Bagian Akhir)

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dalam kondisi tertentu. Sama seperti halnya HGU, HGB ini dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang berada di Indonesia dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. HGB ini juga dapat hapus karena suatu keadaan yang telah diatur dalam UUPA.

  1. Hak Pakai

Berdasarkan pasal 41 UUPA bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Berbeda dengan hak lainnya, hak pakai ini selain dapat dimiliki WNI dan juga badan hukum, dapat juga dapat dimiliki oleh WNA dan badan hukum asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

  1. Hak Sewa
MUST READ  Pada Hukum Internasional dalam Hukum Nasional, Indonesia: Monoisme atau Dualisme?

Hak sewa dapat diartikan bahwa sesorang atau badan hukum dapat menggunakan hak milik tanah orang lain dengan perjanjian sewa, dan juga dengan membayarkan uang sewa sesuai dengan perjanjiannya kepada pemilik tanah.

  1. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Pasal 46 UUPA menjelaskan bahwa, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak secara otomatis? dengan sendirinya hak milik atas tanah tersebut diperoleh.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami karakteristik dan perbedaan dari masing-masing hak penguasaan atas tanah. Jenis-jenis hak penguasaan atas tanah tersebut perlu diperhatikan betul agar tidak terjadi lagi hal-hal keributan akan penguasaan tanah. Untuk melihat ketentuan tentang hak penguasaan atas tanah dapat di download UUPA di sini.

Leave a Reply