UU Anti Terorisme: Efektifkah dalam Upaya Melawan Terorisme?

Jumat, 25 Mei 2018 akhirnya pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau dalam tulisan ini akan disebut secara singkat sebagai RUU Perubahan UU Terorisme

Dalam UU yang baru saja disahkan ini, ada beberapa hal baru diantaranya adalah mengenai definisi terorisme dan beberapa jenis tindak pidana baru yang diatur dalam Pasal 43 A, 43 B, 43 C, dan 43 D. Perbuatan yang dikriminalisasi untuk mengantisipasi modus baru dalam tindak pidana terorisme. Selain itu, UU baru ini juga memperkuat keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diberikan fungsi dan kewenangan yang lebih baik yaitu berfungsi menetapkan dan mengoordinasikan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme serta melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Terlepas dari berbagai kritik yang dikemukakan oleh berbagai organisasi non pemerintah termasuk ICJR, rasanya kita mulai memikirkan untuk berani keluar dari perangkap tempurung pendekatan pidana yang punitif untuk menangani terorisme.

Penting untuk dicatat bahwa akar dari kemunculan terorisme sangat kompleks dan terhubung dengan situasi lingkungan dimana radikalisasi dan ekstrimisme kekerasan mendapatkan lahan suburnya. Ban Ki Moon – Sekjen PBB – juga mencatat bahwa gerakan terorisme itu tidak muncul begitu saja, namun ada faktor penindasan, korupsi, dan ketidakadilan yang memberikan bahan bakar bagi munculnya ekstrimisme dan kekerasan.

Adanya banyak faktor yang dapat menjadi pemicu munculnya terorisme dan orang ? orang yang bersimpati dengan gerakan terorisme. Kemiskinan, pengangguran, persepsi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, penyingkiran dari partisipasi sosial dan politik, korupsi yang tersebar luar, lemahnya institusi penegakkan hukum, dan perlakuan buruk secara terus menerus terhadap kelompok tertentu menjadi bahan bakar ideal bagi tumbuhnya gerakan radikal yang berpotensi memunculkan ekstrimisme kekerasan. Ketidakmampuan negara untuk untuk menyediakan hak ? hak dasar, layanan dasar, dan keamanan akan mendorong munculnya persepsi ketidakadilan dan ketidaksetaraan sekaligus menciptakan ruang yang lebar untuk menyambut lahirnya kelompok ? kelompok non negara untuk mengambil alih kendali negara di wilayah negara tersebut.

MUST READ  Tentang Keterangan Ahli Hukum

Sebagai sebuah kejahatan serius yang memiliki dimensi ideologis, pendekatan penegakkan hukum pidana hanyalah salah satu metode dalam melawan terorisme. Upaya melawan terorisme perlu menggunakan beragam pendekatan untuk meminimalkan ruang gerak kelompok teroris dan menangkal perkembangan terorisme. Menangani terorisme hanya melalui pendekatan penegakkan hukum tentu akan sulit untuk menangkal terorisme sejak bibit ? bibit awalnya muncul. Tanpa ada strategi penanganan yang bersifat nasional dan tidak reaktif, maka upaya pencegahan meluasnya gerakan terorisme hanya akan menjadi pepesan kosong dalam upaya melawan terorisme dan bertumpu pada pendekatan penegakkan pidana.

Mari kita sejenak melihat Indonesia, meskipun reformasi telah dimulai sejak 1998, namun nampaknya masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal penanganan korupsi, Indeks Persepsi Korupsi nilai rata ? rata yang diperoleh Indonesia adalah sebesar 25.79. Dalam hal Indeks Supremasi Hukum (Rule of Law), nilai rata ? rata yang diperoleh Indonesia adalah sebesar -0.64. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih masuk dalam kategori negara yang levelnya medium pada ranking 113 dengan nilai 0,689 yang jika dihitung sejak 1990 maka rata ? rata kenaikan sebesar 1.07. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik mengenai indeks pembangunan manusia juga memunculkan indikator persoalan yang sama. Indeks Demokrasi Indonesia juga menunjukkan kecenderungan penurunan jika dibandingkan pada 2009. Dalam dunia pendidikan, peringkat pendidikan Indonesia juga sama situasinya, tidak memuaskan.

MUST READ  Tentang Pengakuan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dengan data yang tersedia terkait dengan Indonesia, sesungguhnya mudah untuk menarik informasi bahwa situasi Indonesia tidak cukup memuaskan dan secara langsung menempatkan Indonesia pada resiko yang cukup tinggi akan munculnya bibit ? bibit terorisme. Dalam jangka pendek, kita sudah melihat munculnya berbagai gerakan intoleransi dan gerakan ekstrimisme kekerasan di Indonesia. Intoleransi dan ekstrimisme kekerasan dapat menjadi awal bangkitnya gerakan terorisme. Intoleransi dan eksrimisme kekerasan ini bukanlah akar namun perantara bagi kebangkitan gerakan terorisme. Perhatian pemerintah dan masyarakat umumnya berfokus pada penanganan intoleransi dan ekstrimisme kekerasan tanpa melihat bahwa ada akar yang lebih dalam dari ?sekedar? intoleransi dan ekstrimisme kekerasan.

Meski Presiden dan para pembantunya menyatakan bahwa UU Terorisme bisa menjadi obat bagi upaya pemberantasan terorisme, namun pertanyaannya apakah kehadiran UU Anti Terorisme memang benar ? benar dapat menjadi obat mujarab untuk menangkal tumbuh dan meluasnya gerakan terorisme? Jika melihat model regulasi UU Anti Terorisme, maka titik berat dari UU Anti Terorisme sesungguhnya hanya menitik beratkan pada pendekatan hukum, sementara pendekatan non hukum tidak menjadi perhatian besar, hal ini dilihat dari ketiadaan detail tentang apa yang hendak dicapai dalam upaya non penal pada UU Anti Terorisme tersebut. Padahal dalam konteks memaksimalkan upaya melawan terorisme, titik tekan perhatian yang cukup besar adalah pada upaya pencegahan.

MUST READ  Memaknai Pentingnya Fondasi Etik dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam upaya menangani terorisme, PBB juga telah mengadopsi Strategi Global untuk menangani terorisme yang terdiri dari 4 pilar. Selain itu, negara ? negara di Eropa misalnya, sudah mengadopsi Rencana Aksi Nasional untuk melawan Ekstrimisme Kekerasan. Namun, Indonesia malah ketinggalan langkah, sampai saat ini belum ada Strategi Nasional untuk menangani persoalan yang terkait dengan ekstrimisme kekerasan dan terorisme. Bahkan laporan IPAC juga menegaskan bahwa program pencegahan yang ada saat ini dan diinisasi oleh BNPT belum cukup efektif untuk melawan kecenderungan ekstrimisme ini.

Tanpa adanya sebuah strategi nasional yang inklusif termasuk berbagai inisiatif dan rencana untuk melakukan intervensi melalui beragam saluran yang tersedia, sulit rasanya membayangkan bahwa upaya menangani ekstrimisme kekerasan dan terorisme ditambatkan semata ? mata melalui pendekatan pidana.

Leave a Reply