Simak Ringkasan Isi dari RUU Ibu Kota Negara

Jadi sembari persiapan pemindahan ibu kota, pemerintah telah menyusun naskah RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN). RUU IKN ini secara umum berisi 10 bab dengan 39 Pasal. Selain itu ada 6 ketentuan yang dinyatakan dicabut atau disesuaikan terkait bila RUU IKN ini disahkan menjadi UU.

Secara ringkas, dalam RUU ini dijelaskan bahwa selama ini tidak ada UU yang mengatur tentang Ibu Kota Negara, akan tetapi yang ada adalah UU yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Saya sendiri tidak terlampai paham apa bedanya RUU yang mengatur Ibu Kota Negara dengan UU yang menetapkan suatu daerah tertentu sebagai ibu kota Negara. Tapi baiklah, kita ikuti saja alur pemikiran dari penyusun RUU IKN ini, meskipun rada aneh.

MUST READ  Ini Dia Isi dari RUU Ibu Kota Negara yang Menjadi Prioritas DPR

Nah, berdasarkan RUU ini ada 2 sebutan terkait dengan Ibu Kota Negara

  1. Ibu Kota Negara itu sendiri yang merupakan daerah setingkat propinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Disini Gubernurnya rencananya dipilih oleh DPRD
  2. Kawasan Ibu Kota Negara, kawasan yang diatur oleh Badan Pengelola dimana kepalanya ditempatkan setaraf kedudukannya dengan Gubernur Propinsi Ibu Kota Negara. Disini kepala Badan Pengelola diangkat oleh Presiden

Yang membingungkan jadi Kawasan IKN ini sebenarnya masuk nomenklatur mana ya? Dalam UUD kita, selain Propinsi, Kota/Kabupaten, ada daerah otonomi khusus yang terbagi menjadi daerah khusus dan daerah istimewa. Namun ada nomenklatur baru yaitu Kawasan IKN. Menariknya hubungan kerja antara Gubernur dan Kepala Badan Pengelola akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

MUST READ  Makna “Undang – Undang” Dalam Asas Legalitas

Dalam RUU IKN ini juga dijelaskan bahwa sebelum Pemerintah Propinsi dan Badan Pengelola tersebut terbentuk, maka seluruh proses terkait dengan Ibu Kota Negara akan dilakukan oleh Badan Otorita. Belum jelas bagaimana mekanisme kerja dari Badan Otorita tersebut. Namun dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Badan Otorita”. Saya sendiri belum menemukan apakah ada Perpres umum tentang Badan Otorita? Namun dari berita yang saya temukan Presiden akan menandatangani Perpres soal Badan Otorita IKN ini. Wait, jadi Perpresnya ada dulu sebelum UUnya jadi?

Bagaimana soal luasan wilayah? RUU IKN ini mengatur bahwa Pemerintah propinsi IKN mengelola wilayah seluas 199.961,87 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu delapan puluh tujuh hektar). Sementara Badan Pengelola Kawasan IKN mengelola wilayah 56.180,87 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan puluh tujuh hektar).

MUST READ  Tentang Ahli

Yang mau mempelajari RUU ini silahkan cari tautnya diatas ya hehehehe

One Reply to “Simak Ringkasan Isi dari RUU Ibu Kota Negara”

Leave a Reply