Mengapa Harus Omnibus Law? Sebuah Jawaban

Saya tergelitik membaca tulisan Rekan Michael Agustin tentang Omnibus Law. Sebagai seorang advokat, tentu adalah hal yang biasa jika melihatnya dalam kacamata normative. Secara garis besar, beliau menyimpulan bahwa UU Peraturan Perundang – undangan belum memasukkan konsep Omnibus Law dan sebagai Negara dengan sistem civil law, maka konsep Omnibus Law tidak dikenal.

Well, Omnibus Law pertama kali disampaikan oleh Presiden pada pidato pertamanya selepas dilantik sebagai Presiden RI 2019 -2024. Menurut Presiden, penyederhanaan kendala regulasi dilakukan melalui Omnibus Law. Gagasan ini bukanlah gagasan baru, setidaknya mengenai ide penyederhanaan regulasi. Kementerian Hukum dan HAM sejak 2015 telah mendorong penyederhanaan regulasi. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 di Jember pada 10-13 November 2017 juga merekomendasikan dirampingkannya regulasi di Indonesia karena sudah sangat banyak.

Menurut salah seorang pakar HTN dari Universitas Lambung Mangkurat, Mirza Satria Buana, Omnibus law dapat dianggap sebagai UU ‘sapu jagat’ yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU. Ia juga menjelaskan bahwa Irlandia melakukan perampingan peraturan perundangan yang dilakukan hanya lewat satu UU omnibus dan menghapus sekitar 3.225 UU. Capaian Irlandia dianggap sebagai rekor dunia praktik omnibus law.

Saya sendiri, baru mengetahui soal Omnibus Law. Dan setelah mempelajari, sebenarnya ini mengenai penyederhanaan regulasi yang dalam bahasan yang disampaikan oleh Rekan Michael Agustin, mengutip kajian KPPOD, telah disampaikan banyak peraturan yang bermasalah.

MUST READ  Buat Izin Usaha Baru dengan Online Single Submission (OSS)

Sebenarnya, konsep penyederhaan regulasi bukanlah barang baru dalam khazanah regulasi Indonesia. Namun penamaan Omnibus memang sesuatu yang baru. Dalam pandangan saya, barangkali omnibus dapat disamakan dengan kodifikasi hukum. Maka tak salah juga bila Prof Muladi menyatakan RKUHP adalah Omnibus Law. Dalam konteks yang sama, kita sudah mengenal dan mempraktikkan gagasan Omnibus ini sejak masa Hindia Belanda dengan berbagai kodifikasi hukum yang dilakukan oleh Belanda di Hindia Belanda. KUHP, KUHPerdata, KUHDagang, dan HIR/RBg adalah contoh dari praktik Omnibus Law yang sampai saat ini digunakan oleh Indonesia.

Namun, sekali lagi gagasan penyederhanaan regulasi tidak bisa hanya dengan Omnibus Law. Dalam pandangan saya yang pertama kali harus direvisi adalah UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (UU P3) yang memuat sampai 7 jenis peraturan yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (pasal 7 UU No.11 tahun 2011)
MUST READ  Agar Tidak Baper, Pahami Rambu-Rambu PHK

Ini belum termasuk peraturan lembaga atau peraturan kementerian. Dengan melihat begitu banyaknya jenis peraturan yang dikelurkan berdasarkan jenis pejabat, maka ide penyederhanaan regulasi tidak bisa dilakukan tanpa menyederhanakan jenis peraturannya.

Menurut saya, peraturan ditingkat pusat, dibawah UUD, cukup UU dan PP saja. Tak perlu ada jenis peraturan lain yang dikeluarkan berdasarkan kategori/jenis Pejabat yang mengeluarkannya. Begitu juga peraturan di tingkat daerah. Cukup dengan Perda, tak perlu ada PerGub, Perbup, atau Perwali. Dengan menyederhanakan jenis peraturan, maka para pembuat peraturan akan “dipaksa” berpikir dalam kerangka yang lebih detail dan menghilangkan “kegemaran” membuat delegasi aturan.

Selain menyederhanakan jenis peraturan, maka model amandemen juga perlu ditinjau ulang. Misalnya dalam soal penghinaan, satu delik ini diatur tidak hanya di KUHP bahkan diatur di 6 UU lainnya. Karena itu meski Prof Muladi menyebut RKUHP sebagai Omnibus Law, tak ada jaminan di masa depan, ada UU sektoral yang akan memuat ketentuan pidana. Problematika hukum akan selalu muncul, jika terlampau banyak UU Sektoral yang memuat ketentuan yang pada prinsipnya sebangun dengan KUHP. Kedepan, segala jenis ketentuan pidana yang bukan pidana administrative, wajib untuk dimasukkan kedalam KUHP dan bukan dimuat dalam UU Sektoral. Ini untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi dalam level UU.

MUST READ  Cara Mudah Mendirikan CV (Comanditaire Venootschap)

Model amandemen lainnya juga merepotkan. Misalnya dalam UU Perlindungan Anak saja, ada 3 UU Perlindungan Anak yang semuanya sebenarnya hanya amandemen namun tak pernah disatukan kembali dalam satu buku UU. Dari sisi advokat, ini merepotkan karena untuk membaca UU Perlindungan Anak, harus dibaca ketiga UU tersebut. Hal – hal seperti ini tentu harus mulai dipertimbangkan bagaimana mengatasi UU yang diamandemen berulang kali. Karena kesannya jadi banyak, padahal ya cuma ada 1 UU.

Jadi menurut saya, tak perlu Omnibus Law, tapi konsisten dalam soal detail dan teknis. Karena semua persoalan tumpang tindih regulasi ini adalah ketidakmampuan berimajinasi dalam pembentukan peraturan.

Leave a Reply