Ketika “Melucu” Jadi Masalah Hukum

Jaman masa Warkop DKI Berjaya, salah satu quote penutup dari setiap filmnya adalah “Tertawalah Sebelum Tertawa itu Dilarang”. Awalnya saya nggak tahu, kenapa selalu ada quote tersebut. Sampai akhirnya saya paham, di masa Orde Baru, serba dilarang dan melarang adalah kewajaran umum yang diterima sebagai kenyataan politik. Dan satu – satunya perbuatan yang nggak dilarang adalah Tertawa.

Tapi, hari – hari ini membuat saya semakin yakin. Bahwa quote dari Warkop DKI itu sebenarnya masih relevan dan bahkan mungkin terlampau sangat relevan. Terutama ketika ada sekelompok orang yang mempermaklumkan Keraton Agung Sejagat.

Respon Negara ternyata, buat saya sih, over. Dan ini bukan hanya pendapat saya sendiri. Mas Miko Ginting juga kurang lebih menyatakan hal yang sama. Anggap saja lelucon nggak penting dari sekelompok orang yang lagi cari perhatian. Nggak perlu juga hukum pidana merespon peristiwa yang sama sekali nggak penting ini apalagi menyelidiki soal ada tidaknya makar.

MUST READ  Komunitas Advokat: RUU Hukum Pidana Melemahkan Profesi Advokat

Di dunia internasional, ada banyak kelompok seperti ini. Secara umum dikenal sebagai micro nation. Misalnya ada yang namanya Principality of Sealand. BBC juga sempat membuat film documenter tentang “How to Start your Own Country”. Intinya di dunia ini yang lucu ya banyak, tapi merespon kelucuan ini dengan hukum pidana ya buat saya berlebihan.

Walau, ada juga informasi soal penipuan yang melibatkan pembentuk keraton itu. Detik melaporkan bahwa “Setiap anggota Jogja DEC dijanjikan uang minimal Rp 30 juta per bulan. Gaji itu bisa lebih besar, tergantung pangkat anggota Jogja DEC di perkumpulan.”

Ya kalau itu, berarti diproses saja kasus yang dulu. Yang sekarang, perlu pendalaman lebih lanjut, apakah betul ada unsur penipuan? Atau memang sekedar ego dan mimpi di siang bolong dari pembentuknya? Kalau sekedar mimpi di siang bolong, saya kuatir, jika suatu saat, kelucuan nggak penting akan benar – benar dilarang.

Leave a Reply