Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (versi soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden)

Penghinaan presiden memantik perdebatan antara masyarakat sipil dan tim perumus RKUHP. Tim perumus menyatakan bahwa rumusan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP berbeda dengan penghinaan presiden dalam KUHP

Dalam KUHP penghinaan presiden masuk dalam Bab Kejahatan ? Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Secara khusus ia diatur dalam:

Pasal 134: Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal 136 bis: ?Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lidsan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Dalam RKUHP, penghinaan Presiden diatur dalam Bab Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dan diatur dalam Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Dalam pasal2nya diatur dalam

Pasal 218

(1): Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategoriIV.

(2)Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

MUST READ  Apakah Staf Khusus Presiden adalah Pejabat Publik?

Pasal 219: Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabatterhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategoriIV.

Pasal 220

(1)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Okeh, mari kita bahas.

Tim Perumus selalu membandingkan bahwa Presiden kita perlu dilindungi dengan alasan

Penghinaan itu Jahat, karena itu perlu kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden

Jawaban

Betul, menghina orang tidak baik. Namun apakah penghinaan wajib masuk pidana? Berdasarkan hukum hak asasi manusia, Komisi HAM menyerukan agar soal penghinaan diatur di wilayah hukum perdata saja. Kalaupun tetap masuk di hukum pidana, maka pemenjaraan bukanlah hukuman yang pantas untuk perkara penghinaan. (Lihat Komentar Umum Pasal 19 ICCPR)

Kehormatan individu memang dihormati, Pasal 19 ICCPR juga menyatakan demikian, dan pembatasannya hanya terbatas untuk menghormati hak dan reputasi orang lain

Pasal 28 J UUD 1945 kita juga menyatakan bahwa pembatasan hak asasi manusia itu bisa dilakukan demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain.

Pertanyannya adalah apakah orang bisa setara dengan jabatan? Dalam hal ini jabatan Presiden. UUD 1945 tegas menyatakan orang adalah manusia bukan jabatan. Dari sini saja, ini bukanlah pembatasan yang dibenarkan baik dalam kerangka hak asasi manusia ataupun dalam kerangka konstitusi.

Sekali lagi Presiden bukanlah orang akan tetapi jabatan. Dan yang dilindungi oleh UUD 1945 adalah orang bukan jabatan

Presiden (Kepala Negara) Negara lain dilindungi, masak Presiden Indonesia tidak kita lindungi

Jawaban

MUST READ  Saya, Kebodohan Saya dan B.J. Habibie

KUHP dan RKUHP mengatur perlindungan terhadap Kepala Negara Sahabat

RKUHP diatur dalam 226 ? 230 sementara dalam KUHP diatur dalam Pasal 142 yang berbunyi

Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Perbedaan antara KUHP dan RKUHP adalah tiadanya frasa raja yang memerintah dalam RKUHP.

Pertama yang mau saya sampaikan alasan ini adalah keliru, karena yang harusnya diterapkan adalah asas reprosikal dalam hukum internasional. Yang intinya, kalau ingin melindungi Presiden Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus memastikan Presiden Indonesia diberikan perlindungan di Negara sahabat sama seperti kepala Negara sahabat dilindungi disini berdasarkan hukum pidana yang berlaku

Kedua, yang ingin dilindungi disini adalah soal hubungan diplomatic antara dua Negara sahabat, bukan semata ? mata soal martabat.

Soal lain, menurut saya. Ketidakpahaman mengenai sistem ketatanegaraan yang berlaku secara internasional. Di seluruh dunia jabatan puncak Negara ada dua jabatan, yaitu jabatan kepala Negara dan kepala pemerintahan. Dua jabatan ini bisa dijabat oleh 1 pejabat ataupun 2 pejabat. Karena itu KUHP menggunakan istilah raja yang memerintah.

Yang hendak dilindungi adalah kepala Negara sahabat, sementara kepala pemerintah Negara sahabat tidak mendapatkan perlindungan. Dan hal ini memang ada hubungannya dengan sistem ketatanegaraan diseluruh dunia, dimana Kepala Negara mendapatkan posisi lebih tinggi dibandingkan kepala pemerintahan.

Presiden itu symbol Negara, maka perlu perlindungan, contohnya di Jerman, Jepang, dan Belanda

Jawaban

Nah, ini juga menurut saya ketidakpahaman mengenai sistem ketatanegaraan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada dua jabatan puncak dalam sistem ketatanegaraan yaitu kepala Negara dan kepala pemerintahan. Pejabat yang menjabat dalam dua jabatan itu bisa tunggal ataupun berbeda.

Namun, kepala Negara dimanapun memang jadi simbol dengan jargon the king can do no wrong. Keputusan ? keputusan Kepala Negara juga tidak bisa digugat di Pengadilan karena jargon tersebut. Mudahnya digugat saja nggak bisa, apalagi dikritik atau dihina.

Sementara itu, keputusan ? keputusan kepala pemerintahan dimanapun bisa digugat di Pengadilan. Karena itu kepala pemerintahan bisa dikritik bahkan dengan bahasa yang kasar sekalipun.

Nah, gimana kalau pejabatnya cuma 1 dan memegang dua jabatan sekaligus yaitu kepala Negara dan kepala pemerintahan? Dalam konteks Indonesia, kedua jabatan itu dipegang sekaligus oleh 1 pejabat.

Presiden sebagai symbol sebenarnya terbatas fungsinya, terutama melihat keputusan yang nggak bisa digugat di Pengadilan. Menurut konstitusi dan kebiasaan ketatanegaraan fungsi yang terkait sebagai Kepala Negara dan symbol Negara adalah: terkait Grasi, amnesti, abolisi, rehabilitas, mengangkat duta dan menerima duta Negara sahabat, membuka sidang Parlemen, Menerbitkan UU dalam Lembaran Negara. Sisanya, Presiden lebih banyak bertindak sebagai kepala pemerintahan.

Lagipula, rakyat misuh2 bukan karena Presiden sebagai kepala Negara, namun kebijakan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Contoh yang diberikan salah satu pakar hukum pidana salah satu televise nasional seperti Jerman, Jepang, dan Belanda justru menggambarkan dengan tepat pada saat jabatan kepala Negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh 2 pejabat yang berbeda.

Nah, kenapa di KUHP (dulu) masih ada?

Simple, karena dulu kita juga punya Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dijabat oleh pejabat yang berlainan. Karena itu pasal penghinaan presiden memang relevan untuk diatur

Intinya, saya cuma ingin bilang kalau perumusan hukum pidana juga harus memperhatikan banyak hal lain seperti sistem ketatanegaraan. Penting untuk melibatkan disiplin ilmu hukum lain dan juga ilmu lainnya

MUST READ  Mau Mendapatkan Beasiswa? Cari Tahu Dulu Informasinya!

 

Leave a Reply