Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Hukum Yang Hidup)

Perdebatan mengenai hukum yang hidup dalam RKUHP sebenarnya menarik. Namun R KUHP sendiri menggunakan istilah yang tidak konsisten. Sebagian menggunakan hukum yang hidup dan sebagian menggunakan hukum adat. Sesungguhnya saya nggak paham kenapa istilah itu digunakan secara bergantian dan saya tidak menemukan penjelasan yang memuaskan soal penggunaan dua istilah secara tidak konsisten tersebut

Namun, berkaca dari sejarah, menurut saya kita masih kebingungan dalam menempatkan hukum adat dan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan kita. Dan bagaimana menempatkan hukum adat dalam sistem peradilan kita.

Karena itu menempatkan hukum yang hidup begitu saja dalam RKUHP tanpa menghubungkannya dengan sistem ketatanegaraan menurut saya adalah kecerobohan yang fatal. Dalam pandangan saya, kita harus memastikan terlebih dahulu bagaimana menempatkan masyarakat hukum adat dan hukum adat itu sendiri dalam bingkai sistem ketatanegaraan kita dan sistem peradilan kita. Tanpa ada penyelidikan yang menyeluruh dan kepastian, masyarakat hukum adat dan hukum adat itu sendiri, malah bisa terancam eksistensinya oleh Negara nasional dan sistem hukum nasional. Sehingga gagasan pemerintahan sendiri dalam masyarakat hukum adat akan semakin menghilang.

MUST READ  Menjunjung HAM Adalah Bagian Penerapan Sila Kedua Pancasila

Yang pasti adopsi hukum adat dan pengakuan masyarakat hukum adat bukanlah sesuatu yang baru atau pengaturan yang sangat khas Indonesia. Pengakuan masyarakat hukum adat dan juga adopsi hukum adat sudah dilakukan sejak masa Hindia Belanda.

Dalam Konstitusi Hindia Belanda, pengakuan tentang masyarakat hukum adat dan hukum adat bisa dilihat dalam Pasal 128 ayat (3) IS yang dikenal dengan zelfstandige volksgemeenschappen dan Pasal 21 ayat (2) IS yang dikenal sebagai zelf ? besturende landschappen. Setidaknya konstitusi Hindia Belanda mendefinisikan daerah swapraja dan daerah desa sebagai masyarakat hukum adat yang mempunyai aturan ? aturan asli dan susunan pemerintahan asli.

Menariknya, sependek pengetahuan saya, pemerintah Hindia Belanda malah tidak meributkan soal hukum adat materil dan yang mereka perhatikan adalah pranatanya yang akan menjalankan hukum adat tersebut secara operasional. Karena itu pada masa Hindia Belanda kita mengenal Hakim Perdamaian Desa, Pengadilan Adat, dan Pengadilan Swapraja.

MUST READ  Sekolah Favorit dan Masalah Zonasi

Saya punya banyak pertanyaan sebenarnya diantaranya yaitu: Bagaimana konstitusi Indonesia mendefinisikan masyarakat hukum adat? Dan dimana tempat masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan kita? ?Serta dimana tempat hukum adat berikut pranatanya dalam sistem hukum dan sistem peradilan kita?

Dalam pembentukan Indonesia modern, ketiga pranata ini malah dihapuskan, karena tidak sesuai dengan tujuan Indonesia merdeka. Ketiga pranata adat ini dihapuskan melalui UU Drt No 1 Tahun 1951. Walhasil, sampai sekarang kita seperti tergagap untuk menjawab kebutuhan masyarakat hukum adat dan hukum adat itu sendiri.

Saya terus terang tidak terbayang, apa yang ada di benak para penyusun RKUHP ketika memasukkan hukum yang hidup (hukum adat) ke dalam RKUHP. Perdebatannya secara ringkas bisa dijelaskan sebagai warisan leluhur. Namun bagaimana melaksanakannya, ini masih jadi persoalan. Kalau ini dilakukan melalui pranata Negara nasional, tentu kemerdekaan dari masyarakat hukum adat sudah dipastikan menghilang.

MUST READ  Bung Karno (yang) Tak Pernah Didakwa Makar

Saya merasa, soal pengaturan hukum yang hidup (hukum adat) dalam RKUHP tak lebih dari romantisme masa lalu, yang disertai dengan kegagapan intelektual untuk menempatkan masyarakat hukum adat dan hukum adat itu dalam bingkai Negara Indonesia modern.

Leave a Reply