Apakah Staf Khusus Presiden adalah Pejabat Publik?

Tulisan ini terus terang muncul karena twit dari Ardi soal pejabat publik. Pernyataan ini tentu hadir karena twit Billy Mambrasar yang menggunakan istilah Pejabat Publik. Ia menyatakan “Adapun sbg Pejabat Publik, sy bertanggungjwb bekerja bagi seluruh msykt Indonesia. Mohon dukungannya agar sy dpt bekerja secara amanah, objektif&jujur u/ seluruh bangsa Indonesia…

Billy Mambrasar pada 21/11/2019 telah ditunjuk Presiden sebagai staf khusus Presiden. Mengutip Tirto.id, disebutkan bahwa Billy Mambrasar merupakan pendiri Yayasan Kitong Bisa, yakni yayasan yang fokus mengurusi pendidikan anak-anak di Papua. Yayasan itu didirikannya pada 2009 silam yang memberikan akses pendidikan untuk anak-anak tidak mampu, khususnya di Papua dan Papua Barat. Sejumlah pelatihan keterampilan juga diselenggarakan.

Sebelum terlampau jauh, baiklah mari kita uraikan dulu soal pejabat ini. Secara teoritik ada jenis pejabat yang dikenal menurut hukum di Indonesia yaitu Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan. Secara konkrit, pejabat Negara adalah pejabat yang ruang lingkup pekerjaannya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan negara. Sebagai contoh dari pejabat Negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. Sementara pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif. Sebagai contoh adalah menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif.

MUST READ  Sekolah Favorit dan Masalah Zonasi

Sementara untuk Presiden itu bisa menduduki dua nomenklatur Pejabat yaitu Presiden sebagai Pejabat Negara karena mewakili alat kelengkapan Negara dan juga Pejabat Pemerintahan karena menduduki jabatan sebagai Kepala Pemerintahan.

Nah bagaimana dengan staf khusus Presiden? Ini perlu melihat UU tentang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Menurut UU ASN, ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Dan menurut UU ASN ada beberapa golongan jenis pejabat yaitu: pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat Pembina kepegawaian.

Nah bagaimana dengan Staf Khusus Presiden? Dalam Peraturan Presiden No 17 Tahun 2012 dan perubahannya disebutkan bahwa Staf Khusus Presiden bertanggungjawab secara administratif kepada Sekretariat Kabinet dan Hak keuangan dan fasilitasnya diberikan setara Eselon 1 A (setingkat Dirjend di Kementerian).

MUST READ  Penghilangan THB: Upaya Cashless Yang Nggak Penting

Nah balik lagi ke pertanyaan, apakah staf khusus Presiden adalah Pejabat Publik?

Nah ini menarik lagi, karena istilah pejabat publik sebenarnya sama dan sebangun dengan istilah Pejabat TUN. Kenapa? karena setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara adalah pejabat tata usaha negara atau pejabat publik.

Dari pengertian – pengertian ini, sebenarnya Staf Khusus Presiden bukanlah pejabat publik tapi lebih tepat disebut sebagai Pejabat Pemerintahan karena ia tidak melaksanakan fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum Negara.

Leave a Reply