RUU Cilaker: Penghapusan Pilkada Langsung?

Melalui RUU Cilaker, bukan hanya UU yg dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah, tapi juga Perda. Putusan MK yang menyatakan Perda produk legislasi dan hanya dapat dibatalkan melalui proses judicial review ke MA dikesampingkan. Semangat RUU ini jelas sentralisme. Daerah hanya dipandang sebagai imbuhan pelengkap keindonesiaan. Tak lebih dan tak kurang.

Dengan asumsi tersebut, Pemerintahan Daerah diposisikan sebagai perangkat melayani kebutuhan pusat semata. Tak perlu lagi Pemda bikin aturan sendiri karena semuanya harus dan telah ditentukan pusat. Kalau pun ada ruang gerak Pemda, mungkin hanya pada aspek perintilan teknis pelengkap saja untuk mempermudah dan membantu pusat.

Yang lebih mengkhawatirkan, dengan pandangan sentralisme itu, pemerintah pusat dapat dengan mudah menghapus Pilkada langsung. Toh, tak perlu lagi penghapusannya dilakukan melalui UU, cukup dengan PP aja. Pasal 170 RUU ini menyediakan pijakan utk melakukan ini. Secara teknis, Pasal 170 RUU ini tidak hanya jadi pintu masuk untuk mengubah pasal dari 79 UU yg sdh diubah dlm RUU Cilaker, tapi bahkan jadi pendobrak untuk masuk ke pasal lainnya dari 79 UU itu yang belum disentuh dalam RUU, bahkan UU yg belum tersentuh sekalipun.

MUST READ  Jangan Lupa, Kita Negara Republik!

Sedangkan alasan fundamennya adalah mandat penuh sudah di tangan Presiden. Semua kepala daerah hanya kepanjangan tangan kekuasaan Presiden. Sebagai kepanjangan tangan, tak perlu mandat penuh rakyat langsung, cukup secara tak langsung. Ini juga tetap demokratis menurut konstitusi.

Secara politik, DPR tak perlu pusing lagi dengan teriakan penolakan terhadap Pilkada langsung, tapi semuanya diambil alih oleh Presiden. Secara ekonomi dan administrasi, gerundelan soal Pilkada langsung yang bikin biaya mahal, potensi konflik, dan bikin mandat kekuasaan langsung utk kepala daerah dalam mengurus daerahnya yg dianggap jadi mata rantai birokrasi, musnah dengan mudah. Para investor tak perlu pusing berhadapan lagi dengan pejabat daerah, tapi bisa langsung dgn orang – orang di pusat.

MUST READ  Makna Pidana Penjara terkait PKPU Nomor 1 Tahun 2020

Pesan implisit RUU ini yg ingin dibisikkan kepada para pejabat daerah: jangan berisik urusan otonomi daerah. Itu mengganggu investasi dan ekonomi. Alih2 melibatkan dan mengajak serta para penguasa dan rakyat di daerah, pusat merasa cukup menghadapi persoalan bangsa dan negara ini sendirian. Inilah ruh utama RUU Cilaker.

Semoga ini tak jadi alamat cilaka bangsa ini ke depan.

Leave a Reply